Rabu, 28 February 2018

Mahfud MD Bicara Relasi Sistem Pemerintahan dan HAM

Aida Mardatillah

Mantan Ketua MK Mohammad Mahfud MD mengatakan pada dasarnya konstitusi mengatur dua substansi yakni sistem pemerintahan negara dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang keduanya saling berhubungan. Artinya, sistem pemerintahan negara dibentuk untuk melindungi HAM.

 

Ia menjelaskan sistem pemerintahan negara dalam konstitusi berfungsi memberi batasan pada kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif sebagai induk hukum sebuah negara. “Dapat dikatakan sistem pemerintahan negara dan HAM yang termuat dalam UUD Tahun 1945 ialah hukum tertinggi bangsa ini,” ujar Mahfud MD dalam acara Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan di Pusdiklat MK Bogor, Selasa (27/2/2018).

 

Menurutnya, konstitusi Indonesia menekankan pada HAM sebagai wujud implementasi dari demokrasi dan nomokrasi yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat dan nomokrasi ialah kedaulatan hukum yang keduanya saling berhubungan.

 

Substansi pasal-pasal HAM dalam konstitusi termuat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Misalnya, Pasal 29 ayat (2) tentang jaminan hak warga negara oleh negara untuk memeluk agama; Pasal 30 ayat (1) tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha keamanan dan pertahanan negara; Pasal 31 ayat (1) tentang hak warga mendapat pendidikan; Pasal 34 ayat (2) tentang hak warga negara mendapat jaminan sosial dari negara.

 

“Muatan HAM juga terdapat dalam Pasal 28A sampai dengan 28J yang sebagian besar mengatur hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,” ujar Mahfud. (Baca Juga: MK: Insan Pers Berperan untuk Tegaknya Hukum dan Demokrasi)

 

Dahulu muatan HAM dalam UUD 1945 yang lama hanya sedikit dan dimuat secara singkat dan bisa ditafsirkan secara sepihak atau mudah ditafsirkan. Tetapi, setelah UUD 1945 diamandemen, muatan HAM lebih rinci, rigid dan tidak bisa ditafsirkan sembarangan.   “Saat ini tafsir UU harus memiliki batu uji pasal-pasal HAM dalam UUD Tahun 1945 ketika warga negara merasa hak konstitusional dirugikan.”  

 

Mahfud menambahkan konstitusi Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Mulai UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), UUDS Tahun 1950, dan saat ini UUD Tahun 1945 (amandemen).

 

“Dari semua perubahan konstitusi itu, UUD 1945 amandemenlah yang saat ini lebih baik untuk diterapkan, karena dirancang sesuai kebutuhan kehidupan warga negara Indonesia. Ide muatan konstitusinya diambil dari konstitusi berbagai negara (campuran),” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua