Sabtu, 17 February 2018

Ini Klarifikasi MK Atas Putusan Hak Angket KPK

MK menilai banyak pendapat yang beredar di masyarakat tidak tepat, membingungkan atau bahkan bertentangan dengan esensi dan semangat putusan itu.
Aida Mardatillah
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono Suroso (kanan) saat memberikan keterangan pers. Foto: AID

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya, Fajar Laksono Suroso, menanggapi sejumlah pendapat mengenai Putusan MK terkait uji materi hak angket KPK Pasal 79 ayat (3) UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Menurutnya, banyak pendapat yang beredar di masyarakat mengaburkan pemahaman terhadap putusan itu sendiri dan membuat pemahaman yang tidak tepat, membingungkan atau bahkan bertentangan dengan esensi dan semangat putusan itu.

 

“Sehingga menimbulkan kerancuan pehaman tidak tepat menyangkut lembaga peradilan konstitusi,” kata Fajar Laksono dalam jumpa pers, Kamis (15/2).

 

Ia mengatakan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 pada pokoknya menolak permohonan Pemohon menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UU MD3, khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah,” secara bersyarat sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma tersebut dan Penjelasannya, yakni hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan eksekutif.

 

Fajar menjelaskan esensi pokok dari putusan ini adalah memposisikan KPK dalam lembaga yang berada di ranah kekuasaan, eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan.

 

Oleh karena itu, kata dia, KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanaan fungsi pengawasan.

 

“Tetapi, penggunaan hak angket DPR tidak dapat diterapkan dalam hal KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Artinya, KPK tidak bisa diangket ketika KPK sedang menjalankan tugasnya. Karena independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,” kata Fajar.

 

Dia juga mengklarifikasi terkait pendapat masyarakat yang menyatakan Putusan MK ini bertentangan dengan Putusan terdahulu yakni Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, (2) Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011; dan (5) Putusan No. 49/PUU-XI/2013 14 November 2013.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua