Sabtu, 27 Januari 2018

Dirjen AHU Sarankan Calon Notaris Tidak Uji Materi Permenkumham 62/2016

 

Ahmad, ALB asal Yogyakarta merasa yakin bahwa tujuan dari ujian pengangkatan ini baik. “Tapi dari segi biaya ini terlalu memberatkan, dari segi waktu juga kurang efisien, mungkin lebih bagus ketika ujian dijadikan satu waktu dan tempat jadi ringkes,” ujar lulusan M.Kn. Universitas Gadjah Mada ini.

 

Ahmad merujuk bahwa lokasi ujian seringkali dilakukan terpusat di Jakarta sehingga calon notaris asal daerah harus menyiapkan banyak waktu serta biaya akomodasi dan transportasi berkali-kali.

 

ALB lainnya, Ilham, juga mengutarakan apresiasinya atas niat peningkatan kualitas notaris. Sarjana hukum jebolan Universitas Jenderal Soedirman ini bisa memahami tujuan Kemenkumham. Namun baginya pertimbangan biaya yang dikeluarkan calon notaris juga harus diperkirakan pembuat kebijakan.

 

“Kebanyakan calon notaris belum punya pekerjaan, pengeluaran menjadi notaris ini jadi lebih banyak,” ujarnya.

 

Setelah lulus sarjana selama empat tahun, mereka harus mengambil pendidikan magister selama dua tahun dengan biaya tidak murah. Setelah itu masih ada seleksi ALB yang juga harus membayar sejumlah biaya. Setelahnya harus mengumpulkan sejumlah poin sebagai syarat mengikuti UKEN dengan jalan menghadiri kegiatan INI dan tentunya tidak gratis.

 

“Untuk seminar seharian ini saja Rp1,5 juta, tapi jujur saya lebih masuk ilmunya saat magang, acara begini kurang efektif, paling hanya wawasan yang kurang fokus,” katanya.

 

Ilham juga menyoroti kondisi tidak semua pengurus daerah atau wilayah mengadakan acara seminar. “Bagaimana saudara-saudara kita di Indonesia Timur? Papua, Maluku, Aceh, harus ke Pulau Jawa?” tambahnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua