Rabu, 21 Pebruari 2018

Mau Jadi Lawyer Capital Market? Ini Gambaran yang Perlu Diketahui Lulusan Hukum

Mulai dari terminologi umum dan hierarki peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, organ perusahaan terbuka, penawaran umum, RUPS hingga pelaporan dan keterbukaan informasi publik baik secara teori maupun praktik.
CR-25
Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Mohammad Renaldi Zulkarnain, memberikan gambaran kepada peserta talkshow dalam kegiatan Days of Law Career (DOLC 2018). Foto: CR-25

Meningkatnya aktivitas jual beli saham pada bursa saham tentu membuat semakin meningkatnya angka kebutuhan terhadap jasa lawyer di bidang pasar modal. Selain merupakan spesialisasi yang menarik untuk digeluti, capital market atau pasar modaljuga merupakan spesialisasi yang cukup menggiurkan dalam profesi corporate lawyer.

 

Namun untuk menjadi seorang lawyer di bidang capital market, tentu lulusan hukum harus mampu memahami berbagai aturan dan kebijakan di bidang hukum pasar modal, baik secara teori maupun praktik. Sehingga saat terjun sebagai lawyer capital market, mereka sudah tidak asing lagi dengan transaksi-transaksi yang akan djumpai di bidang capital market tersebut.

 

Pada kegiatan Days of Law Career (DOLC 2018), Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Mohammad Renaldi Zulkarnain, memberikan gambaran kepada peserta talkshow yang berminat pada spesialisasi capital market. Mulai dari pemahaman terkait terminologi-terminologi umum di bidang pasar modal, hierarki peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, organ perusahaan terbuka, penawaran umum, rapat umum pemegang saham (RUPS) hingga pelaporan dan keterbukaan informasi kepada publik harus diketahui oleh lulusan hukum.

 

Menurut Renaldi, secara hierarki aturan terdapat dua undang-undang yang menjadi rujukan di bidang pasar modal, yakni UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di bawah hierarki UU tersebut, terdapat 2 peraturan pelaksana (PP) yang terdiri dari PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

 

Di samping pada tingkatan undang-undang dan peraturan pelaksana, seorang lawyer capital market juga perlu tahu lembaga apa saja yang mengeluarkan aturan terkait pasar modal. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi aktivitas pasar modal, OJK memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan di bidang pasar modal. Sebelum lahirnya OJK, lembaga yang bertugas mengawasi aktivitas pasar modal adalah Bapepam-LK. Sehingga pasca berubahnya Bapepam-LK menjadi OJK, maka banyak peraturan Bapepam-LK yang kemudian berubah menjadi peraturan OJK.

 

Selain OJK, juga terdapat tiga SRO (Self Regulatory Organization) yang terdiri dari BEI (Bursa Efek Indonesia), KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia) yang masing-masing dapat mengeluarkan peraturannya tersendiri, sehingga bagi perusahaan publik atau terbuka juga harus mematuhi ketentuan dari tiga SRO tersebut.

 

(Bacalah: Perbedaan Komisaris Independen dengan Komisaris Utusan)

 

Terkait organ perusahaan, Renaldi menjelaskan bahwa antara organ perusahaan terbuka dengan perusahaan tertutup sebenarnya tidak jauh berbeda. “Pada perusahaan tertutup biasanya terdiri dari organ yang sifatnya standar seperti RUPS, Direksi dan Komisaris,” jelasnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua