Keberadaan kurator untuk membereskan boedel pailit seringkali dibayangi ketidakpuasan debitor bahkan kreditor pailit. Langkah yang diambil tak jarang berupaya memidanakan kurator dengan alasan delik di KUHP. Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jamaslin James Purba, memberikan penjelasannya agar kurator tak perlu cemas.
Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), hingga Desember 2017 ada 226 perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang masuk ke seluruh pengadilan niaga di Indonesia. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 198 perkara PKPU di tahun 2016 dan 148 perkara PKPU di tahun 2015. Tak jarang pada akhirnya upaya restrukturisasi ini pun berujung kepailitan para debitor hingga pengadilan mengangkat kurator.
Ketika akhirnya kurator menjalankan tugas yang diemban untuk mengurus dan membereskan boedel pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai perintah putusan pengadilan, ada saja debitor pailit ataupun kreditor pailit yang melaporkan kurator ke polisi dengan tuduhan pelanggaran pasal-pasal pidana di KUHP. Hal ini diungkapkan oleh Alfin Sulaiman, kurator sekaligus seorang advokat di firma hukum Sulaiman & Herling Attorneys at Law dalam sesi talkshow hukumonline Desember 2017 silam.
No. | Tuduhan Debitur/Kreditur Pada Kurator | Dasar Hukum |
1 | Kurator dilaporkan oleh Debitor Pailit ke polisi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik karena membuat Pengumuman Pailit | Pasal 310;311 KUHP |
2 | Kurator dilaporkan oleh Debitor Pailit ke polisi karena memasuki dan menguasai aset debitor Pailit atas dasar dugaan tindak pidana pengrusakan barang atau memasuki pekarangan tanpa izin | Pasal 406; 167 KUHP |
3 | Kurator dilaporkan oleh Kreditor atau Debitor terkait dengan pengelolaan aset boedel pailit atas dasar tindak pidana penggelapan | Pasal 372 KUHP dan/atau UU Tindak Pidana Pencucian Uang |
4 | Kurator dan Kantor Lelang dilaporkan oleh Debitor dan Kreditor ketika melaksanakan Lelang Boedel Pailit | Pasal 372 KUHP |
5 | Kurator dan Notaris dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Debitor ketika melakukan penjualan aset di bawah tangan atas dasar tindak pidana keterangan palsu dalam akta otentik | Pasal 263;264; 266 KUHP |
6 | Pengurus PKPU dilaporkan oleh Debitor dengan laporan dugaan memberikan keterangan palsu ketika membuat rekomendasi kepada Hakim Pengawas | Pasal 263;317 KUHP |
Sumber: firma hukum Sulaiman & Herling Attorneys at Law
Ketua AKPI, Jamaslin James Purba menyatakan bahwa para kurator cukup memfokuskan pelaksanaannya agar sesuai dengan koridor UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).
“Sepanjang kurator melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak perlu khawatir, dia juga mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri,” ujarnya saat diwawancara hukumonline, Senin (15/1).
(Baca Juga: Aplikasi Pendaftaran Kurator, Pintu Masuk Menata Ulang Regulasi Kepailitan)
“Kurator ini kan bekerja berdasarkan putusan Hakim, artinya melaksanakan putusan pengadilan, seharusnya setiap orang wajib menghormati putusan pengadilan,” kata James mengawali penjelasannya.