Perhelatan lintas organisasi advokat bernama Konsultasi Penyusunan Panduan Pro Bono sudah lebih dari dua pekan berlalu. Dalam dua pekan ini, tim kecil mencoba menyusun pemikiran yang berkembang dalam konsultasi tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam draf Panduan Hukum Pro Bono. Draf ini dipersiapkan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia pimpinan Luhut MP Pangaribuan.
Saat konsultasi, panduan tersebut mendapat sambutan dari banyak kalangan, tak hanya advokat. Bukan saja karena bantuan hukum pro bono itu merupakan kewajiban yuridis advokat, tetapi juga merupakan perwujudan dari julukan advokat sebagai officium nobile. Pasal 22 UU Advokat menyebutkan advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Uraian mengenai tata cara dan persyaratan bantuan hukum pro bono itu antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008.
Tetapi bagaimana kewajiban itu dijalankan, apa ukuran keberhasilannya, apa saja yang masuk ruang lingkup bantuan hukum masih belum ada gambaran yang pasti. Faktanya, sebagian besar advokat belum menjalankan kewajiban tersebut. Sebagian karena tak cukup tersedia informasi bagaimana pro bono itu dijalankan. Dalam konteks itulah, menurut advokat Fransisca Romana, Panduan Pro Bono itu sangat penting bagi advokat. “Sangat penting dan bermanfaat bagi advokat,” ujarnya kepada hukumonline.
Advokat yang banyak berkecimpung di Posbakum PN Jakarta Barat itu mengatakan jika berhasil diwujudkan Panduan itu bisa menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa tidak semua advokat identik dengan menerima bayaran ketika menangani perkara. Advokat juga punya kewajiban memberikan pelayanan hukum secara gratis.
Baca juga:
- Cara Mengajukan Bantuan Hukum ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan.
- Ditunggu!! Buku Panduan Pro Bono untuk Advokat.
- Kontribusi untuk Almamater, Iluni FH UI Teken MoU Bantuan Hukum Pro Bono.
Salah satu yang membuat miris adalah ketidaksebandingan jumlah pencari keadilan tidak mampu dengan jumlah advokat atau lembaga bantuan hukum. Jika ada Panduan Pro Bono, sedikit banyak advokat termotivasi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Masyarakat juga tahu dan menaruh kepercayaan kepada advokat, dan pada akhirnya pemberian bantuan hukum tak lagi dipandang sebelah mata. “Advokat mengetahui benefit memberikan bantuan hukum pro bono,” sambungnya.
Manfaat lain Panduan Pro Bono, kata Sisca –begitu Fransisca biasa disapa—advokat jadi tahu perbedaan antara bantuan hukum (legal aid) dan bantuan hukum pro bono; mengetahui kriteria kegiatan apa saja yang dapat disebut pro bono, mengenal sasaran pemberian bantuan hukum, dan paham pula perhitungan secara proporsional bantuan hukum pro bono.