Selasa, 06 February 2018

6 Kampus Hukum Perintis M.Kn. Sepakat Perlu Evaluasi Pendidikan Kenotariatan

Standar kurikulum dan kualifikasi pengajar menjadi masalah utama yang akan diselesaikan.
Norman Edwin Elnizar
Logo enam kampus hukum perintis Magister Kenotariatan. Ilustrasi: HGW

Tanggapan atas wacana yang dilontarkan Kemenkumham soal penghentian penerimaan mahasiswa Magister Kenotariatan (M.Kn.) per tahun 2018 ini terus bergulir. Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), wacana ini disuarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas notaris di Indonesia. Enam kampus hukum perintis pendidikan kenotariatan dengan format M.Kn. ternyata sepakat dengan Ditjen AHU untuk melakukan evaluasi serius.

 

Dalam kunjungan para pimpinan dari enam kampus hukum akhir Januari silam, terungkap kesepahaman dengan Ditjen AHU. Mereka yang hadir adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) Prof. Benny Riyanto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Prof.Sigit Riyanto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Prof.Budiman Ginting, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (FH UNPAD) Prof. An An Chandrawulan, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) Nurul Bazirah, Ph.D., dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Prof. Melda Kamil Ariadno didampingi Ketua Program Pascasarjana FH UI Prof. Rosa Agustina serta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr.Ismala Dewi.

 

Keenam kampus ini juga mewakili Badan Kerja Sama Dekan FH Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (BKS) yang diketuai Prof. Benny Riyanto. Kepada hukumonline para pimpinan kampus hukum perintis M.Kn. ini menyampaikan tanggapannya.

 

Dekan FH UI, Melda menjelaskan bahwa ia sepakat soal perlunya evaluasi dari pendidikan kenotariatan yang selama ini diselenggarakan lewat format M.Kn. “Sepakat dong, hanya saja soal teknisnya,” jawabnya saat diwawancarai hukumonline.

 

Melda melihat bahwa wacana moratorium yang diinginkan Ditjen AHU pada dasarnya bertujuan baik untuk meningkatkan kualitas calon notaris. “Begitu banyak yang diberi izin oleh Kemenristekdikti padahal belum ada jaminan kualitas,” lanjutnya.

 

Melda mengakui bahwa selama ini memang belum ada standardisasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang menjadi acuan bersama untuk menjamin kualitas lulusan M.Kn secara nasional. Oleh karena itu, menyikapi keresahan Ditjen AHU yang telah melempar wacana, keenam kampus perintis M.Kn. ini telah bersepakat mengambil langkah taktis.

 

“Standar minimum belum ada, kita akan bikin dalam waktu dekat mata kuliah yang harus ada apa saja. Juga standar kompetensi dari pengajarnya,” tambahnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua