Senin, 29 Januari 2018

Rencana Penerimaan M.Kn. Dihentikan, Ini Kata Ikatan Notaris Indonesia

Sebelumnya PP INI juga telah meminta moratorium pendidikan kenotariatan kepada Menristekdikti.
Norman Edwin Elnizar
Yualita Widyadhari (tengah). Foto: NEE

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris menyatakan akan memastikan dilakukan moratorium penerimaan mahasiswa pendidikan kenotariatan terhitung tahun 2018. Pernyataan yang disampaikan pada agenda Rapat Pleno Pusat Yang Diperluas (RP3YD) sekaligus Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jumat (26/1) lalu itu menuai banyak tanggapan dari kalangan notaris.

 

Salah satunya datang dari Pengurus Pusat INI. Saat diwawancarai secara terpisah oleh hukumonline di lokasi acara, Ketua PP INI Yualita Widyadhari menyatakan persetujuan dan dukungan atas rencana Freddy tersebut. “Sebetulnya PP INI sendiri sudah membuat surat moratorium ke Menristekdikti agar dievaluasi, tepat menurut saya,” kata Yualita.

 

Menurut Yualita, perlu banyak evaluasi yang harus dilakukan terhadap kampus-kampus penyelenggara Magister Kenotariatan saat ini. Dengan jumlah yang telah mencapai 39 kampus penyelenggara, pihaknya menerima banyak catatan merah atas pendidikan kenotariatan yang berlangsung.

 

Ia juga menambahkan agar respon atas pernyataan Dirjen AHU tersebut tidak disalahpahami. Bagi Yualita, Dirjen AHU sedang mengajak para pemangku kepentingan atas jabatan notaris ini duduk bersama membicarakan evaluasi dan peningkatan kualitas notaris Indonesia ke depannya.

 

“Ini kan hanya kurang duduk bersama saja, usul saya, Menkumham, Menristekdikti, Prodi (program studi kenotariatan-red.), INI. Karena saya yakin tujuannya cuma satu kok, bagaimana menghasilkan notaris berkualitas, mendukung program Pemerintah untuk masyarakat, bangsa, dan negara, itu aja,” pungkasnya.

 

Sekretaris Umum PP INI, Tri Firdaus Akbarsyah mengungkapkan hal senada soal persetujuan PP INI dengan pernyataan sikap Kemenkumham melalui Ditjen AHU. “(sudah) Betul. Sekarang ini prodi-prodi itu hanya mencetak M.Kn. tanpa memperhatikan kualitas, mereka itu hanya teori. Ada juga sekolah cuma 1 hari seminggu, jarak jauh juga, lulus dikasih M.Kn., ikut ujian jadi notaris,” jelasnya kepada hukumonline.

 

Sebagai Sekretaris Umum, Akbar mengaku telah banyak menerima tembusan laporan pengaduan notaris oleh masyarakan ke Majelis Pengawas. Banyak di antara laporan yang ada itu mengeluhkan kesalahan kerja notaris yang merugikan penghadap. “Kami sudah ketemu Dirjen Dikti, minta supaya ada pembatasan, miris melihat kondisi saat ini, terlalu banyak notaris tapi tidak tahu tanggung jawabnya,” lanjut Akbar.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua