Kamis, 22 Pebruari 2018
Masalah Hukum Kredit Motor
​​​​​​​Baca Setiap Klausula Sebelum Kunci Motor Berpindah Tangan
​​​​​​​Isi kontrak haruslah menempatkan kedua belah pihak yang berkontrak dalam posisi yang sejajar.
Fitri N Heriani
​​​​​​​Baca Setiap Klausula Sebelum Kunci Motor Berpindah Tangan
Ilustrasi: HGW

Purwandi akhirnya benar-benar berhenti menjadi tukang ojek. Kendaraan roda dua yang baru delapan bulan dibelinya melalui perusahaan leasing ditarik paksa setelah cicilannya seret. Ketika Purwandi mengantarkan penumpang di kawasan Depok, tiga orang yang mengaku dari perusahaan leasing langsung mengambil paksa motor. Permintaan untuk menata ulang jadwal pembayaran cicilan tak digubris. Mirisnya, ini yang ketiga kali menimpa pria paruh baya itu.

 

Peristiwa seperti itu sudah sering terjadi. Motor atau mobil diambil paksa karena si pembeli, sebutlah konsumen, tak membayar cicilan minimal satu bulan. Di Jakarta dan wilayah penyangganya, sudah lazim terlihat petugas sewaan pelaku usaha yang memantau kendaraan bermotor di jalan. Mereka mencatat nomor polisi untuk memastikan apakah kendaraan tertentu masuk daftar kredit macet atau tidak. Kalau ada, penarikan paksa dilakukan meskipun diwarnai keributan. Kalau benar-benar melakukan kesalahan, pembeli motor hanya bisa gigit jari.

 

Tindakan yang tak diinginkan itu sebenarnya tak perlu terjadi jika konsumen sudah membaca perjanjian kredit alias akad pembelian motor itu sejak awal. Kontrak yang disajikan perusahaan leasing atau pelaku usaha biasanya sudah secara rinci menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Termasuk kemungkinan tindakan sepihak dari pelaku usaha atau pihak ketiga yang mereka sewa menarik kendaraan sewaktu-waktu jika konsumen cedera janji. Ironisnya, konsumen sering mengabaikan kesempatan membaca kontrak satu per satu. Begitu kunci motor di depan mata, kebutuhan atas penggunaan motor begitu mendesak, konsumen langsung teken. Deal!

 

(Baca juga: Hal-Hal yang Perlu Diketahui Ketika Ditagih Debt Collector)

 

Baca satu per satu atau sekilas tak mempengaruhi keabsahan kontrak. Begitu Anda deal dan membubuhkan tanda tangan, persetujuan sudah tercapai. Pasal 1320 BW (KUH Perdata) menyatakan suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat: sepakat mereka yang mengikat diri; yang membuat perjanjian cakap bertindak menurut hukum; ada suatu hal yang diperjanjikan; dan ada sebab yang hal. Itu saja syarat dasarnya. Pengecualian terhadap keabsahan itu bisa saja terjadi jika ada khilaf mengenai hakikat barang, atau konsumen dipaksa untuk beli, atau juga karena penipuan.

 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya sudah mewanti-wanti juga agar pelaku usaha tidak memanfaatkan posisinya untuk membuat klasula-klausula akad yang menjebak. Klausula baku tak diperkenankan agar konsumen dan pelaku usaha bebas membicarakan isi kontrak dalam kedudukan sederajat. Tidak ada salahnya pelaku usaha menawarkan draf kontrak sepanjang konsumen diberi ruang dan waktu membacanya, lalu menolak atau menyetujui isinya. Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang letak dan bentuknya sulit dilihat, tulisan dan bahasanya tidak jelas, atau kalimat-kalimatnya membingungkan. Pengalihan tanggung jawab dilarang.

 

Bagi konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor, diskusi tentang tim marketing pelaku usaha adalah kesempatan untuk mempelajari isi kontrak. Jangan abaikan kesempatan Anda untuk bertanya tentang maksud atau tafsir klausula yang terdapat dalam akad. Ketika disodorkan formulir atau draf perjanjian, jangan langsung main teken sebelum Anda benar-benar merasa yakin atas isi perjanjian.

