Mulai 2018, Hukumonline Sediakan Database Peraturan Terlengkap Bagi MA dan Warga Peradilan Indonesia
Advertorial

Mulai 2018, Hukumonline Sediakan Database Peraturan Terlengkap Bagi MA dan Warga Peradilan Indonesia

Kerja sama ini dipercaya dapat memudahkan secara langsung dan tidak langsung dalam minutasi berperkara di MA.

Oleh:
Tim Advertorial
Bacaan 2 Menit
Mulai 2018, Hukumonline Sediakan Database Peraturan Terlengkap Bagi MA dan Warga Peradilan Indonesia
Hukumonline

Pada penghujung 2017, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), menandatangani kerja sama dengan hukumonline.com dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dalam penyediaan pusat data digital peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan bagi seluruh warga peradilan di Indonesia.

 

Kepala Biro Humas dan Hukum MA, Abdullah mengatakan, kerja sama ini penting bagi seluruh warga peradilan yang berada di lingkungan MA maupun peradilan di bawahnya. Ia berharap, melalui kerja sama ini, dapat memudahkan kerja warga peradilan dalam melakukan pencarian peraturan yang menjadi dasar hukum putusan.

 

“Adanya kerja sama ini pun memudahkan secara langsung dan tidak langsung dalam minutasi berperkara di MA,” kata Abdullah. Ia menambahkan, kerja sama ini akan berlangsung selama dua tahun ke depan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan MA.

 

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, Direktur Eksekutif LeIP Astriyani dan Direktur Pemberitaan dan Konten hukumonline.com Amrie Hakim serta disaksikan Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi MA Ridho Taufiq. Kerja sama ini didukung oleh Judicial Sector Support Program (JSSP).

 

Sementara itu, Direktur Pemberitaan dan Konten hukumonline.com Amrie Hakim berharap melalui kerja sama ini hukumonline.com dapat memudahkan para hakim agung, hakim-hakim di pengadilan negeri, para panitera dan semua pejabat pengadilan untuk mencari peraturan-peraturan yang relevan dan akurat yang akan menjadi dasar hukum sebuah putusan.

 

Selain itu, lanjut Amrie, dengan adanya kerja sama ini, seluruh warga peradilan termasuk para hakim di pengadilan-pengadilan negeri dapat mengakses pusat data terlengkap yang memiliki koleksi lebih dari 37 ribu peraturan perundang-undangan dan 33 ribu putusan pengadilan.

 

“Koleksi peraturan dalam Pusat Data hukumonline.com disusun sesuai hierarki, dilengkapi penjelasan dan relasi antar peraturan dan disertai informasi sejarah dan peraturan pelaksana. Terlebih lagi, katalog peraturan Pusat Data hukumonline.com memungkinkan para penggunanya dengan mudah mengetahui status sebuah peraturan, apakah masih berlaku, telah diubah atau bahkan telah dicabut berlakunya oleh peraturan lain atau putusan pengadilan,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait