Senin, 15 Januari 2018
Begini Mekanisme Laporkan Hakim ‘Nakal’ ke KY
Ini diatur Peraturan KY No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Sepanjang 2017, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim terlapor berupa sanksi ringan, sedang, dan berat.
Aida Mardatillah
Begini Mekanisme Laporkan Hakim ‘Nakal’ ke KY
Ilustrasi Hakim. Foto: SGP (Ilustrasi)

Sepanjang 2017, Komisi Yudisial (KY) menerima 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan. Dari jumlah 1.473 laporan masyarakat itu, jenis perkara perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 679 laporan. Diikuti perkara pidana terbanyak kedua, berjumlah 414 laporan dari total laporan yang masuk ke KY. Perkara lain, yang masuk ke KY yakni tata usaha negara sebanyak 87 laporan, agama sebanyak 86 laporan, dan tindak pidana korupsi sebanyak 78 laporan.

 

“Kedua jenis perkara perkara perdata dan pidana memiliki kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif,” ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi di Jakarta, Senin (15/1/2018)

 

Dia menyebut 10 provinsi terbanyak yang mengirim laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEEPH) ke KY. Yakni DKI Jakarta sebanyak 318 laporan; Jawa Timur sebanyak 174 laporan; Jawa Barat sebanyak 123 laporan; Sumatera Utara sebanyak 115 laporan; Sulawesi Selatan sebanyak 73 laporan; Jawa Tengah sebanyak 64 laporan; Riau sebanyak 62 laporan; Sumatera Selatan sebanyak 48 laporan; Sumatera Barat sebanyak 41 laporan; dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 40 Laporan.

 

“Laporan berdasarkan badan peradilan yang dilaporkan, terbanyak laporan dari peradilan umum sebanyak 1.073 laporan. Kemudian, Mahkamah Agung (MA) sebanyak 95 laporan, peradilan agama sebanyak 88 laporan, peradilan tata usaha negara sebanyak 82 laporan dan tipikor sebanyak 52 laporan,” bebernya.

 

Semua laporan yang masuk telah diverifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Ia mengungkapkan hanya laporan yang memenuhi syarat administrasi dan substansi yang dapat diregister. “KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak 411 laporan masyarakat,” katanya.

 

Menurut Farid, kecilnya presentase laporan masyarakat yang dapat diproses KY karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan yang harus dilengkapi dalam pelaporan hakim yang diduga melanggar KEPPH. Sesuai Pasal 14 Peraturan KY No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, pelapor wajib memenuhi permintaan klarifikasi dan/atau persyaratan laporan paling lama 30 hari sejak surat diterima

 

“KY sering masih menunggu kelengkapan data tambahan,” kata dia.

 

Dia menyebut banyak laporan yang ditujukan ke KY berisi permohonan melakukan pemantauan persidangan. Ada juga laporan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait wewenang Bawas MA dan teknis yudisial. “Banyak juga laporan yang tidak dapat diregistrasi karena bukan kewenangan KY, seperti meminta perlindungan hukum, keberatan terhadap putusan, mengubah putusan atau membatalkan putusan, Bahkan, ada laporan yang meminta pendapat hukum atau fatwa.”

 

Hal ini menjadi tantangan KY untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait wewenang KY dan tata cara laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

 

“Setelah diregistrasi, selanjutnya dianalisis laporan berupa anotasi dan pemeriksaan pelopor, saksi dan/atau ahli. Laporan yang telah dianalisis sebanyak 277 berkas. Tujuannya, untuk memperoleh bukti-bukti yang menguatkan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak oleh KY. Lalu, hasilnya akan dibawa ke sidang panel.”

 

Ia menjelaskan sidang panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh tiga Anggota KY untuk memutuskan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sidang panel dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. “Keputusan sidang panel, sebanyak 74 laporan dapat ditindaklanjuti dan 148 tidak dapat ditindaklanjuti,” ungkapnya.

 

Dari beberapa laporan yang ditindaklanjuti terdapat dugaan pelanggaran KEPPH dengan dilakukan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor. Berdasarkan catatan KY, sepanjang 2017, KY telah melakukan pemeriksaan terhadap 477 orang yang terdiri dari 36 orang kuasa pelapor, 88 orang pelapor, 303 orang saksi, dan 50 orang hakim terlapor.

 

Apabila sidang panel memutuskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka penanganan laporan masyarakat dianggap selesai. Sebaliknya, apabila laporan masyarakat ada dugaan kuat pelanggaran KEPPH, maka untuk memutuskan terbukti atau tidak pelanggaran KEPPH melalui sidang pleno,” jelasnya.

 

Farid menambahkan sidang pleno sepanjang tahun 2017, ada 36 laporan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH. Kemudian, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim terlapor. Rinciannya, 39 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi ringan, 14 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi sedang, dan 5 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi berat melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). (Baca Juga: Kasus Suap-Gratifikasi Mendominasi di Sidang-Sidang MKH)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.