Sabtu, 03 February 2018

Frans Hendra Winarta: Salah, Jika Advokat Tak Bisa Dituntut Sama Sekali!

Frans Hendra Winarta selaku salah seorang perumus UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menuturkan seluk beluk hak imunitas dalam UU Advokat. Yuk simak penuturannya.
Novrieza Rahmi
Frans Hendra Winarta

Officium nobile. Ya, pada dasarnya profesi advokat adalah profesi nobile atau profesi yang terhormat. Dalam menjalankan profesinya, advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Hak imunitas advokat termaktub jelas dalam ketentuan Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang belakangan diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Namun, tidak semua tindak tanduk advokat ketika menjalankan profesi, baik di dalam maupun di luar persidangan, dapat dilindungi oleh UU Advokat. Ada batasan-batasan tertentu, antara lain apakah perbuatan advokat itu dilakukan dengan itikad baik atau tidak? Apabila tidak dilakukan dengan itikad baik, jangan harap advokat akan mendapatkan imunitas.

 

Permasalahan hak imunitas advokat kembali mengemuka ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka. Mantan pengacara Setya Novanto ini bersama-sama dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau, dr Bimanesh Sutarjo dianggap merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan kasus Novanto.

 

Indikasi tindak pidana itu sebenarnya telah "terendus" KPK sejak Desember 2017. KPK mulai melakukan penyelidikan, bahkan mencegah ke luar negeri Fredrich, dr Bimanesh, Reza Pahlevi, Ahmad Rudiansyah, dan M Hilman Mattauch, mantan kontributor MetroTV sekaligus sopir mobil yang ditumpangi Novanto.

 

KPK juga meminta keterangan dari sejumlah saksi dan ahli yang totalnya 35 orang. Dari hasil gelar perkara, KPK menyimpulkan terdapat cukup bukti untuk meningkatkan kasus yang biasa disebut obstruction of justice itu ke tahap penyidikan. Status tersangka pun "disematkan" KPK kepada Fredrich dan dr Bimanesh.

 

Penetapan tersangka keduanya diumumkan secara resmi oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada 10 Januari 2018. Namun, sebetulnya, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan sejak 5 Januari 2018. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada pihak tersangka sejak 9 Januari 2018.

 

Alhasil, penetapan tersangka Fredrich dan dr Bimanesh menuai reaksi dari organisasi profesi tempat keduanya bernaung. Sebagaimana diketahui, Fredrich tercatat sebagai anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) versi Fauzie Hasibuan, sedangkan dr Bimanesh adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua