Sabtu, 20 Januari 2018
Kolom Hukum J. Satrio
Pelaksanaan Suatu Perjanjian: Problema Pelaksanaan Perjanjian dengan Iktikad Baik
Apakah Hakim bisa atas dasar Pasal 1339 B.W. dibenarkan untuk menambah  atau mengubah isi perjanjian?
RED
J. Satrio. Foto: FEB

Untuk menggambarkan, bahwa ada kalanya melaksanakan perjanjian sebagaimana kata-kata dalam perjanjian akan menimbulkan ketidakpatutan, bisa kita kemukakan contoh peristiwa sewa-beli piano.

 

Dalam perjanjian sewa-beli telah disepakati, bahwa pembeli-sewa membayar uang tunai f 50 dan sisa harga piano akan dicicil f 10 tiap bulan, dengan janji, bahwa hak milik atas piano baru beralih pada waktu cicilan yang terakhir telah dilunasi dan dengan janji. Bahwa dalam hal pembeli-sewa tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dengan baik penjual-sewa berhak membatalkan perjanjian sewa-beli, mengambil kembali piano sebagai miliknya dan pembeli-sewa harus membayar semua sisa kewajiban cicilannya kepada penjual-sewa.

 

Terjadilah suatu hari, setelah pembeli-sewa membayar 34 kali cicilan, pembeli-sewa tidak memenuhi kewajiban selanjutnya dengan baik. Sehingga masih ada sisa cicilan sebesar f 130. Penjual-sewa menuntut hak-haknya berdasarkan perjanjian. Pembeli-sewa harus menyerahkan piano kepada penjual-sewa, harus membayar sisa kekurangannya sebesar f 130, membayar ganti rugi kepada penjual-sewa. Permasalahannya adalah, apakah kalau perjanjian itu dilaksanakan sebagaimana kata-katanya (sebagai yang disepakati) tidak bertentangan dengan tuntutan kepantasan dan kepatutan (iktikad baik)?

 

Pengadilan berpendapat, bahwa kalau kita ikuti kata-katanya, maka sesudah penjual-sewa (sesuai dengan haknya dalam perjanjian) membatalkan perjanjian sewa-beli, ia berhak untuk mengambil kembali piano sebagai miliknya. Di samping itu tetap memiliki semua cicilan yang sudah maupun yang belum dibayar, sehingga kalau penjual-sewa diberikan semua hak-haknya berdasarkan perjanjian, ia akan menerima lebih dari yang mestinya ia terima berdasarkan sewa-beli, kalau semua berjalan dengan baik. Pembeli-sewa keberatan, sehingga menjadi masalah, apakah dalam peristiwa seperti itu Hakim, dengan berpegang kepada Pasal 1338 ayat (3) B.W. boleh menyimpang dari perjanjian?

 

Pengadilan mengatakan, bahwa Pasal 1338 ayat (3) B.W. tidak memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menyimpang dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian.[1]

 

Dalam perkara “N.V. V.N. Rubberfabriekan – Wilhelmi”,[2] HR dihadapkan kepada pertanyaan, apakah Hakim boleh mengubah besarnya janji denda (sebagai sanksi pelanggaran), yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian, kalau menurut keadaan yang ada, tidak patut untuk dijatuhkan sepenuhnya?

 

Pertimbangan HR, bahwa inti pokok ketentuan Pasal 1338 B.W. adalah, bahwa semua perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang. Dalam perjanjian, pihak tergugat dalam kasasi telah dengan jelas mengikatkan diri untuk membayar denda f 10.000,00 untuk setiap pelanggaran atas larangan yang telah disebutkan dalam perjanjian.

 

Bahwa tergugat telah melanggar larangan itu. Ketentuan undang-undang yang telah disebutkan (Pasal 1338 ayat (1) B.W.) membawa konsekuensi, bahwa Hakim dalam peristiwa ini tidak punya kewenangan untuk, atas dasar kepatutan dan iktikad baik, membebaskan tergugat dari janji yang dengan tegas telah disepakati, sekalipun hanya untuk sebagian.

 

Di sini HR mengemukakan pendiriannya, bahwa: Hakim atas dasar kepatutan dan iktikad baik, dengan perkataan lain atas dasar Pasal 1338 ayat (3) B.W., tidak berhak untuk mengubah isi perjanjian. 

 

Masalah Pasal 1338 ayat (3) B.W. biasanya muncul berkaitan dengan adanya perubahan keadaan yang sangat besar, yang tidak diduga sebelumnya, seperti perubahan sebagai akibat adanya perang. Sehingga pelaksanaan perjanjian sebagaimana disepakati (yang tertunda akibat perang) akan sangat memberatkan salah satu pihak dalam perjanjian.

 

Permasalahannya adalah, apakah kalau pada pelaksanaan perjanjian, keadaan telah berubah sekali daripada saat perjanjian ditutup, debitur tetap saja harus melaksanakan perjanjian sebagaimana telah disepakati, walaupun ia harus menderita kerugian yang sangat besar, yang tidak secara patut harus diperhitungkan (diduga) olehnya pada saat perjanjian ditutup?

 

Pernah terjadi suatu peristiwa, di mana sebagai akibat adanya keadaan perang salah satu pihak dalam perjanjian, karena menghadapi keadaan memaksa, tidak bisa memenuhi kewajiban perikatannya tepat pada waktu yang disepakati. Suatu ketika, pada waktu keadaan memaksa itu tidak ada lagi, pembeli menuntut pelaksaan perjanjian.

 

Karena sementara itu harga objek jual-beli naik luar biasa tinggi, maka Pengadilan pertama (Arr. Rechtbank Amelo) telah mempertimbangkan, bahwa mengingat sementara itu harga objek jual beli telah melambung sangat tinggi, maka penggugat, sesudah perang berakhir, tidak telah menuntut penyerahan objek perjanjian secara patut dan selaras dengan iktikad baik, kalau ia tidak menawarkan tambahan harga yang pantas, yang dalam peristiwa ini tidak telah ia lakukan.

 

Jadi, menurut Pengadilan pertama: penggugat baru dapat dikatakan telah menuntut pelaksanaan perjanjian secara pantas dan dengan itikad baik, kalau -dalam peristiwa di sini- perjanjian tidak dituntut untuk dilaksanakan sebagaimana tertulis, tetapi dengan menawarkan tambahan harga. Kalau begitu menurut Pengadilan, di sini Hakim boleh mengubah isi perjanjian demi terlaksananya perjanjian dengan pantas dan patut?

 

Ketika perkara itu sampai pada tingkat kasasi, HR telah menyatakan  pendiriannya sebagai berikut, bahwa Pasal 1338 dan Pasal 1339 B.W. tidak memberikan kewenangan kepada Hakim untuk antara lain atas dasar adanya perubahan keadaan, mengubah inti perjanjian atau menyingkirkannya sama sekali.

 

Jadi menurut HR -dalam perkara ini- Pasal 1338 B.W. tidak memberikan wewenang kepada hakim untuk, demi untuk memungkinkan pelaksanaannya dengan iktikad baik, mengubah isi perjanjian.[3]

 

J. Satrio

[1]     HR 26 Maret 1931, NJ. 1931, 669.

[2]     Perkara ini dimuat dalam buku J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian. Buku II, hlm. 181 dsl.

[3]     HR 19 Maret 1926, NJ. 441. Perkara ini telah dimuat dalam buku J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Buku II, hlm. 186 dsl.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.