Jumat, 26 Januari 2018
Kolom Arsil
Kegagalan MA Memastikan Kepatuhan Penegak Hukum dan Hakim Terhadap Perma Tipiring
Sebuah anotasi putusan.
RED
Kegagalan MA Memastikan Kepatuhan Penegak Hukum dan Hakim Terhadap Perma Tipiring
Ilustrasi: BAS

Seorang terdakwa kasus pencurian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelumnya ia diputus bersalah melakukan pencurian (biasa) yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas sebuah alat cat semprot seharga Rp200.000 oleh pengadilan negeri dan dijatuhi penjara 1 bulan 10 hari.

 

Alasan kasasi yang diajukannya cukup menarik. Ia pada dasarnya tidak menyanggah bahwa ia bersalah, namun mendalilkan bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 perkaranya seharusnya diadili dengan Acara Cepat karena tergolong tindak pidana ringan, yaitu Pencurian Ringan (364 KUHP).

 

Selain itu ia juga mempermasalahkan tindakan penyidik, penuntut umum dan pengadilan yang mengenakan penahanan kepadanya padahal berdasarkan Perma tersebut maka perkaranya tergolong perkara yang tidak dapat dikenakan penahanan. 

 

Berikut lengkapnya alasan kasasi dari Pemohon/Terdakwa dalam perkara ini:

  1. Bahwa, sebagaimana dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan terjadiya tindak pidana Pencurian dengan nominal kerugian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  2. Bahwa, seyogyanya Pengadilan Negeri Gresik dalam memeriksa perkara a quo berdasar pada PERMA RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dendam dalam KUHAP;
  3. Bahwa, selama Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Gresik, Terdakwa tetap dilakukan Penahanan sampai dengan adanya Putusan, bahwa Pengadilan Negeri Gresik telah melanggar hak-hak Terdakwa yang seharusnya diperiksa dengan acara Pemeriksaan Ringan dan tidak dilakukan Penahanan;
  4. Bahwa, Judex Factie seharusnya memberkan pertimbangan hukum dengan memasukkan Pasal 364 KUHP sebagaimana PERMA RI tersebut, sehingga mekanisme pemeriksaan persidangan terhadap perkara ini tidak berlarut dan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh Mahkamah Agung RI;
  5. Bahwa, Memori Kasasi ini dibuat dan disampaikan agar dapat diterapkannya PERMA RI No. 2 Tahun 2012 tersebut di atas sebagaimana mestinya, dan semoga Peradilan dapat melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  6. Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum tersebut, Hakim telah lalai memenuhi syarat–syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang–undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya a quo  harus dibatalkan;

 

Sebuah permasalahan hukum yang menurut saya sangat penting, bagaimana jika suatu perkara yang seharusnya diadili dengan acara cepat namun diadili dengan acara biasa, sementara proses tersebut telah lewat, serta sebelumnya ia dikenakan penahanan padahal seharusnya tidak bisa. Yang tak kalah pentingnya juga adalah, bagaimana sikap Mahkamah Agung jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama atau banding atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu sendiri. 

 

Membaca perkara ini saya sangat berharap Mahkamah Agung memberikan jawaban yang memuaskan. Mungkin terhadap perkara itu sendiri ya sudah lah, nasi sudah menjadi bubur. Tentu tak efisien juga jika Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan judex facti tersebut dengan menggunakan alasan cara mengadili yang dilakukan oleh judex facti salah, sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat 1 huruf b yang berdasarkan pasal 255 ayat (2) KUHAP perkara tersebut harus diperiksa dan diputus ulang oleh judex facti.

 

Akan tetapi setidaknya Mahkamah Agung dapat memberikan penegasan dalam pertimbangannya bahwa perkara tersebut seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut dan memberikan penegasan bahwa dalam perkara semacam ini seharusnya pengadilan negeri tidak mengenakan penahanan terhadap terdakwa. Sikap Mahkamah Agung seperti ini penting agar peraturan atau kebijakan yang telah Mahkamah Agung terbitkan sendiri benar-benar dipatuhi oleh para hakim. 

