Rabu, 07 February 2018
Dirjen Pajak Perlonggar Aturan Penyanderaan Penunggak Pajak
Karena DJP ingin lebih realistis menerapkan gijzeling bagi penunggak pajak. Namun, dalam penyenderaan, para petugas pajak harus bertindak secara manusiawi.
CR-26
Dirjen Pajak Perlonggar Aturan Penyanderaan Penunggak Pajak
Kantor Ditjen Pajak Jakarta. Foto: SGP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja merevisi aturan mengenai gijzeling atau penyanderaan bagi penunggak pajak. Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera Direktur Jenderal Pajak.

 

Beleid itu diteken Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan yang mulai berlaku sejak 23 Januari 2018. Hal terbaru dalam Peraturan Dirjen Pajak ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan e. Misalnya, dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dijelaskan penanggung pajak yang bukan pemegang saham telah membayar utang pajak dengan semua harta kekayaan yang sebenarnya dimilikinya selain harta kekayaan yang dikecualikan untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP, Hestu Yoga Seksama menjelaskan dengan ada aturan baru tersebut, maka penunggak pajak yang bukan pemegang saham, seperti level direksi dapat dibebaskan dari penyanderaan setelah tunggakan pajaknya dibayarkan dengan harta kekayaan yang dimilikinya.

 

“Dia (penunggak pajak) bukan pemegang saham, tapi seorang direksi dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tunggakan, maka akan kami lepas setelah dia menggunakan harta kekayaannya untuk membayar tunggakan,” kata Yoga saat dihubungi Hukumonline, Rabu (7/2/2018). Baca Juga: DJP Siap Lakukan Penegakan Hukum Pasca Amnesti Pajak

 

Pembebasan penyanderaan tersebut dapat dilakukan meskipun tunggakan pajak belum dibayar sepenuhnya dan belum mencapai batas waktu maksimal 6 bulan. Sementara dalam Pasal 14 ayat (4) huruf e dijelaskan penanggung pajak pemegang saham telah membayar utang pajak sesuai dengan porsi kepemilikan saham, kecuali Direktur Jenderal Pajak dapat membuktikan bahwa mereka bertanggung jawab atas seluruh utang pajak tersebut.

 

Dalam poin tersebut disebutkan pemegang saham membayar tunggakan pajaknya disesuaikan dengan kepemilikan saham pada suatu badan usaha. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang menyatakan pemegang saham tidak dapat dilepaskan dari penyanderaan jika seluruh tunggakan pajak yang ditanggung badan usaha tidak dapat dilunasi.

 

“Misalnya, tunggakannya Rp 1 miliar, sedang porsi kepemilikan sahamnya sebesar 40 persen. Nah, kalau dia sudah bayar Rp 400 juta maka bisa minta kepada Menteri Keuangan melalui KPP (kantor pelayanan pajak) bahwa tunggakan pajaknya sudah diselesaikan sesuai dengan porsi sahamnya. Sedangkan sisa tunggakannya sebesar 60 persen ditanggung pemegang saham lain,” kata Yoga.

 

Yoga menerangkan pihaknya ingin lebih realistis dan tidak berlebihan dalam menerapkan aturan gijzeling terhadap penunggak pajak. Ia mengungkapkan sebelum dibuat aturan baru tersebut, penunggak pajak kerap diperlakukan kurang manusiawi. “Kami juga harus lebih realistis, dia (penunggak pajak) sudah habiskan hartanya untuk melunasi tunggakannya, masa harus di-gijzeling terus sampai 6 bulan (batas waktu maksimal). Sedangkan dia sudah tidak punya apa-apa lagi,” kata Yoga.

 

Berdasarkan aturan itu, Yoga menjelaskan gijzeling merupakan langkah terakhir DJP (ultimum remedium) dalam menarik pajak setelah melakukan tindakan persuasif seperti penyuratan resmi, namun tidak memiliki kemauan melunasinya. DJP juga melibatkan tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatan penanggung pajak saat mengeksekusi penyanderaan.

 

Meski begitu, Yoga berharap penyelesaian tunggakan pajak dilakukan tanpa melalui proses penyanderaan. Upaya melunasi tunggakan pajak ini, para penanggung pajak juga dapat melunasi sekaligus tunggakannya atau pengangsuran dan penundaan utang pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 tentang Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

 

Dalam menarik pajak, kata Yoga, DJP diberi kewenangan untuk melakukan tindakan lain seperti pencegahan berpergian keluar negeri hingga penyitaan aset penunggak pajak. "Gijzeling jalan terakhir," katanya. 

 

Harus berhati-hati

Pengamat perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengingatkan agar DJP tidak terburu-buru menyandera penunggak pajak. Ia menjelaskan untuk menyandera orang harus berhati-hati. “(Perhatikan) iktikad baik penunggak pajak, jangan sampai menimbulkan ketidakadilan,” ujar Yustinus.   

 

Dia mengingatkan dalam penyenderaan, para petugas pajak harus bertindak secara manusiawi. Sebab, tak jarang menurutnya terdapat penanggung pajak yang sebenarnya tidak mengetahui perusahaannya memiliki tunggakan pajak. “Petugas pajak harus memenuhi unsur HAM (hak asasi manusia) dalam menyandera seseorang. Bahkan dalam beberapa itu mereka (penanggung pajak) tidak tahu perusahaannya punya hutang (pajak),” katanya.

 

Merujuk UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), pemerintah berkewenang menagih pajak melalui penerbitan surat seketika dan sekaligus surat paksa dan surat perintah penyitaan termasuk surat perintah penyanderaan. Dalam pasal 33 ayat (1), gijzeling berlaku bagi penunggak pajak dengan nilai sedikitnya Rp 100 juta dan memiliki aset untuk melunasinya. Masa penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan.

 

Penyanderaan juga dilakukan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis menteri atau gubernur kepala daerah tingkat I. Aturan mengenai penyanderaan juga diatur PP No 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

 

Secara teknis juga tertuang Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM No. M-02.UM.09.01 Tahun 2003, No 294/KMK.03/2003 tentang Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.