Rabu, 14 Pebruari 2018
Dua Hal Ini Perlu Dibenahi untuk Percepat Inklusi Keuangan
Penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin.
RED
Dua Hal Ini Perlu Dibenahi untuk Percepat Inklusi Keuangan
Ilustrasi: BAS

Setidaknya ada dua hal yang perlu dibenahi untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda, Selasa (13/2).

 

Kedua hal tersebut, lanjut Jokowi, penyederhanaan system dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet. “Kalau dua hal itu belum bisa kita selesaikan, ya majunya akan tidak bisa secara sepesat yang kita inginkan,” katanya sebagaimana dikutip dari laman resmi setkab.

 

Ia berharap, seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses ke perbankan atau sektor keuangan secara sederhana dan cepat. “Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita sehingga akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan. Terutama yang mikro, yang kecil-kecil itu,” ucapnya.

 

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, pemerintah sudah menyiapkan untuk mengembangkan dengan cepat keuangan inklusi di Indonesia. Sejak 18 bulan yang lalu pemerintah sudah mengembangkan beberapa program, misalnya ada program PKH (Program Keluarga Harapan), dan itu pakai rekening yang menyasar  6 juta keluarga.

 

Kemudian ada yang namanya bantuan Non Tunai yang baru dikerjakan 1,2 juta, di samping juga ada yang namanya program KUR. “Itu semua sekarang pakai rekening, tidak lagi seperti dulu, dipakai rekening. Kemudian ada program bahkan BPJS pakai rekening. Sehingga kalau dikumpulkan kita mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini sudah mendorong terciptanya beberapa puluh juta rekening,” terang Darmin.

 

Menurut Darmin, saat ini ada 6 juta PKH, ada Rastra walaupun baru 1,2 juta. Untuk itu, Menko Perekonomian menambahkan bahwa pemerintah menargetkan tahun ini 10 juta. “Jadi itu saja nanti sudah 16 juta, kemudian ada KUR 4 juta, sudah 20. Kemudian ada program untuk bantuan beasiswa dan sebagainya itu ada 18 juta, dan seterusnya. Sehingga tahun 2019 kita targetnya tingkat inclusiveness kita itu akan sama dengan negara-negara lain yang sudah selama ini sudah lebih maju dari kita, misalnya India dan beberapa negara yang lain,” paparnya.

 

Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, program-program inklusi keuangan yang telah dijalankan OJK termasuk dua program inisiatif yang baru dikeluarkan yaitu KUR Klaster dan Bank Wakaf Mikro. “Kami menyambut baik tawaran Ratu Maxima untuk meningkatkan program inklusi keuangan di Indonesia agar berjalan lebih baik dan cepat,” katanya dalam siaran pers yang diterima Hukumonline.

 

Dalam kesempatan itu, Wimboh menjelaskan kemajuan sejumlah program inklusi keuangan yang telah dijalankan OJK dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan pendapatan.

 

Untuk terus memperkuat program inklusi keuangan tersebut, OJK berinisiatif mengembangkan program KUR Klaster yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang berasal dari perbankan kepada para pelaku usaha mikro, petani atau nelayan dengan pendampingan serta pemasaran produk yang sudah disiapkan oleh mitra usaha dari perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) maupun swasta. Dalam pelaksanaannya, KUR Klaster ini akan melibatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan kepada calon penerima KUR.

 

Baca:

 

Data Biometrik

Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Iskandar Simorangkir mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan data biometrik di dalam KTP elektronik (KTP-e) untuk memudahkan pembukaan rekening bank bagi masyarakat yang kemudian diharapkan mampu mempercepat inklusi finansial. Penggunaan KTP-e ini bertujuan agar pembukaan rekening bank lebih memudahkan masyarakat melalui otomatisasi pengisian formulir.


 

"Masyarakat lapisan bawah selama ini enggan membuka rekening karena prosedurnya yang sulit," ucap Iskandar ditemui usai menerima kunjungan Ratu Maxima dari Belanda.



Iskandar mengatakan, pola percepatan keuangan inklusif melalui pemanfaatan data biometrik tersebut juga diterapkan di India. Dampak dari pola tersebut adalah mempersingkat waktu pembukaan rekening bank. Selain itu, DNKI juga akan menggandeng perusahaan telekomunikasi dan Kantor Pos untuk melakukan inovasi produk sekaligus ikut serta dalam pelayanan jasa keuangan.



Hal tersebut dilakukan, misalnya, melalui pemanfaatan jaringan dari produk perusahaan telekomunikasi untuk agen-agen Laku Pandai. Perusahaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi (fintech) juga akan dilibatkan dalam upaya percepatan keuangan inklusif di Indonesia karena proses bisnis mereka yang ramah pada pengguna (user-friendly).



Sebelumnya, Pemerintah mencanangkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 untuk mencapai target inklusi keuangan penduduk dewasa 75 persen. Melalui layanan keuangan tanpa kantor, terdapat lebih dari 430.000 agen perbankan dan lebih dari 11 juta rekening bank telah dibuka pada akhir 2017. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.