Kamis, 01 February 2018

​​​​​​​Prahara Etik di Mahkamah Konstitusi Oleh: Alfin Sulaiman*)

​​​​​​​Terdapat beberapa hikmah dari peristiwa ini.
RED
Alfin Sulaiman. Foto: Koleksi Pribadi

Artikel bertajuk “Ketua Tanpa Marwah” (Kompas, 25/1/2018) sangat layak dibaca dan dicerna secara bijaksana oleh masyarakat, khususnya kalangan hukum, baik akademisi, praktisi, maupun para pemerhati Mahkamah Konstitusi (MK). Pilihan sikap yang dilakukan Sdr. Abdul Ghoffar Husnan sebagai penulis artikel tersebut dalam kapasitas dan identitasnya sebagai pejabat fungsional Peneliti di Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti berhasil membuat geger dunia hukum Indonesia.

 

Dengan pilihan sikap menggunakan kapasitas dan identitasnya sebagai Pejabat Fungsional Peneliti pada MK jelas menghasilkan resonansi yang berbeda dibanding jika beliau menyatakan sikap dan pendapatnya dalam kapasitas dan identitas pribadi yang secara konstitusional dijamin haknya atas nama “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan” (Pasal 28 UUDNRI Tahun 1945) atau setidak-tidaknya menggunakan kapasitas dan identitas lain (seperti mahasiswa misalnya) yang lebih terjamin keleluasaannya atas nama kebebasan akademik.

 

Pikiran yang disampaikan secara tertulis dan terbuka oleh Sdr. Abdul Ghoffar Husnan pada intinya mengetuk “hati sanubari” Hakim Konstitusi Arief Hidayat untuk mundur yang kemudian nampaknya mendapat dukungan dari segelintir masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, meskipun belum sepenuhnya konkrit, apakah Hakim Konstitusi Arief Hidayat diminta mundur sebagai Ketua MK atau mundur sebagai Hakim Konstitusi? sebab dalam artikel tersebut hanya dinyatakan “…oleh karena itu, menyikapi putusan Dewan Etik untuk yang kedua kalinya, seharusnya Arief Hidayat mundur…”.

 

Dengan demikian, mundur sebagai Ketua MK atau mundur sebagai Hakim Konstitusi jelas merupakan 2 (dua) persoalan hukum yang berbeda dan akan menghasilkan implikasi hukum yang juga berbeda.

 

Secara normatif dalam Pasal 23 ayat (1) UU No.24/2003 jo. UU No.8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memang terdapat pengaturan bahwa salah satu alasan Hakim Konstitusi diberhentikan secara hormat adalah “mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua MK”.

 

Sehingga jika yang diharapkan dari Arief Hidayat adalah mundur sebagai Hakim Konstitusi maka hal ini sepenuhnya mengandalkan hati nurani dan inisiatif yang bersangkutan. Meskipun jika yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri maka hal itupun dijamin berdasarkan konstitusi dan UU MK.

 

Sebab secara normatif, tidak ada satu ketentuan pun yang dapat membuat Hakim Konstitusi berhenti dari jabatannya hanya karena mendapat desakan (meskipun boleh jadi terstruktur, sistematis, dan masif) dari masyarakat, kecuali yang bersangkutan secara sukarela mengundurkan diri.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua