Senin, 19 Pebruari 2018

Rujuk UU Administrasi Pemerintahan, MA Batalkan Biaya Pengesahan STNK

Majelis memerintahkan Presiden untuk mencabut bagian Lampiran PP yang dinyatakan tidak berlaku.
Muhammad Yasin

Mahkamah Agung membatalkan sebagian isi Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam putusan yang salinannya baru dipublikasikan Mahkamah Agung, majelis hakim agung menyatakan Lampiran Nomor E angka 1 dan angka 2 PP tersebut bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

 

Pasal yang dirujuk majelis adalah Pasal 73 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah tidak dipungut biaya. Pasal ini berkaitan dengan legalisasi dokumen. UU AP menegaskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotocopi dokumen keputusan yang ditetapkan. Namun Badan atau Pejabat Pemerintah dapat tidak melakukan legalisasi jika ada keraguan terhadap keaslian dokumen yang akan dilegalisasi.

 

Lampiran Nomor E angka 1 dan angka 2 PP No. 60 Tahun 2016 dianggap menabrak ketentuan UU AP karena membebani biaya legalisasi kepada pemohon. Lampiran ini memang membebani setiap pemohon pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Ketentuannya: untuk pengesahan roda 2 atau 3 dikenakan biaya pengesahan Rp25 ribu per pengesahan per tahun; dan untuk roda 4 atau lebih dikenakan biaya pengesahan Rp50 ribu per pengesahan per tahun.

 

(Baca juga: Ini Tarif SIM, STNK dan BPKB yang Baru)

 

“Menurut Mahkamah, ketentuan yang demikian adalah berlebihan dan dapat dikualifikasi sebagai pungutan ganda, karena pada saat pajak kendaraan bermotor dibayar, PNBP STNK sudah dipungut. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” demikian antara lain pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 12 P/HUM/2017 itu.

 

No.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Satuan

Tarif

E

Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraaan Bermotor (STNK)

 

 

 

  1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3

Per Pengesahan per tahun

Rp25.000

 

  1. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

Per Pengesahan per tahun

Rp50.000

Sumber: Lampiran E angka 1 dan 2 PP No. 60 Tahun 2016


Sebenarnya, sebagaimana tertulis dalam salinan putusan terpublikasi, tak semua permohonan pemohon hak uji materi (HUM) dikabulkan Mahkamah Agung. Pemohon HUM, Moh. Noval Ibrohim Salim, juga mengajukan permohonan atas Lampiran Nomor D angka 1 dan angka 2, serta Lampiran Nomor H angka 1 dan angka 2 PP a quo. Namun, menurut majelis hakim agung, kedua substansi permohonan yang disebut terakhir tidak terbukti bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Undang-Undang Pelayanan Publik dan UU Administrasi Pemerintahan.

 

Muhammad Sholeh, kuasa hukum Noval, membenarkan adanya putusan itu. ‘Btl (betul),” tulisnya secara singkat dalam pesan kepada hukumonline. Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung itu, kini, menjadi domain Pemerintah untuk memperbaiki regulasi tersebut. Pihaknya tak akan menyurati Kementerian Keuangan atau Kepolisian atas putusan tersebut. Pemerintah dalam hal ini Presiden, adalah pihak dalam perkara ini. “Tidak perlu. Itu domain Pemerintah,” ujarnya dalam pesan whatsapp.

 

(Baca juga: Perpanjangan STNK dan TNKB)

 

Noval, warga Pamekasan Jawa Timur, sebagai pemilik kendaraan merasa dirugikan atas berlakunya PP No. 60 Tahun 2016 terhitung mulai 6 Januari 2017. PP ini adalah beleid baru menggantikan PP No. 50 Tahun 2010. Salah satu yang berubah adalah biaya pengesahan STNK. Menurut pemohon, tidak ada dasar hukum penetapan tarif pengesahan STNK. Kendaraan pemohon baru saja teregistrasi sehingga BPKB belum keluar. Dengan adanya PP baru otomatis pemohon harus menyesuaikan dengan tarif dalam PP. Pemohon mempertanyakan dasar hukum penetapan tarif dimaksud. Pemohon juga meminta majelis melihat kenyataan sosiologis berupa penolakan dari masyarakat atas pungutan tarif pengesahan STNK.

 

Kenaikan biaya STNK dan BPKB ini memang sempat menjadi polemik di awal tahun 2017, awal berlakunya PP No. 60 Tahun 2016. Pasalnya, kenaikan biaya yang ditetapkan dinilai sejumlah kalangan memberatkan. Bahkan, seperti banya diberitakan, Presiden Jokowi meminta bawahannya untuk berhati-hati menetapkan tarif yang membebani rakyat. Kala itu pemerintah berdalih yang naik adalah biaya administrasi pengurusan STNK.

 

(Baca juga: Apakah Pembuatan Surat Keterangan Hilang Dikenakan Biaya?)

 

Akhirnya, melalui kuasa hukumnya dari Sholeh & Partners, Noval mengajukan upaya hukum HUM ke Mahkamah Agung, dan diterima Kepaniteraan pada 6 Februari 2017. Lima bulan kemudian, majelis hakim agung sudah memutuskan permohonan itu. Isinya: mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil untuk sebagian; menyatakan Lampiran Nomor E angka 1 dan angka 2 PP No. 60 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 73 ayat (50 UU AP dan karenanya dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum. Majelis juga memerintahkan Presiden untuk mencabut Lampiran yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Stnk
 - Fawzi
10.06.18 14:29
Apakah dengan dibatalkannya biaya pengesahan stnk, saat pembayaran pajak di stnk tidak diberi stempel pengesahan lagi? Karna minggu lalu saya stlh pajak motor sy stnk nya tidak ada stempel pengesahan di stnk nya. Dan apakah tetap sah stnk sdh dibayar pajaknya namun tdk diberi stempel pengesahannya. Terimakash
Stnk
 - Faw
10.06.18 14:29
Apakah dengan dibatalkannya biaya pengesahan stnk, saat pembayaran pajak di stnk tidak diberi stempel pengesahan lagi? Karna minggu lalu saya stlh pajak motor sy stnk nya tidak ada stempel pengesahan di stnk nya. Dan apakah tetap sah stnk sdh dibayar pajaknya namun tdk diberi stempel pengesahannya. Terimakash
Bertanya
 - edwin
27.02.18 09:33
apakah keputusan ini sudah dijalankan ?
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua