Kamis, 01 February 2018
Alasan Alghiffari Menolak Pemeriksaan Polisi dan Keberatan Peradi
​​​​​​​Peradi berharap aparat penegak hukum berkoordinasi terlebih dahulu ketika menghadapi advokat yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan untuk melihat apakah persoalan yang melilit advokat tersebut merupakan tindak kejahatan murni atau bukan.
CR-25
Alghiffari Aqsa, Direktur LBH Jakarta 2015-2018. Foto: Instagram

Pekan lalu, kuasa hukum Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa (Alghif) dijadwalkan diperiksa polisi sebagai saksi terkait pernyataannya dalam salah satu acara TV nasional mengenai perkara yang melilit kliennya. Namun, Alghif melalui kuasa hukumnya, Nawawi Bahrudin, menolak pemanggilan tersebut.

 

Sejumlah alasan penolakan diutarakan Nawawi. Pertama, Alghif menerima undangan pemeriksaan tak sesuai KUHAP lantaran undangan diterima satu hari dari waktu pemeriksaan yang dijadwalkan. Untuk diketahui, sesuai Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa “surat panggilan disampaikan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 hari sudah diterima sebelum waktu untuk dating memenuhi panggilan”.

 

Kedua, undangan pemeriksaan tidak diterima langsung oleh Alghif, tapi melalui orang lain. “Kalau pun langsung terima, tetap tidak bisa, secara prosedural (waktu, red) bertentangan,” kata Nawawi kepada hukumonline, Kamis (1/2).

 

Ketiga, lanjut Nawawi, Alghif diundang oleh polisi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penganiayaan Novel. Menurutnya, tujuan pemeriksaan ini salah alamat karena Alghif yang dianggap sebagai saksi dalam kasus Novel tak sesuai kriteria saksi dalam KUHAP. “Kalau memang kasus yang itu (penganiayaan Novel), dia (Alghif) bukan orang yang berkualifikasi sebagai saksi, karena dia tidak tahu, dia tidak melihat, tidak mendengar atau mengalami sendiri. Sehingga tidak ada relevansinya dia dipanggil jadi saksi.”

 

Keempat, kata Nawawi, kapasitas Alghif dalam persoalan ini merupakan kuasa hukum Novel Baswedan. Sehingga Alghif punya hak untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Berkaitan itu pula, Alghif juga punya kewajiban jabatan sebagai advokat untuk merahasiakan klien. “Jadi itu alasan-alasan kenapa dia tidak bisa dalam kapasitasnya sebagai advokat dipanggil sebagai saksi,” katanya.

 

Nawawi mengatakan, tindakan pemeriksaan terhadap Alghif ini dapat menimbulkan persepsi lain oleh masyarakat. Apalagi, Alghif saat itu bertindak sebagai kuasa hukum Novel, namun bisa dengan mudah diperiksa oleh polisi. “Persepsi orang kan macam-macam jadinya, wah ini tujuannya apa sebetulnya. Karena kalau minta keterangan sebagai saksi ya gak relevan.  Jadi orang tafsirannya wah ini bisa ada maksud lain,” tuturnya.

 

Baca:

 

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kubu Fauzie Yusuf Hasibuan telah menerima informasi ini dari Alghif yang merupakan salah satu anggotanya. Peradi keberatan dengan tindakan polisi yang ingin memeriksa Alghif sebagai saksi terkait pernyataannya dalam sebuah acara di TV swasta nasional.

 

Ketua Bidang Pembelaan Profesi DPN Peradi, Tasman Gultom mengatakan, setelah mendalami persoalan tersebut dan memeriksa Alghif secara internal, maka pernyataan Alghif dalam acara TV tersebut merupakan kewenangannya sebagai kuasa hukum Novel Baswedan.

 

Untuk itu, Alghif dilindungi Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diperluas putusan Mahkamah Konstitusi No.26/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang.

 

Peradi menilai, lantaran acara TV tersebut merupakan salah satu produk jurnalistik, maka, statement yang disampaikan Alghif digunakan Hak Jawab dan Hak Tolak sesuai Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Mengingat statement itu termuat dalam suatu produk jurnalistik,” tulis Tasman dalam siaran persnya.

 

Ia mengimbau agar seluruh penegak hukum baik Polri, Kejaksaan dan KPK dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Peradi ketika menghadapi advokat yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan. Hal ini semata-mata untuk melihat apakah persoalan yang melilit advokat tersebut merupakan tindak kejahatan murni atau terkait advokat yang tengah menjalankan profesinya.

 

“DPN PERADI memiliki pranata yang lengkap guna melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Advokat,” tutupnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.