Rabu, 17 Januari 2018

LPS Persoalkan Aturan Kewenangan Pengelolaan Aset

Majelis Panel meminta agar Pemohon mempertimbangkan pihak lain yang mungkin terkait dengan permohonan ini.
Aida Mardatillah
Irman Putra Sidin beserta kuasa hukum lain hadir dalam sidang pendahuluan perkara pengujian UU LPS , Senin (15/1) di Ruang Sidang Gedung MK. Foto Humas MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Pasal 6 ayat (1), Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Pasal-pasal itu mengatur wewenang pengelolaan aset yang dimiliki LPS, dimohonkan Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichzan.

 

Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS menyebutkan, ”Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.” Sedangkan Pasal 81 ayat (3) berbunyi, ”LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.”

 

Kuasa hukum Pemohon, Irman Putra Sidin menilai pasal-pasal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 tentang perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, terutama efisiensi berkeadilan.

 

“Seperti diketahui, LPS sebuah lembaga yang hadir untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, menjamin nasabah-nasabah perbankan. Sebagai badan usaha LPS itu akan bersinggungan dengan piutang (tagihan utang) dalam aset berupa piutang,” ujar Irman dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Senin (15/1/2018) seperti dikutip laman MK.

 

Dia beralasan uji materi pasal-pasal ini menimbulkan kerugian (materil) karena LPS tidak bisa menolak pembayaran piutang (pihak ketiga) ketika pengelolaan aset bank dalam status Bank Dalam Likuidasi (BDL). Piutang tersebut tetap hidup beserta dengan bunga dan denda, apabila tidak dibayarkan dalam batas waktu tertentu.  “Hal ini akan mengakibatkan piutang menjadi bertambah dari nilai pokok dan bunga serta denda.” ujar Irman.

 

Apalagi, LPS mempunyai kewenangan melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap debitur bank sistemik dalam kondisi krisis seperti diatur UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Sementara, terhadap debitur bank nonsistemik tidak disebutkan kewenangan untuk hapus buku dan hapus tagih secara eksplisit dalam UU LPS, terutama Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) UU LPS.

 

Kuasa hukum lain, Iqbal Tawakal Pasaribu menerangkan eksistensi Pemohon untuk melaksanakanprogram penjaminan simpanan nasabah bank guna mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil, serta menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh.Karena itu, LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

 

Selain itu, melakukan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan aset, yang sebagian besar aset diperoleh dari kontribusi industri perbankan yang diantaranya sebagai pembayaran dalam hal terjadi likuidasi bank. “Jadi, eksistensi Pemohon ada karena untuk mendukung sistem,” kata Iqbal.

 

Guna mendukung sistem perbankan, secara mutatis mutandis (otomatis) dalam hal penyelesaian piutang pun tunduk pada standar sistem perbankan, termasuk piutang yang timbul atas pembayaran biaya dari bank, likuidasi BDL kepada Pemohon.Diantaranya penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai terutang, penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang terutang, biaya operasional kantor, biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Pemohon dan/atau pembayaran atas klaim yang harus dibayarkan.

 

Dalam konteks ini, kata dia, BDL dapat membayar kewajibannya kepada Pemohon menggunakan aset nontunai (piutang)saat jangka waktu likuidasi akan berakhir dan masih terdapat sisa aset BDL yang belum dapat dicairkan saat tim likuidasi menawarkan aset tersebut kepada kreditur BDL.

 

“Pemohon sebagai kreditur prioritas mendapat penawaran aset pada urutan pertama sesuai dengan tata urutannya pembayaran yang diatur dalam UULPS, sesuai ketentuan yang diuji,”

 

Ditegaskan Iqbal, seharusnya Pemohon tunduk pada standar sistem perbankan dalam hal penyelesaianpiutang.KetikaPemohon tunduk pada standar sistem perbankan dalam hal penyelesaian piutang, maka Pemohon juga memiliki wewenang melakukan hapus buku dan hapus tagih sebagaimana halnya bank.

 

“Namun, ini tidak ditegaskan wewenang tersebut dalam hal pengelolaan dan penatausahaan aset berupa piutang dalam pasal a quo mengakibatkan tidak ada penyelesaian pasti terhadap piutang Pemohon yang berujung menimbulkan ketidakpastianhukum,” katanya.

 

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta agar Pemohon mempertimbangkan pihak lain yang mungkin terkait dengan permohonan ini.

 

“Menurut saya, apa yang diinginkan Pemohon cukup realistis agar bisa memberi kepastian hukum. Hanya persoalan yang muncul apakah ada kepentingan-kepentingan pihak ketiga yang bersangkut-paut dengan BDL-BDL itu, apa kemudian bisa serta-merta terabaikan?” tanya Suhartoyo.

 

Sementara, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan dalam permohonan ini ada peraturan tentang hal hapus buku, hapus tagih ini dalam bank sistemik yang diatur UU PPKSK dan itu menjadi suatu rujukan. “Namun dalam halaman sembilan ini barangkali perlu diperbaiki dan dilengkapi karena sebelumnya belum pernah saya lihat UU PPKSK ini sebelumnya,” katanya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua