Rabu, 31 January 2018

Para Dekan Bereaksi Soal Moratorium Penerimaan M.Kn., Dirjen AHU: Saya Konsisten!

Sebagai instansi yang mengangkat notaris, peningkatan kualitas notaris dengan memperketat seleksi adalah bagian dari kewenangan yang melekat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
Norman Edwin Elnizar
Plt Dirjen AHU Freddy Harris. Foto: NEE

Berbagai reaksi bermunculan atas pernyataan yang dilontarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Freddy Harris akhir pekan lalu, terkait dengan penghentian penerimaan mahasiswa baru Magister Kenotariatan (M.Kn.). Kebanyakan keberatan berasal dari kalangan calon notaris yang merasa sudah bersusah payah menempuh pendidikan untuk menjadi notaris.

 

Dalam wawancara singkat dengan hukumonline, Selasa (30/1), di ruang kerjanya, lantai 8 Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Freddy kembali menegaskan bahwa dirinya konsisten dengan apa yang disampaikan sebelumnya saat di Solo pekan lalu. Freddy tetap dalam rencananya untuk meminta moratorium penerimaan M.Kn. per tahun 2018.

 

“Jadi. Kami tetap akan surati Kemenristekdikti. (Program M.Kn.) yang tidak sesuai kompetensi juga tolong ditutup,” ujarnya saat ditanya hukumonline apakah permintaan moratorium jadi dilaksanakan atau tidak.

 

Para pimpinan dari enam kampus perintis program M.Kn. tampak mengunjungi Dirjen AHU di kantornya kemarin. Pertemuan dadakan ini dalam rangka membicarakan tindak lanjut pernyataan Dirjen AHU dalam forum Rapat Pleno Pusat Yang Diperluas (RP3YD) sekaligus Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia(INI) lalu di Solo. Moratorium penerimaan mahasiswa M.Kn. per tahun 2018 yang akan diminta oleh Kemenkumham kepada Menristekdikti menjadi hal utama yang dibicarakan.

 

(Baca Juga: Kemenkumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan M.Kn. Harus Dihentikan)

 

Hadir dalam kunjungan ini antara lain Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Prof. Dr. Budiman Ginting S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (FH UNPAD) Prof. Dr. An An Chandrawulan S.H., LL.M.  

 

Kemudian Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D., dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Prof. Melda Kamil Ariadno, SH, LL. M., Ph. D didampingi Ketua Program Pascasarjana FH UI Prof. Rosa Agustina serta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Ismala Dewi.

 

Para pimpinan fakultas hukum penyelenggara pendidikan kenotariatan ini adalah kampus-kampus besar yang merintis program M.Kn. ketika pertama kali dibentuk 17 tahun silam pada tahun 2000.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua