Rabu, 21 February 2018

UU MD3 dan Pergeseran Sistem Presidensial ke Parlementer Oleh: Erfandi*)

​​​​​​​Ironi menguatnya fungsi DPR yang tidak proporsional melalui UU MD3 ini, selain rentan menggeser sistem Presidensial ke sistem Parlementer, juga banyak menimbulkan kontroversi dalam penerapan hukumnya.
RED
Erfandi. Foto: Dokumen Pribadi.

Demokratisasi yang terjadi di Indonesia dengan konsep trias politica-nya mengalami ujian maha berat. Pasca pengesahan UU tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD yang kemudian dikenal dengan UU MD3 dalam rapat Paripurna Senin 12 Februari kemarin, gagasan Montesquieu dengan teori pemisahan kekuasaannya (saparation of Power) atau gagasan Ivor  Jennings dengan konsep pembagian kekuasaannya (devision of power) seakan-akan runtuh dengan menguatnya peran dan fungsi DPR.

 

Beberapa pasal dalam UU MD3 kembali memposisikan legislatif sebagai lembaga tinggi negara yang bisa memanggil paksa eksekutif, perusahaan bahkan setiap warga negara yang dianggap menodai kehormatan DPR melalui instrumen kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran presidensial ke parlementer dengan memperkuat kekuasaan legislatif melalui UU MD3. Dengan kata lain Presiden yang memiliki kekuasaan penuh dalam sistem presidensial sedikit demi sedikit digeser kekuasaannya oleh parlemen melalui kewenangan pemanggilan paksa oleh DPR dengan menggunakan instrumen eksekutif berupa kepolisian.

 

Konsep Trias Politika ini penting diterapkan di Indonesia sebagai negara hukum untuk menghindari dominasi antar lembaga. Pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga organ penting, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang) dimaksudkan untuk menciptakan check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Sehingga antara DPR, Presiden dan Kehakiman memiliki peran yang seimbang untuk saling mengontrol dalam menjalankan tugas kenegaraannya sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

 

Tidak halnya dengan disahkannya UU MD3 ini. Selain tugas dan fungsi utamanya membuat undang-undang, legislatif dengan otoritasnya juga bisa berperan sebagai eksekutif melalui pemanggilan paksa terhadap warga negara yang dianggap merendahkan wibawa DPR. Bahkan dalam satu waktu, DPR juga bisa berperan sebagai yudikatif yang diperankan oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memutus nasib anggota dewannya sendiri. Dalam hal ihwal seperti ini, Presiden tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga eksekutif untuk memimpin pemerintahan, akan tetapi di sisi lain ada DPR yang juga bisa menjalankan dan menggunakan instrumen eksekutif dalam pemerintahan.

 

Di sisi lain, menguatnya sistem parlementer di atas presidensial juga bisa ditengarai dengan pengaturan hak imunitas DPR yang tidak dapat dijerat oleh KPK dan Kejaksaan yang merupakan instrumen eksekutif. Sejumlah aturan kontroversial mencuat untuk disahkan DPR bersama pemerintah dalam revisi UU MD3 di sidang paripurna. Di antaranya soal hak imunitas anggota DPR hingga aturan mempidanakan pihak yang merendahkan martabat DPR yang dilakukan oleh setiap warga tanpa terkecuali oleh eksekutif sendiri.

 

Semula, spirit UU MD3 ini menjadi payung hukum bagi parlemen untuk menambah kursi wakil ketua DPR dan wakil ketua MPR. Namun dalam perkembangannya, pengesahan UU MD3 ini juga mengarah pada persoalan bergesernya sistem ketatanegaraan dari Presidensial ke Parlementer.

 

Ironi menguatnya fungsi DPR yang tidak proporsional melalui UU MD3 ini, selain rentan menggeser sistem Presidensial ke sistem Parlementer, juga banyak menimbulkan kontroversi dalam penerapan hukumnya. DPR sebagai lembaga legislatif dalam UU MD3 ini bisa dikatakan menjadi penentu keberlangsungan roda pemerintahan dalam sistem demokrasi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua