Ketimpangan sosial merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi pemerintah setiap tahun. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial antara lain penghasilan, dan akses terhadap pekerjaan dan tempat tinggal layak. Hasil survei International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang mengukur ketimpangan sosial menurut persepsi masyarakat tahun 2017 menunjukkan ketimpangan meningkat dibanding 2016 yakni 4,4 menjadi 5,6. Survei itu melibatkan 2.250 partisipan di 34 provinsi.
Peneliti utama survei ketimpangan sosial 2017 INFID, Bagus Takwin, menjelaskan ada 10 sumber ketimpangan yang paling banyak disebut partisipan yaitu penghasilan (71 persen), pekerjaan (62 persen), rumah/tempat tinggal (61 persen), harta benda (59 persen), dan kesejahteraan keluarga (56 persen). Kemudian pendidikan (54 persen), lingkungan tempat tinggal (52 persen), terlibat dalam politik (48 persen), hukum (45 persen), dan kesehatan (42,3 persen).
10 Sumber Ketimpangan Sosial
|
Sumber: Survei INFID
Bagus mengatakan, penghasilan sebagai faktor yang paling mempengaruhi ketimpangan sosial tahun 2017. Partisipan melihat berapa banyak barang belanjaan yang bisa dibeli dari upah yang mereka terima selama sebulan. Penghasilan sangat dirasakan masyarakat sebagai faktor yang paling timpang dan paling besar dalam menghasilkan ketimpangan sosial.
Faktor berikutnya yaitu mendapat pekerjaan, sekalipun sudah bekerja belum tentu menerima upah layak. Kemudian, rumah/tempat tinggal, walau besaran upah yang diterima saat ini untuk pekerjaan yang sama lebih besar daripada puluhan tahun lalu, tapi nilainya turun dan biaya hidup lebih berat. “Pengaruh ketimpangan penghasilan terhadap ketimpangan sosial secara keseluruhan paling besar,” kata Bagus dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (8/2).
Sebagai upaya mengatasi ketimpangan sosial itu Bagus memaparkan ada sejumlah rekomendasi untuk pemerintah, sebagian menyasar sektor ketenagakerjaan. Misalnya untuk mengatasi ketimpangan penghasilan pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kerja dan penyetaraan penghasilan serta menerbitkan program sosial dalam bentuk tunjangan bagi pencari kerja. Pemberian tunjangan ini dapat berperan untuk meningkatkan distribusi pendapatan.
Bentuk tunjangan bagi pencari kerja itu terdiri dari 2 jenis. Pertama, tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui program asuransi. Kedua, tunjangan dalam bentuk bantuan konsultasi dan agen pencarian kerja bagi para pekerja yang membutuhkan pekerjaan sesuai keahlian dan pengalaman.