Selasa, 30 Januari 2018
Permintaan Arief Mundur Demi Jaga Marwah MK
Membiarkannya tetap bertahan di kursi hakim konstitusi, sama halnya membiarkan keruntuhan lembaga MK dengan sendirinya.
Rofiq Hidayat
Permintaan Arief Mundur Demi Jaga Marwah MK
Ketua MK, Arief Hidayat. Foto: RES

Desakan mundur terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat lantaran dua kali terbukti melanggar etik nampaknya terus digaungkan berbagai kalangan. Tak hanya dari kalangan aktivis masyarakat sipil, tetapi juga kalangan akademisi dan mantan pimpinan Komisi Yudisial (KY).

 

Mantan Ketua KY yang juga Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai dua kali sanksi yang diterima Arief telah menodai lembaga konstitusi dan demokrasi. Sanksi etik kedua yang diterima Arief menambah daftar hitam bagi lembaga pengawal konstitusi itu yang sebelumnya dialami Akil Mochtar dan Patrialis Akbar yang terlibat kasus korupsi (suap) terkait penanganan perkara di MK.

 

“Sangat ironis tragis. Makin melengkapi sejumlah pejabat tinggi bertopeng negarawan, penegak hukum berkarakter budak dan politisi koruptor demokrasi,” kritiknya.

 

Dia menyarankan agar Arief mengambil keputusan mengundurkan diri atas dasar desakan pertimbangan moral dan kekuatan masyarakat sipil. Baginya, hak moral konstitusional Arief dan koleganya di MK telah hilang. Semestinya, kata Busyro, tiga kali insiden moral di MK menjadi pelajaran atau catatan penting bagi presiden, parlemen, dan Mahkamah Agung (MA) saat melakukan proses pemilihan hakim MK ke depannya.

 

“Pak Arief, dengar dan perhitungkan desakan moral kekuatan masyarakat sipil agar Anda segera mundur sebagai hakm MK,” ujar Ketua PP Muhammadiyah itu.

 

Mantan Ketua KY Suparman Marzuki menilai kali kedua Arief terkena sanksi etik menjadi parameter penilaian masyarakat terkait integritas dan kredibilitas hakim MK. Suparman mencatat beberapa pelanggaran yang dilakukan Arief. Pertama, pelanggaran terhadap Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945 yakni keharusan memenuhi syarat integritas dan tidak tercela, Pasal 15 huruf a jo Pasal 21 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Sumpah dan Janji Ketua MK, dan UU No. 1 Tahun 2013.

 

Kedua, melanggar Peraturan MK No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim MK yakni Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf (d), dan ayat (3) huruf (b). Seorang hakim konstitusi mesti memahami dan mematuhi semua aturan etik yang dibuat MK. Dengan begitu, marwah lembaga dan hakim konstitusi tetap terjaga.

 

Pasal 2

Hakim Konstitusi:

(1). Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

(2). Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 3

(1) Dalam Penyelesaian Perkara, Hakim Konstitusi:

d. Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;

(3) Terhadap Masyarakat, Hakim Konstitusi:

a.Berperilaku sederhana, rendah hati, serta menghormati dan menghargai orang lain. b.Berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan kepada hukum dan norma-norma lainnya.

 

Baca juga:

· Dugaan Lobi-Lobi di Balik Perpanjangan Jabatan Arief Hidayat

· Diduga Lobi DPR, Dewan Etik Segera Periksa Arief Hidayat

· Dinilai Ciderai Marwah MK, Arief Hidayat Kembali Diminta Mundur

· Kali Kedua, Ketua MK Dijatuhi Sanksi Etik

· Gara-Gara ‘Memo Sakti’, Ketua MK Dijatuhi Sanksi Etik

 

Ketiga, melanggar The Bangalore Principles yang telah diadopsi oleh Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu menilai Arief yang menghadiri pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi III jelang uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK, independensinya patut dipertanyakan. Khususnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadikan DPR sebagai pihak dalam pengujian UU rentan diintervensi kalangan di parlemen.

 

Namun, DPR sebagai lembaga yang menguji saat menyetujui perpanjangan masa jabatan Arief sebagai hakim konstitusi periode kedua pada akhirnya menghormati keputusan penjatuhan sanksi oleh Dewan Etik MK dengan segala akibatnya. Hal itu ditegaskan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

 

“Ya kita hormati dalam konteks mekanisme pengawasan di MK. Kalau kemarin kan katanya ketemu anggota Komisi III DPR dan diberikan sanksi gara-gara itu,” ujar Masinton singkat kepada Hukumonline, Selasa (30/1/2018).

 

Bukan pelanggaran ringan

Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang P Wiratman menuturkan sanksi etik kedua kali yan dialami Arief menjadi masyarakat sulit untuk memberi kepercayaan kepada MK. Sebab, pelanggaran etik memberi memo katabelece yang sarat nepotisme dan dugaan janji politik atas perkara pengujian UU MD3 di MK, bukti bahwa pelanggaran itu sebenarnya tidak ringan.   

 

“Bila Arief enggan mundur sebagai hakim MK, publik tak lagi percaya terhadap MK sebagai guardian of constitution, melindungi hak-hak dasar warga. MK menjaga etik dirinya saja tidak sanggup,” ujarnya.

 

“Saya khawatirkan bukan lagi semata ketidakpercayaan publik atas marwah MK, melainkan reproduksi pelecehan dan pembodohan hukum yang ditampilkan semakin terbuka dan berdampak sistemik menghancurkan pondasi negara hukum Indonesia.”

 

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris meminta desakan Arief mundur mesti digaungkan hakim MK lainnya. Sebab, menjaga kewibawaan dan marwah MK menjadi tanggung jawab semua hakim konstitusi. “Membiarkan Arief Hidayat bertahan dengan jabatannya saya kira sama halnya dengan membiarkan keruntuhan lembaga MK itu sendiri. Apalagi sebelumnya sudah ada kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar yang telah mempermalukan MK,” ujar Dosen Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.