Senin, 29 January 2018

​​​​​​​Merintangi Imunitas

Pembuktian menjadi jalan keluarnya dari wilayah abu-abu ini. Aparat penegak hukum yang menyeret para pemilik hak imunitas ke kasus menghalang-halangi proses penegakan hukum haruslah firm dalam membuktikan perkara.
RED

Isu imunitas dan obstruction of justice (menghalang-halangi proses penegakan hukum) terus mengemuka semenjak mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Isu ini terus bergulir layaknya bola yang disepak para pemain di tengah lapangan.

 

Sepanjang terus disepak, bola tersebut akan terus bergulir liar. Meski begitu, kedua isu ini jelas saling berkaitan satu sama lain. Pemberian hak imunitas terhadap profesi atau jabatan tertentu bukan tanpa sebab. Imunitas berlaku apabila seseorang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan UU.

 

Imunitas merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum supaya orang tersebut tak mudah disalahkan. Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak boleh dipidana. Belum lagi hak imunitas di masing-masing UU, misalnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

 

Masyarakat yang berprofesi advokat memiliki hak imunitas semakin diteguhkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 26/PUU-VI/2013. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 16 harus dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan. Iktikad baik menjadi poin besar dari persoalan ini.

 

Atas dasar itu, pemberian hak istimewa tak dilihat layaknya mengenakan kacamata kuda. Ada pengecualian bagi profesi atau jabatan yang menerima hak imunitas sehingga bisa saja keistimewaan tersebut gugur. Misalnya, saat profesi atau jabatan yang memiliki hak imunitas tersebut berbuat tak sesuai dengan UU, seperti dugaan tindak pidana.

 

Posisi ini yang mengaitkan antara imunitas dengan obstruction of justice. Jika perbuatan oleh seseorang yang memiliki hak imunitas terbukti melakukan tindak pidana, dia tidak bisa berlindung di balik haknya itu. Tentu saja hal ini harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) saat proses penegakan hukum dilakukan.

 

Pembuktian menjadi jalan keluarnya dari wilayah abu-abu ini. Aparat penegak hukum yang menyeret para pemilik hak imunitas ke kasus menghalang-halangi proses hukum haruslah firm dalam membuktikan perkaranya. Tentu, hakim yang menjadi jurinya. Apakah terbukti atau tidak.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua