Jumat, 02 Pebruari 2018

Ini Kata Menaker tentang Revisi UU Ketenagakerjaan

Revisi UU Ketenagakerjaan jadi salah satu agenda kerja LKS Tripnas tahun 2018.
Ady Thea DA
Menaker Hanif Dhakiri (baju putih). Foto: RES

Penyempurnaan regulasi di bidang ketenagakerjaan jadi salah satu isu yang di usung pemerintah tahun 2018. Salah satu regulasi yang akan disempurnakan yakni UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan UU Ketenagakerjaan sudah menjadi kebutuhan mendesak karena sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan sebagian isinya sudah dibatalkan.

Namun, revisinya tampaknya tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan proses revisi UU Ketenagakerjaan masih dalam kajian. Hasil kajian itu akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menggulirkan revisi UU Ketenagakerjaan. “Apakah nanti akan dimasukan dalam prolegnas (program legislasi nasional,-red) atau tidak tergantung bagaimana hasil kajiannya,” kata Hanif di Jakarta, Selasa (30/1).

Hanif menjelaskan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha yang ada dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) sudah sepakat memasukan revisi UU Ketenagakerjaan sebagai bagian dari Sembilan agenda kerja tahun 2018. Sebagai awal, akan dilakukan kajian mengenai revisi itu. Menurutnya ada banyak hal yang harus diproses secara hati-hati dalam merevisi UU Ketenagakerjaan guna mencegah salah paham. Terkait isu apa saja yang akan diprioritaskan untuk direvisi, Hanif menyebut tunggu hasil kajian LKS Tripnas.

(Baca juga: Apindo Usul Perubahan UU Ketenagakerjaan Dilakukan Satu Paket).

Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengatakan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas tahun 2018. Pemerintah akan mengundang pakar dan ahli serta pemangku kepentingan untuk mengevaluasi UU Ketenagakerjaan.

Haiyani mengingatkan tahun 2006 dan 2011 tim independen sudah melakukan kajian terhadap UU Ketenagakerjaan. Kajian itu juga dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil kajian itu bisa digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi UU Ketenagakerjaan. Berbagai isu yang disorot dari hasil kajian itu diantaranya mengenai hubungan kerja, mogok kerja, dan tenaga kerja asing (TKA).

Menurut Haiyani evaluasi terhadap UU Ketenagakerjaan perlu dilakukan mengingat regulasi itu sudah 22 kali diajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga membuat beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan berubah normanya. “Istilahnya UU Ketenagakerjaan sudah bolong sana-sini dan perlu dibuat polesannya seperti apa,” urainya.

Haiyani mengingatkan kepada semua pihak jangan melihat proses revisi UU Ketenagakerjaan sebagai momok menakutkan. Itu diperlukan karena terjadi perkembangan di sektor ketenagakerjaan. “UU Ketenagakerjaan saat ini kan membuat pekerja tidak nyaman, begitu pula kalangan pengusaha,” tukasnya.

(Baca juga: RUU PPILN Masuk Prioritas, Bagaimana UU Ketenagakerjaan).

Isu Ketenagakerjaan 2018

Hanif menyebut ada sejumlah isu ketenagakerjaan yang perlu disoroti selama 2018 antara lain soal kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, pelatihan kerja, TKA, pengawasan, perselisihan hubungan industrial, dan tunjangan pengangguran. Soal peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, harus dibentuk pelatihan yang fokus dan masif agar berdampak terhadap industri. Misalnya, jika ingin fokus di industri manufaktur, maka pelatihan ditujukan untuk menggenjot ketersediaan SDM yang berkualitas untuk sektor tersebut.

Kemudian pelatihan kerja, selain memperbaiki akses dan mutunya penting juga memperbarui citra pelatihan kerja. Menurut Hanif itu diperlukan agar pelatihan kerja tidak dianggap bermutu rendah. Lembaga pelatihan kerja baik milik pemerintah atau swasta diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berjumlah besar. Angkatan kerja setiap tahun mencapi 2 juta orang, tapi lembaga pelatihan hanya mampu melatih ratusan ribu peserta didik per tahun.

Soal TKA, Hanif menginstruksikan agar dilakukan koordinasi yang lebih baik antar dinas ketenagakerjaan. Deregulasi yang dilakukan pemerintah salah satunya menyasar TKA, tujuannya agar mampu menarik investasi yang lebih besar ke Indonesia. Tapi deregulasi itu harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat. “Idealnya itu peraturan di buat simpel, tapi penegakan hukumnya kuat. Tapi kalau kita kan sebaliknya, mau masuk ke sini ruwet tapi penegakan hukumnya tidak kuat,” katanya.

Hanif menekankan agar pengawasan diperkuat. Pengawasan perlu diperketat untuk sektor konstruksi dan industri yang menggunakan bahan baku berbahaya guna menekan kasus kecelakaan kerja. Di bidang hubungan industrial, Hanif menyoroti pelanggaran norma ketenagakerjaan. Dalam menghadapi kasus pemutusan hubungan kerja, yang perlu diperhatikan bukan sekedar proses dan kompensasinya apakah sudah sesuai aturan atau belum, tapi perlu dipikirkan setelah PHK mereka akan kerja apa?

(Baca juga: Pengusaha Dukung Ide Asuransi Pengangguran).

Pemerintah masih membahas program peningkatan keterampilan dan tunjangan pengangguran bagi buruh korban PHK. Melalui program itu rencananya buruh yang terkena PHK akan mendapat pelatihan. Selama menjalankan pelatihan sampai mendapat pekerjaan baru, buruh yang bersangkutan akan menerima tunjangan pengangguran. “Kami masih membahas kebijakan ini dengan Kementerian Keuangan bagaimana skemanya,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua