Selasa, 23 Januari 2018
Bakal Disahkan, Ini Poin Perubahan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat
Ada 12 poin perubahan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat yang lebih melindungi, menguatkan, memberdayakan masyarakat hukum adat dalam jangka panjang.
Rofiq Hidayat
Bakal Disahkan, Ini Poin Perubahan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat
Kawasan hutan. Pemerintah mengakui hutan adat di beberapa daerah. Foto: MYS

Sepuluh fraksi partai politik (parpol) di Badan Legislasi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat untuk dibawa ke tahap rapat paripurna. Kesepakatan itu diambil setelah rampung dilakukan harmonisasi dengan sejumlah aturan di tingkat Baleg. Nantinya, setelah disahkan dalam rapat paripurna, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat bakal resmi menjadi usul inisiatif DPR.

 

“Dengan membaca bismillah, penandatanganan draf RUU tentang Masyarakat Hukum Adat,” ujar Ketua Panja RUU tentang Masyarakat Hukum Adat Arief Wibowo di ruang Baleg DPR, Selasa (23/1/2018). Baca Juga: RUU Keanekaragaman Hayati Perlu Pertegas Posisi Masyarakat Hukum Adat

 

Arief mengatakan semua fraksi telah memberi pandangannya. Meski tidak dibacakan, namun intinya semua fraksi memberi persetujuan untuk dibawa ke rapat paripurna. Baginya, keberadaan RUU tersebut sebagai payung hukum jaminan pengakuan masyarakat hukum adat guna melindungi dan menguatkan, memberdayakan masyarakat hukum adat dalam jangka panjang.

 

Apabila RUU ini disahkan negara akan berperan aktif untuk tidak membiarkan tindakan penggusuran, memarjinalkan, dan mengabaikan masyarakat hukum adat. “Jadi semua pasal yang disusun dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk melindungi, menguatkan, dan memberdayakan masyarakat hukum adat,” kata dia menjelaskan.  

 

Secara garis besar, ada beberapa substansi yang disepakati dalam RUU ini. Pertama, judul yang semula RUU tentang Masyarakat Adat menjadi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Kedua, telah dilakukan perbaikan rumusan definisi masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1.

 

Yakni, “Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.”

 

Ketiga, kata Arief, terkait definisi pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 RUU ini disepakati rumusan teranyar. Yakni “Pernyataan tertulis yang diberikan oleh negara atas penerimaan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.”

 

Keempat, penyempurnaan rumusan asas dalam Pasal 2 huruf c yang semula “kesetaraan gender” menjadi “asas kesetaraan dan tanpa diskriminasi”. Kelima, terkait panitia masyarakat hukum adat; tata cara pembentukan masyarakat hukum adat pada pasal 7 sampai dengan Pasal 10 telah mengalami perbaikan rumusan. Keenam, penetapan  masyarakat hukum adat dilakukan dalam bentuk keputusan menteri (Kepmen).

 

Ketujuh, Pasal 27 mengenai hak atas sumber daya alam, rumusannya menjadi, “Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk mencapai persetujuan bersama.”

 

Kedelapan, penambahan tugas pemerintah pusat pada Pasal 37 huruf d. Yakni, “Menetapkan masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan  yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Kesembilan, penambahan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam pasal 38 huruf f, yakni “Mengevaluasi secara berkala keberadaan masyarakat hukum adat.”

 

Kesepuluh, menambah tugas lembaga adat dalam Pasal 38 huruf c. Yakni, “Memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat.”. Kesebelas, penambahan bab baru yakni BAB X mengenai penyelesaian sengketa adat.

 

Menurut Arief, sengketa terbagi menjadi tiga bagian yaitu sengketa internal masyarakat hukum adat, sengketa antar masyarakat hukum adat, dan sengketa antar masyarakat hukum adat  dengan pihak lain. “Ini diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

 

Kedua belas, penambahan ketentuan larangan dalam Bab XII dan ketentuan pidana dalam Bab XIII. Intinya, terhadap orang yang menghalangi masyarakat hukum adat yang telah diberikan pengakuan dalam mengelola dan memanfatkan sumber daya alam di wilayah adatnya sesuai kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan dapat dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.

 

“Pemerintah juga dalam Pasal 56 ayat (2) diharuskan melaporkan ke DPR terhadap pelaksanaan UU tentang Masyarakat Hukum Adat ini paling lambat tiga tahun sejak UU diberlakukan,” ujarnya. Perpres Ini Dianggap Bisa Merugikan Masyarakat Adat, Mengapa?

 

Simbol kebhinekaan

Anggota Baleg Saiful Bahri Ruray menegaskan banyaknya masyarakat hukum adat di Indonesia menjadi simbol kebhinekaan negara. Karena itu, mesti ada payung hukum  yang mengaturnya sebagai unifikasi hukum agar tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip hukum positif. Sebab, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat ini sudah tiga periode anggota DPR tak rampung. “Sekarang baru naik ke Baleg, (padahal) sudah tiga kali Pemilu,” ujarnya.

 

Anggota Komisi III DPR itu menilai selama ini kekisruhan masyarakat adat terkait konflik sengketa lahan akibat adanya perizinan investasi (swasta) yang disetujui negara justru “menabrak” wilayah-wilayah yang menjadi hak milik masyarakat adat. Karena itu, mekanisme tersebut mesti diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi benturan lagi.   

 

“Kita mau pro investasi atau mau melindungi komunitas (masyarakat) adat. Atau melindungi keduanya atau membuat harmonisasi? Perdebatan ini untuk mengharmonisasi kepentingan umum yang dibela oleh negara dan hak masyarakat adat yang termarjinalkan,” ujarnya.

 

Politisi Partai Golkar yang juga anggota Panja RKUHP itu mengungkapkan praktiknya di lapangan masyarakat adat sering terpinggirkan. “Payung hukum UU Masyarakat Hukum Adat harus ada supaya tidak ada benturan lagi. Mereka adalah realitas kebhinekaan Indonesia yang harus dipelihara dan dilindungi oleh negara ini,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.