Kamis, 22 February 2018

Kecelakaan Infrastruktur, Audit Sertifikasi Jasa Konstruksi Jadi Keharusan

Sebab, sertifikasi terkait dengan kemampuan dan kekhususan badan usaha dalam pengerjaan jasa konstruksi. Termasuk, evaluasi terhadap lisensi lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi kerja.
Rofiq Hidayat
Suasana pasca kecelakaan proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan D.I. Panjaitan Jakarta Timur. Foto: ASH

Seyogyanya pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di berbagai daerah terpenuhi semua prosedur keamanan dan keselamatan bagi para pekerjanya. Hal ini menyusul sejumlah insiden kecelakaan dalam pengerjaan proyek infrastruktur jalan tol yang menelan korban yang kemudian menjadi perhatian sejumlah pihak termasuk kalangan parlemen. Untuk itu,   Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur pun berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait keselamatan kerja dalam setiap pengerjaan proyek infrastruktur di tanah air.

 

Ketua Komisi V Fary Djemi Francais menilai sejumlah proyek nasional yang digarap pemerintah seolah terburu-buru lantaran mengejar target. Sementara aspek keamanan dan keselamatan bagi para pekerja dan masyarakat tidak dilakukan secara optimal. PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya menggarap sejumah proyek infrastruktur menjadi sorotan DPR.

 

Menurutnya, BUMN kekaryaan termasuk Waskita yang sering menggarap proyek strategis nasional (PSN) tak hanya mengerjakan proyek milik pemerintah, tetapi juga proyek dari pihak swasta. “Jangan karena banyak kerja di luar pemerintah, kemudian pekerjaan pemerintah yang mereka anggap sedikit ini diabaikan aspek keselamatannya,” ujarnya, Kamis (22/2/2018).

 

Politisi Partai Gerindra itu, selain berencana membentuk Panja, nantinya bakal mendalami (investigasi) sejumlah kasus kecelakaan kerja dalam proyek pengerjaan infrastruktur yang terjadi belakangan terakhir. Termasuk, bakal menjatuhkan sanksi terhadap penyedia jasa konstruksi yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

 

Wakil Ketua Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo menilai rencana Presiden Jokowi menghentikan sementara seluruh pekerjaan tol layang di Indonesia sudah tepat. Hal ini mesti dibarengi evaluasi menyeluruh termasuk evaluasi ulang (audit) sertifikasi seluruh BUMN Karya dan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan proyek tol jalan layang ataupun infrastruktur lain.

 

“Kami mendesak pemerintah tidak hanya mengevaluasi prosedur keamanan dan keselamatan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan UU, tapi juga mengevaluasi sertifikasi BUMN Karya untuk memastikan bahwa BUMN Karya kita memang memiliki kemampuan sebagai badan usaha konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya,” tuturnya.

 

Berbagai insiden kecelakaan yang berulang menunjukkkan ada persoalan profesionalitas dalam pelaksanaan pengerjaan proyek infrastruktur jalan tol layang. Karena itu, menjadi keharusan dilakukan evaluasi atas sertifikasi yang sudah diberikan pemerintah ke para BUMN Karya dalam keterlibatannya pengerjaan proyek tol layang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua