Jumat, 12 Januari 2018
Pemerintah Sepakat ‘Tidak Pecah-Pecah’ Saham atas 51 Persen Divestasi Freeport
Meskipun porsi kepemilikan saham pemerintah dibagi 41 persen untuk pemerintah pusat dan 10 persen untuk pemerintah daerah. Besaran saham ketika proses divestasi 51 persen milik PT Freeport Indonesia akan diatasnamakan pemerintah Indonesia, sehingga porsi kepemilikan Indonesia menjadi mayoritas.
Nanda Narendra Putra
Pemerintah Sepakat ‘Tidak Pecah-Pecah’ Saham atas 51 Persen Divestasi Freeport
Penandatanganan perjanjian pengambilalihan saham divestasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) di Aula Djuanda Mezzanine Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (12/1). Foto: NNP

Pemerintah Indonesia sepakat tidak melakukan pecah saham terkait divestasi 51% saham milik PT Freeport Indonesia. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian pengambilalihan saham divestasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

 

Berlokasi di aula Djuanda Mezzanine gedung Kementerian Keuangan, Jumat (12/1) siang, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Papua, Bupati Mimika serta Direktur Utama PT Inalum telah resmi menandatangani perjanjian pengambilalihan divestasi saham PT Freeport. Dengan begitu, jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyepakati pembagian porsi saham PT Freeport dengan komposisi 41 persen untuk pemerintah pusat dan sisanya 10 persen milik pemerintah daerah.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perjanjian tersebut merupakan satu langkah dan strategis dalam pengambilan saham divestasi PT Freeport setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport tanggal 27 Agustus 2017 lalu. Kata Ani –sapaan akrab Sri Mulyani-, perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam rangka pengambilalihan PT Freeport.

 

“Berdasarkan perjanjian ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport sebesar 10 persen sesudah divestasi. Porsi hak kepemilikan saham tersebut termasuk untuk kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen,” kata Ani usai acara penandatanganan, Jumat (12/1).

 

Sebagai gambaran apa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2017, waktu itu berlangsung pertemuan Tim Perundingan Pemerintah dengan PT Freeport di kantor Kementerian ESDM di Jakarta. Agenda yang dibicarakan adalah finalisasi kesepakatan yang telah dihasilkan dari serangkaian pertemuan sebelumnya. Pihak pemerintah, hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, serta wakil  dari beberpa Kementerian antara lain Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM. Dari pihak Freeport, hadir President dan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.

 

Baca Juga:

· Holding BUMN Pertambangan ‘Modal’ Ambil Alih Divestasi Freeport

· Isu Monopoli dan Kepailitan di Tengah Holding BUMN Tambang

· Dinilai ‘Tabrak’ Tiga UU, PP Holding BUMN Pertambangan Digugat ke MA

 

Dalam pertemuan itu dicapai lima kesepakatan final. Satu, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dan PT Freeport berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK). Kedua, divestasi saham PT Freeport 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas tim dari Pemerintah dan PT Freeport. dan ketiga, PT Freeport membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau paling lambat selesai pada 2022, kecuali terdapat force majeur.

 

Selanjutnya, poin finalisasi kesepakatan yang keempat, stabilitas penerimaan negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport. Kelima, setelah PT Freeport menyepakati empat poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga 2041.

 

“Harapan pemerintah, kepemilikan 51 persen saham PT Freeport oleh peserta Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah. Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi PT Freeport tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua,” kata Ani.

 

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pengambilan saham divestasi PT Freeport dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN  dan ABPD sama sekali. Setelah penandatanganan pembagian kepemilikan siang hari (12/1), pemerintah Indonesia masih harus menghadapi serangkaian tahapan dimulai dengan negosiasi struktur transaksi dalam hal pelepasan saham. Tahapan selanjutnya, pemerintah harus mencari titik temu terkait valuasi harga ketika divestasi dengan PT Freeport.

 

“PT Inalum akan bekerja sama dengan BUMD di Papua untuk masuk secara bersama-sama sebagai  pemilik. Porsinya, Inalum 41 persen dan pemerintah  Papua sebesar 10 persen. Detilnya masih belum bisa kami sampaikan sekarang, tapi kami maksimalkan untuk kepentingan rakyat terutama masyarakat di Papua,” tutur Budi. Baca Juga: Publik Menanti Dokumen Hasil Negoisasi Pemerintah-Freeport

 

Terkait skema pendanaanya sendiri, pihak PT Inalum dan Pemerintah Provinsi Papua serta Pemerintah Kabupaten Mimika tidak dapat menceritakan lebih jauh. Para pihak terikat dengan perjanjian pernyataan kerahasiaan (perjanjian ini disebut Non-Disclosure Agreement) dengan pihak PT Freeport selama rangkaian negosiasi.

 

Budi menegaskan, setiap proses yang berjalan dan terjadi selalu disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, selebihnya informasi penting ‘dijaga’ sebatas untuk internal. Namun, yang dapat pihaknya sampaikan, bahwa pemerintah sepakat bergabung menjadi ‘satu entitas’ dan berupaya agar Indonesia dapat menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport.

 

“Kita masuk jadi ‘perusahaan bersama’ ke PT Freeport supaya tidak dipecah-pecah kepemilikannya. Kalau dipecah pemasukan bisa lebih kecil daripada Freeport Mcmoran sendiri. Kalau kita bersama-sama, kita bisa sebagai mayoritas pemegang saham,” kata Budi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.