 

Dari beberapa contoh perjanjian kredit kendaraan bermotor atau kredit konsumen yang dilihat hukumonline, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan konsumen. Pertama, klausul mengenai cara pembayaran cicilan atau pembayaran penuh sebelum waktunya. Yang diatur bukan hanya tanggal berapa batas akhir pencicilan, tetapi juga akibat jika Anda terlambat membayar cicilan. Klausula mengenai pembayaran penuh sebelum waktunya juga perlu diperhatikan.

 

Dalam hal yang disebut terakhir, adakalanya konsumen diwajibkan membayar pokok utang beserta bunga meskipun konsumen tidak menggunakan masa kredit sesuai perjanjian. Misalnya, ada kalimat dalam akad: “Bilamana konsumen akan membayar seluruh sisa terhutang sebelum waktunya, selain membayar penuh seluruh sisa jumlah pokok utang, konsumen juga harus membayar penuh seluruh bunga terhutang yang dapat dikenakan atas perjanjian, seandainya konsumen tidak melakukan pembayaran sebelum waktunya”.

 

Kedua, klausul pemutusan perjanjian oleh pihak leasing. Pihak leasing tidak menerima alasan apapun jika konsumen terlambat pembayaran angsuran. Pelaku usaha tidak peduli apakah Anda sedang mengalami musibah atau ada kesibukan lain sehingga cicilan terlambat. Bagaimana jika konsumen tengah mengalami musibah yang membuat proses pembayaran angsuran menjadi terlambat? Ada dilemanya.

 

Di satu sisi, jika ada pemakluman keterlambatan pembayaran, alasan tersebut bisa menjadi moral hazard bagi pihak yang memanfaatkan klausul tersebut. Sebaliknya, di sisi lain,  jika pihak leasing enggan menerima alasan musibah atau duka, konsumen yang benar-benar lagi benar akan tertimpa masalah lagi. Baca misalnya klausula berikut: “Dengan tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran maupun denda keterlambatan oleh konsumen karena alasan apapun, maka hal ini telah merupakan bukti bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian”. Perhatikan frasa ‘karena alasan apapun’ karena frasa ini sangat luas tapi juga tegas.

 

Ketiga, penekanan persetujuan konsumen untuk tidak menggunakan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Dalam konteks ini, pihak leasing dapat memutuskan perjanjian setiap saat jika konsumen melanggar ketentuan perjanjian dengan mengesampingkan dua pasal BW tersebut. Perhatikan misalnya klausula berikut: “Pelaku usaha dapat memutuskan perjanjian setiap saat bilamana konsumen melanggar ketentuan perjanjian. Untuk keperluan ini konsumen setuju untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata”. Apa sebenarnya bunyi kedua pasal itu?

 

Pasal 1266 KUHPerdata

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

 

Pasal 1267 KUHPerdata

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

 

Keempat, hak penarikan barang oleh pihak leasing kepada konsumen. Dalam salah satu kontrak, tertulis bahwa pihak leasing memiliki hak untuk memasuki gedung-gedung di mana barang terletak jika terjadi pemutusan perjanjian, dan mengambil barang atau barang lain yang setara nilainya. Ironisnya, dalam perjanjian ini, pengembilan barang tersebut boleh dilakukan tanpa sepengetahuan konsumen.

 

Masalah ini bisa dibaca lewat klausula berikut: “Secara khusus konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha atau pegawai-pegawai, agen-agen ataupun perwakilannya dalam hal ini terjadi pemutusan perjanjian untuk memasuki gedung-gedung di mana barang terletak dan untuk mengambil barang atau barang lain yang setara nilainya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen. Memasuki bangunan konsumen oleh pelaku usaha dengan cara apapun dalam keadaan demikian adalah disetujui oleh konsumen dan tidak dianggap pelanggaran”. Dengan klausula ini, pelaku usaha dan pihak ketiga sewaan bisa mengambil barang, termasuk di dalam rumah Anda.

 

Kelima, perhatikan klausul penyelesaian sengketa atau perselisihan. Klausulanya beragam. Ada yang memilih langsung menyelesaikan sengketa sesuai kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah kantor cabang pelaku usaha dan konsumen menandatangani perjanjian. Namun ada pula yang memilih musyawarah jika terjadi sengketa dalam isi kontrak dan memilih jalur hukum jika melalui musyawarah perdamaian tidak tercapai. Perhatikan, apakah ada yang menawarkan penyelesaian lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out of court settlement) yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Timbang-timbanglah mekanisme penyelesaian yang tidak terlalu memberatkan bagi Anda.

 

Baca:

 

Keenam, menyoal hak-hak dari perusahaan pemberi jasa kredit. Biasanya, konsumen akan langsung kena penalti begitu tak memenuhi kewajiban satu hari, misalnya bunga kredit. Apakah pelaku usaha akan dikenakan sanksi juga jika melakukan pelanggaran? Umumnya ada klausula yang menegasikan sanksi itu. Misalnya lewat rumusan: “Keterlambatan pelaku usaha dalam melaksanakan hak-haknya tidak akan dianggap sebagai suatu pencabutan hak-hak tersebut. Setiap pelaksanaan sebagian hak-hak dalam perjanjian tidak akan mengurangi hak-hak pelaku usaha untuk melaksanakan hak-hak lain yang dapat dimiliki di bawah perjanjian dimana perjanjian dimana hak-hak tersebut adalah kumulatif dan bukan alternatif.”

 

Koordinator Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, juga mengingatkan pentingnya konsumen membaca isi kontrak, termasuk membaca isi kontrak yang tak sejalan dengan peraturan perundang-undangan; juga mengenai forum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Jika sejak awal ada klausula forum penyelesaian adalah pengadilan, maka penyelesaian lewat BPSK kian sulit. Biasanya, kata dia, BPSK tak bersedia menyelesaian sengketa.

 

Opsi yang ideal, menurut Sudaryatmo, ada klausula yang memungkinkan penyelesaian lewat BPSK. “Idealnya konsumen punya pilihan untuk menyelesaikan di BPSK. Penyelesaian di BPSK itu yang paling murah cepat dan sederhana, dan itu yang mestinya dipilih konsumen,” kata Sudaryatmo kepada hukumonline.

 

Bagi Sudaryatmo, meskipun di dalam kontrak terdapat klausul penyelesaian sengketa yang sudah diteken oleh konsumen dan leasing, konsumen tetap memiliki hak untuk mengajukan sengketa perlindungan konsumen ke BPSK. Persoalannya, kini, Mahkamah Agung sudah menerbitkan banyak putusan yang menegasikan kewenangan (kompetensi) BPSK menyelesaikan sengketa kredit kendaraan bermotor. Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu menjadi kewenangan absolut peradilan umum.

 

Klausula baku

Sebagaimaa dikutip dari rubrik Klinik Hukumonline tertanggal 02 Mei 2011 lalu, advokat yang concern terhadap isu perlindungan konsumen, David M.L. Tobing menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian, pada umumnya ada pihak yang memiliki posisi lebih dominan dan ada yang lebih lemah. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan seperti dalam praktik perbankan adanya klausula eksonerasi.

 

Klausula eksonerasi (pengecualian) ini pada suatu perjanjian kredit bank, mencantumkan syarat sepihak. Klausula ini menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk mengubah (menaikan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh Debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu. Dengan kata lain, ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk mengubah suku  bunga Kredit, yang telah diterima oleh Debitur pada masa/jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

 

Dengan adanya klausula eksonerasi tersebut, bank diposisikan lebih tinggi daripada nasabah. Menurut David, hal-hal seperti inilah yang harus dihindari. Untuk menghindari konflik atau perselisihan dalam pembuatan suatu perjanjian, posisi setiap pihak harus seimbang sehingga potensi timbulnya sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan.

 

(Baca juga: Keabsahan Perjanjian yang Mengandung Klausula Eksonerasi)

 

Selain itu, menyoal klausula baku, David mengatakan, terdapat dua aturan yang spesifik melarang penggunaan klausula baku dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Tapi faktanya, klausula baku dalam perjanjian masih sering ditemukan, bahkan menyentuh industri keuangan. Kedua aturan tersebut adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. “Itu adalah definisi yang sah tentang klausula baku dalam UU Perlindungan Konsumen dan perjanjian baku dalam POJK,” kata David.

 

Menurutnya, dua ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 sama-sama melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian. Ia mengatakan, ketentuan dalam POJK itu hampir 90 persen mengadopsi ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.

 

Ia juga menegaskan bahwa tak hanya konsumen yang bakal rugi karena klausula baku. Menurutnya, pelaku usaha juga bisa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Hal itu dikarenakan tak semua konsumen memiliki itikad baik dalam suatu perjanjian.

 

Jadi, sudah sepatutnya konsumen sadar betapa pentingnya isi sebuah kontrak. Tujuannya agar tak ada hak-hak konsumen yang dilanggar dalam perjanjian.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.