 

Namun apa 'jawaban' Mahkamah Agung, dalam hal ini Majelis Kasasi yang dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar yang juga merupakan Ketua Kamar Pidana, serta Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu dan Hakim Agung Eddy Army sebagai anggota majelis atas permasalahan hukum dalam putusan no 3 K/Pid/2017 yang diputus tanggal 6 April 2017 ini? Beginilah jawabannya:

 

"Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah cat letter Merk E Inhill merupakan tindak pidana;

 

Bahwa oleh karena Judex Facti  (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;"

 

Maaf Yang Mulia, pemohon kasasi (terdakwa) tidak mempermasalahkan apakah perbuatan yang ia lakukan itu tindak pidana atau tidak, terbukti atau tidak. Yang pemohon kasasi permasalahkan adalah mengenai cara mengadili yang dilakukan oleh Judex Facti.

 

Pertimbangan "alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana" maaf, tidak nyambung dengan pertanyaan hukum yang diajukan oleh pemohon kasasi. Pemohon kasasi telah mengungkap adanya ketidaktaatan judex facti atas kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sendiri, dan berharap Mahkamah Agung dapat memberikan jawaban yang lebih memuaskan dibanding pertimbangan di atas. 

 

Pertimbangan "... lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan" juga merupakan pertimbangan yang, sekali lagi maaf, tidak nyambung dengan alasan pemohon. Tak ada satu pun alasan kasasi pemohon yang mempermasalahkan hasil pemeriksaan di tingkat judex facti. Dari 6 poin alasan kasasi yang diajukan pemohon seluruhnya hanya mempermasalahan mengenai cara mengadili judex facti yang menurut pemohon melanggar Perma No. 2 Tahun 2012.

 

Saya sangat berharap ke depan tidak ada lagi putusan Mahkamah Agung yang pertimbangannya tidak ‘nyambung’ dengan alasan kasasi semacam ini. Putusan dengan pertimbangan hukum yang seperti ini tentu akan mengurangi kewibawaan Mahkamah Agung itu sendiri. Semoga ke depan Mahkamah Agung dapat memperbaiki pertimbangan-pertimbangan hukumnya, mampu membuat pertimbangan hukum yang tak hanya berguna bagi para pihak dalam perkara tersebut namun juga dapat menjadi arahan bagi hakim di bawahnya serta stakeholder hukum pada umumnya bagaimana suatu peraturan atau norma seharusnya diterapkan serta ditegakkan.

 

*)Arsil, Pemerhati Hukum

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

MA tidak keliru.
 - Junitin Nainggolan
27.01.18 07:50
saya pikir Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi no. 3 K/Pid/2017 tidak keliru, alasannya sebagai berikut : 1. Bahwa perma no 2 tahun 2012 tersebut sebenarnya mengatur tentang penyesuaian dalam tindak pidana ringan . Dalam pasal 1 perma tersebut mengubah salah satunya rumusan Pasal 364 Kuhp sepanjang frasa "dua ratus lima puluh" menjadi "Rp. 2.500.000". Akan tetapi perlu dipahami bahwa supaya perbuatan pencurian itu dikategorikan sebagai pencurian ringan ada 2 syaratnya, yakni bahwa perbuatan itu tidak dilakukan di dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan nilai barang curiannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000. Dalam hal ini saya melihat bahwa pengadilan judex factie telah memberikan penilaian terhadap fakta berdasarkan bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yakni dalam areal PT. Sentra Bumi Palapa Utama... Oleh karenanya si terpidana dipidana berdasarkan pasal 362 KUHP dan bukan pasal 364 KUHP murni dikarenakan penilaian terhadap fakta tersebut bukan karena penerapan hukum. 2. Bahwa dikarenakan tindak pidana yang didakwa adalah pasal 362 KUHP dengan ancaman paling lama lima tahun, maka penahanan terhadap terdakwa sah berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHAP. Jadi dalam hal ini pengadilan Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum.
Salah Fokus
 - Anton Sitepu
23.08.18 23:06
Yang menjadi fokus penulis dalam tulisan ini adalah sikap MA yang mengabaikan pertanyaan hukum oleh Pemohon Kasasi. Alih-alih menjawab apa yang ditanya, MA malah menjawab hal yang sebetulnya tidak dipertanyakan oleh Pemohon Kasasi. Penulis menurut saya tidak mempermasalahkan tepat atau tidaknya penggunaan Pasal 362 KUHP dalam kasus tersebut. Jadi argumen yang anda berikan kurang relevan dalam konteks ini saya pikir
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.