Selasa, 30 January 2018

Pekerjaan Rumah Membersihkan Perilaku Koruptif dalam Sistem Peradilan

Salah satu poin krusial dalam upaya mereduksi perilaku koruptif di lembaga peradilan adalah mengevaluasi fungsi pengawasan.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Memperkuat sistem pengawasan menjadi bagian penting memberantas perilaku korupsi dalam sistem peradilan. Foto salah satu kegiatan pengawasan peradilan. Foto: MYS

Saat menyampaikan muhasabah atau refleksi kelembagaan pada penghujung tahun 2017, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, menceritakan pengalamannya bertemu dengan Sudiwardono. Pengadilan Tinggi Manado yang dipimpin Sudiwardono baru saja mendapatkan penghargaan sebagai pengadilan dengan penyusunan laporan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2016. Aidul mengaku sempat berbincang dengan Sudiwardono kala itu. Ia mengaku kaget ketika beberapa hari setelah pertemuan itu Sudiwardono terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Terkena OTT pada 8 Oktober 2017, Sudiwardono ditetapkan sebagai tersangka. Itu berarti pada tahun itu ia menjadi pejabat pengadilan dengan jabatan paling tinggi di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terkena OTT. Ia diduga menerima suap dari anggota DPR Aditya Moha untuk mempengaruhi perkara korupsi tingkat banding dengan tersangka Bupati Bolaang Mongondow.

Sebulan sebelumnya, hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Suryana, juga terjaring OTT KPK. Hendra Kurniawan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, juga ditetapkan tersangka sebagaimana Suryana. Sebulan sebelum OTT di Bengkulu, penyidik KPK juga menangkap panitera PN Jakarta Selatan yang diduga menerima suap dari pihak yang berperkara. Ironisnya, hakim Pengadilan Tipikor seperti Suryana atau hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Kartini J. Marpaung juga bisa terseret. Daftar hakim dan panitera yang kesandung masalah hukum bisa disusun ke belakang, terutama sejak lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: KY Ingatkan Pimpinan Pengadilan Harus Beri Teladan yang Baik).

Dalam catatan ICW selama era kepemimpinan HM Hatta Ali di Mahkamah Agung (Maret 2012) hingga 15 Januari 2018, setidaknya sudah ada 25 orang hakim dan aparat pengadilan (non hakim) yang tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. “Mereka terdiri dari 10 orang hakim karir dan adhoc serta 15 pegawai pengadilan atau Mahkamah Agung,” ujar Peneliti ICW, Emerson Yuntho, dalam diskusi panel Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) di Jakarta, Selasa (16/01) lalu. (Baca juga: MA Sebut Tahun 2017 Sebagai Pembersihan Oknum Peradilan).

Seperti disebutkan di atas, yang terjerat bukan hanya hakim biasa, tetapi juga hakim yang menangani perkara korupsi. Emerson menyebutkan, hingga akhir tahun 2017, ICW mencatat sedikitnya ada 10 orang hakim Pengadilan Tipikor yang terjerat kasus korupsi. Selain Suryana (Bengkulu) dan Kartini J Marpaung (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang), ada Asmadinata (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Palu), Heru Kisbandono (Pontianak), Pragsono (Semarang), Setyabudi Tejocahyo (Bandung), Ramlan Comel (Bandung).

Selain nama-nama tersebut masih ada sejumlah nama pengadil meja hijau lainnya yang sempat terjerat kasus korupsi saat tengah bertugas memeriksa dan mengadili kasus yang sedang ditangani. Misalnya, majelis hakim PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi.

Selain hakim, ada pula sejumlah panitera yang pernah terjerat dalam pusaran kasus rasuah di Pengadilan. Andry Djemi Lumanauw, Penitera PN Jakarta Selatan, diduga memeras dalam pemeriksaan perkara korupsi Jamsostek. Selain Andry, Panitera PN Jakarta Selatan, M. Saleh dan Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ramadhan Rizal adalah contoh sederet nama Panitera yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua