Senin, 19 February 2018

Rujuk UU Administrasi Pemerintahan, MA Batalkan Biaya Pengesahan STNK

Majelis memerintahkan Presiden untuk mencabut bagian Lampiran PP yang dinyatakan tidak berlaku.
Muhammad Yasin

Mahkamah Agung membatalkan sebagian isi Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam putusan yang salinannya baru dipublikasikan Mahkamah Agung, majelis hakim agung menyatakan Lampiran Nomor E angka 1 dan angka 2 PP tersebut bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

 

Pasal yang dirujuk majelis adalah Pasal 73 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah tidak dipungut biaya. Pasal ini berkaitan dengan legalisasi dokumen. UU AP menegaskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotocopi dokumen keputusan yang ditetapkan. Namun Badan atau Pejabat Pemerintah dapat tidak melakukan legalisasi jika ada keraguan terhadap keaslian dokumen yang akan dilegalisasi.

 

Lampiran Nomor E angka 1 dan angka 2 PP No. 60 Tahun 2016 dianggap menabrak ketentuan UU AP karena membebani biaya legalisasi kepada pemohon. Lampiran ini memang membebani setiap pemohon pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Ketentuannya: untuk pengesahan roda 2 atau 3 dikenakan biaya pengesahan Rp25 ribu per pengesahan per tahun; dan untuk roda 4 atau lebih dikenakan biaya pengesahan Rp50 ribu per pengesahan per tahun.

 

(Baca juga: Ini Tarif SIM, STNK dan BPKB yang Baru)

 

“Menurut Mahkamah, ketentuan yang demikian adalah berlebihan dan dapat dikualifikasi sebagai pungutan ganda, karena pada saat pajak kendaraan bermotor dibayar, PNBP STNK sudah dipungut. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” demikian antara lain pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 12 P/HUM/2017 itu.

 





























No.



Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak



Satuan



Tarif



E



Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraaan Bermotor (STNK)



 



 



 




  1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3



Per Pengesahan per tahun



Rp25.000



 




  1. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih



Per Pengesahan per tahun



Rp50.000


Sumber: Lampiran E angka 1 dan 2 PP No. 60 Tahun 2016



Sebenarnya, sebagaimana tertulis dalam salinan putusan terpublikasi, tak semua permohonan pemohon hak uji materi (HUM) dikabulkan Mahkamah Agung. Pemohon HUM, Moh. Noval Ibrohim Salim, juga mengajukan permohonan atas Lampiran Nomor D angka 1 dan angka 2, serta Lampiran Nomor H angka 1 dan angka 2 PP a quo. Namun, menurut majelis hakim agung, kedua substansi permohonan yang disebut terakhir tidak terbukti bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Undang-Undang Pelayanan Publik dan UU Administrasi Pemerintahan.

 

Muhammad Sholeh, kuasa hukum Noval, membenarkan adanya putusan itu. ‘Btl (betul),” tulisnya secara singkat dalam pesan kepada hukumonline. Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung itu, kini, menjadi domain Pemerintah untuk memperbaiki regulasi tersebut. Pihaknya tak akan menyurati Kementerian Keuangan atau Kepolisian atas putusan tersebut. Pemerintah dalam hal ini Presiden, adalah pihak dalam perkara ini. “Tidak perlu. Itu domain Pemerintah,” ujarnya dalam pesan whatsapp.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua