Jumat, 02 Pebruari 2018

Advokat Ini Pilih Dihukum daripada Langgar Etik

Tips kepada advokat dari mantan pimpinan KPK agar terhindar dari jerat Obstruction of Justice.
Aji Prasetyo/CR-25
Sekjen Peradi Thomas E Tampubolon saat menjadi pembicara diskusi terbatas bersama mantan pimpinan KPK Chandra M. Hamzah dan Muhammad Ismak di Jakarta, Rabu (31/1). Foto: RES

Diskusi terbatas yang digelar Hukumonline bersama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dengan tema “Imunitas Advokat dan Obstruction of Justice” pada Rabu (31/1) kemarin meninggalkan cerita menarik seputar advokat ketika menjalankan tugas profesinya. Pro dan kontra langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika menetapkan advokat Frederich Yunadi sebagai tersangka masih menghiasi ruang diskusi.

 

Para nasarumber yakni mantan pimpinan KPK Chandra M. Hamzah, Sekjen Peradi Thomas E. Tampubolon, dan Ketua Umum AAI Muhammad Ismak mempunyai pendapat masing-masing terkait kasus ini. Dalam diskusi, mereka memberi pandangan sebagai sesama advokat dalam melihat ketentuan Obstruction of Justice di Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan Pasal 221 KUHP dihubungkan hak imunitas advokat.     

 

Thomas E. Tampubolon misalnya, ia melihat advokat mempunyai hak imunitas baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diperluas melalui putusan MK No. 26/PUU-XI/2013. Thomas berpandangan hak imunitas ini tidaklah bersifat mutlak dan mempunyai batasan terutama itikad baik.

 

Menurutnya, selama advokat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik, maka advokat tersebut tidak dapat dipidana baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Baca Juga: Batasan Hak Imunitas Advokat, Begini Pandangan Ahli

 

Namun, praktiknya antara hak imunitas advokat dan tindak pidana Obstruction of Justice ini memang kerap bersinggungan. Tak jarang, advokat cenderung melanggar hukum ketika membela kliennya hanya karena memegang teguh kode etik advokat terutama ketika menjaga rahasia kliennya.     

 

Makanya, ia lebih rela melanggar hukum daripada melanggar kode etik advokat. "Menurut saya, lebih baik dihukum karena lakukan pelanggaran daripada kita melanggar kode etik. Sebab, kode etik itu ibarat ‘kitab suci’ bagi advokat," kata Thomas mengibaratkan.  

 

Ia melanjutkan pernyataannya ini merupakan pendapat pribadi, bukan organisasi advokat dimana dirinya bernaung. Pria yang menjabat sebagai Sekjen Peradi versi Fauzie Hasibuan ini berpandangan kode etik advokat memang kerap bersinggungan dengan aturan hukum. Misalnya ketika advokat diminta memberi tahu rahasia segala hal yang masuk kategori rahasia klien.

 

Penegak hukum bisa saja beranggapan jika advokat itu menolak memberitahukan rahasianya, maka ia dianggap menghalang-halangi proses penyidikan. Tetapi, di sisi lain advokat juga terikat oleh kode etik, yang salah satu poinnya tidak boleh memberitahukan rahasia kepada klien kepada siapapun.  

 

"Bisa saja advokat tidak harus beritahukan rahasia klien. Kalau dia memberitahukan rahasia, dia tidak langgar undang-undang, tetapi langgar kode etik. Persinggungan ini memang jadi masalah. Hal yang dipercayakan klien, dia (advokat) wajib tidak beritahukan kepada siapapun,” terangnya.  

 

Terkait kode etik sendiri, Peradi versi Fauzie, kata Thomas telah menindak 108 advokat yang terbukti melakukan pelanggaran etik. "Dewan Kehormatan itu bisa bersidang setiap minggu,” ujarnya.  Baca Juga: Pergeseran Sifat dalam Pasal Obstruction of Justice

 

Chandra M. Hamzah mempunyai pendapat agak berbeda. Menurutnya sebagai profesi yang  bersifat officum nobile (mulia), dan juga masuk dalam kategori penegak hukum, sudah seharusnya ketika menjalankan profesinya, advokat berpegang teguh pada penegakan hukum.

 

Advokat, kata Chandra, tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mencontohkan, misalnya ada seorang klien yang dipanggil menjalani pemeriksaan baik sebagai saksi atau tersangka oleh aparat penegak hukum. Dan klien tersebut meminta nasihat kepada advokatnya bagaimana cara menghindari pemeriksaan.

 

"Apa advokat itu menyarankan membuat surat dokter atau advokat menyarankan kepada klien kalau memang sakit lampirkan surat dokter?" kata Chandra.

 

Jika advokat itu menyarankan membuat surat dokter agar klien tidak hadir dalam proses pemeriksaan, maka hal itu dianggap melanggar hukum. Seharusnya selaku advokat cukup menanyakan kondisi kesehatan klien, jika memang klien tersebut memang merasa sakit maka disarankan ke dokter dan membawa surat keterangan sakit.

 

"Jangan kita yang mengusulkan menggunakan surat dokter, tetapi kita usulkan kalau memang sakit silakan ke dokter dan membuat suratnya, kita yang mengantarkan," saran dia seraya memberi contoh.

 

Sebagai mantan pimpinan KPK, Chandra cukup paham "akal-akalan" saksi atau tersangka yang mangkir dari pemeriksaan. Karena itu, ia menyarankan agar para advokat terhindar dari jerat Obstruction of Justice atau merintangi proses penyidikan ikutilah semua hukum yang berlaku. "Ikuti hukum, jangan melanggar hukum," ujarnya mengingatkan.

Hentikan Penyalahgunaan Hak Imunitas Advokat
 - Agam
02.02.18 15:11
Setuju Pak Chandra, sudah banyak Advokat yg melanggar hukum & menyarankan alasan2 untuk mangkir dari pemeriksaan (baik saksi maupun tersangka). Jangan sampai ada penyalagunaan hak imunitas yg dilakukan oleh Advokat yang selalu melanggar Hukum.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua