Senin, 26 Pebruari 2018

Ini Daftar 19 Corporate Law Firm Terbesar Indonesia 2017-2018

​​​​​​​Metode pemeringkatan adalah mencari size firma hukum melalui jumlah partner, associate, of counsel dan lawyer asing.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi: BAS

Sekitar dua bulan Hukumonline melakukan survei terhadap 25 firma hukum korporasi di Indonesia. Sejak 7 Desember 2017 hingga menjelang 15 Februari 2018, dari 25 kantor hukum yang dikirimkan kuesioner, awalnya hanya separuh yang mengisi. Self assessment menjadi cara dalam kuesioner agar data-data yang diisi akurat, karena ditulis dari masing-masing kantor hukum.

 

Tentu saja, jumlah ini masih jauh dari harapan. Kemudian, Hukumonline mencoba untuk mencari informasi sisa kantor hukum yang belum mengisi kuesioner. Mulai dari riset melalui website hingga langsung menghubungi partner, associate hingga staf di masing-masing kantor hukum. Sayangnya, untuk cara ini hanya tujuh firma hukum yang bisa dikonfirmasi. Sehingga totalnya adalah 19 firma hukum korporasi yang masuk dalam pemeringkatan tahun 2017-2018 versi Hukumonline. Cara-cara di atas sengaja dilakukan agar kami dapat menyajikan hasil yang seakurat mungkin.

 

Untuk kantor hukum lainnya, tidak ada jawaban dan hanya tersedia data dari masing-masing website. Akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang di internal Hukumonline, disepakati bahwa kami tidak merujuk pada data jumlah partner, associate, of counsel hingga lawyer asing dari website kantor hukum, karena informasinya belum tentu mencerminkan kondisi terakhir. Akibatnya, ada beberapa kantor hukum korporasi yang termasuk besar di Indonesia tidak masuk dalam potret pemeringkatan ini.

 

Untuk mengukur besarnya kantor hukum, redaksi hukumonline sepakat untuk menggunakan ukuran jumlah total fee earners dari kantor tersebut. Fee earners di sini meliputi partner, associate, of counsel hingga lawyer asing yang dimiliki kantor hukum. Semakin banyak jumlah fee earners, maka semakin besar atau tinggi peringkat kantor hukum tersebut.

 

Penjelasan selengkapnya mengenai metodologi survei, baca: Cerita di Balik Survei Kantor Hukum Korporasi

 

Banyaknya jumlah fee earners sebagai salah satu parameter besarnya kantor hukum antara lain digunakan juga oleh Georgetown Law School. Menurut mereka, semakin banyak advokat dan lokasi kantor yang dimiliki oleh kantor hukum, maka kantor tersebut bisa dianggap sebagai firma hukum besar. Dengan demikian, sebagai corporate law firm, firma hukum tersebut harus bisa melayani korporasi dengan berbagai area praktiknya.

 

Seperti yang diutarakan Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Indra Safitri, bahwa corporate law firm harus besar. Hal ini semata untuk memenuhi seluruh kebutuhan transaksi sang klien. “Misalnya kebutuhan transaksi 150-180 kebutuhannya, nah kita harus sudah punya 200 sampai 300 (advokat) lah ya, harus sama lah dengan law firm-law firm seperti di Malaysia atau Singapura misalnya,” katanya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua