Rabu, 28 February 2018

Luhut Pangaribuan: Jika Advokat Bersatu Kualitas Penegakan Hukum Akan Lebih Baik

Advokat merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman harus independen, tidak boleh diintervensi.
Novrieza Rahmi
Ketua Umum DPN PERADI versi Luhut Pangaribuan. Foto: RES

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah terpecah menjadi tiga kubu selama sekian tahun. PERADI di bawah kepemimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan, Luhut Pangaribuan, dan Juniver Girsang. Namun, kali ini, ketiga kubu terlihat "kompak" dalam memberikan pembelaan terhadap advokat yang juga pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya.

 

Meski Firman merupakan anggota PERADI di bawah kepemimpinan Luhut, PERADI kepengurusan Juniver dan Fauzie merasa "terpanggil" untuk ikut memberikan pembelaan. Bagaimana tidak? Firman dilaporkan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik saat tengah menjalankan profesinya sebagai advokat.

 

Momen "kebersamaan" ini menjadi peristiwa langka. Adapun kebersamaan dua kubu PERADI, yakni Luhut dan Juniver telah terjalin sejak akhir tahun lalu ketika mendeklarasikan pembentukan Dewan Kehormatan Bersama. Sayang, pembentukan Dewan Kehormatan Bersama tersebut minus PERADI di bawah kepemimpinan Fauzie.

 

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI kubu Fauzie malah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap kubu Luhut dan Juniver di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Masing-masing dengan nomor register 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Desember 2017 dan 683/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2017.

 

Di mana, dalam petitumnya memohon majelis hakim menyatakan Fauzie dan Thomas E Tampubolon, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru yang dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar (AD) PERADI.

 

Selain itu, kubu Fauzie juga meminta majelis menyatakan kepemimpinan kubu lain tidak sah karena tidak sesuai dengan AD PERADI. PERADI yang berkantor di Grand Soho, Slipi ini juga meminta majelis melarang kepemimpinan PERADI kubu lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan PERADI.

 

Walau tengah "bertarung" di pengadilan, mereka ternyata bisa akur ketika eksistensi profesi advokat terancam. Buktinya, tiga kubu PERADI "bersatu" melakukan pembelaan terhadap Firman yang beberapa waktu lalu dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 

(Baca Juga: Tiga Kubu PERADI ‘Bersatu’ Menjaga Marwah Profesi Advokat)

 

Mereka berbagi tugas. Ada tim yang melakukan pembelaan untuk proses hukum Firman, ada pula tim yang mempersiapkan keterangan ahli. Satu isu krusial yang mereka "tangkap" dari peristiwa Firman adalah imunitas, perlindungan, dan kehormatan advokat. Demi profesi advokat inilah mereka pun rela melepaskan perbedaan sejenak.

 

Untuk mengetahui awal mula "bersatunya" tiga kubu PERADI, langkah-langkah pembelaan ke depan, dan potensi konsolidasi ketiga kubu, hukumonline mewawancarai Ketua Umum DPN PERADI versi Luhut Pangaribuan atau biasa disebut dengan PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA). Berikut kutipannya: 

 

Sebenarnya, siapa yang berinisiatif mengumpulkan tiga kubu PERADI dalam pembelaan Firman?

Inisiatifnya itu spontan saya kira. Tapi, memang lebih aktif Juniver. Dia menghubungi saya dan saya tentu akan respons karena Firman itu kan terdaftar di tempat (PERADI) saya. Kemudian, Juniver mengundang Fauzie dan organisasi lain selain PERADI juga ikut. Kira-kira begitulah singkatnya.

 

Apa yang melatarbelakangi PERADI RBA mau bergabung dengan dua PERADI lainnya dalam pembelaan Firman?

Sebenarnya kalau dari sisi saya, dari pihak saya, ketika kita melaksanakan Munaslub saja namanya Munaslub rekonsiliasi. Jadi, titik tolak kita itu sebenarnya selalu bersatu. Cuma agak menjadi lambat atau tiadk efektif karena orang selalu melihat ke belakang. Maksudnya ke belakang, "ah kamu yang benar, kamu yang salah, saya yang benar", begitu kan. Tidak melihat ke depan. Kalau kami sih sudah melihat ke depan. Artinya, dari awal konsep kita itu rekonsiliasi.

 

Apa isu krusial yang "ditangkap" ketiga kubu PERADI dalam pembelaan terhadap Firman?

Ini soal imunitas profesi advokat dan kehormatan profesi. Advokat itu membela tidak ada perlindungan artinya ya runtuh negara hukum kan. Runtuh kekuasaan kehakiman, karena advokat itu bagian dari kekuasaan kehakiman juga. Jadi, sangat mendasar. Tanpa melihat perbedaan tentang organisasi, kita melihat yang lebih mendasar.

 

(Baca juga: Tiga Kubu Peradi Bersatu untuk Pro Bono)

 

Isu krusial pembelaan ialah kedudukan profesi advokat sebagai bagian kekuasaan kehakiman. Advokat adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Jadi, ketika membela suatu perkara tidak boleh dituntut, yang dilakukan di dalam maupun di luar sidang. Kami melihat apa yang dilakukan Firman, termasuk yang di luar sidang masih dalam menjalankan tugasnya sebaga advokat yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang tidak boleh diintervensi. Karena itu, kami melihat laporan ini sebagai intervensi terhadap tugas dan taggung jawab advokat. Dalam konteks inilah kami semua advokat bersatu.

 

UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 38 ayat (1)

Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

 

Sampai saat ini, berapa jumlah advokat yang bergabung dalam tim?

Sekarang sudah antara 400-500, persisnya saya tidak tahu, tetapi sudah lebih dari 400. Semua tanda tangan kuasa, dalam satu surat kuasa, karena kan (kuasa diberikan) baik sendiri maupun bersama-sama. Kita dalam satu tim yang koordinatornya saudara Juniver Girsang.

 

Dalam pandangan anda, bagaimana kasus yang menimpa Firman?

Apa yang dilakukan itu masih di dalam koridor, di dalam ruang yang merupakan kompetensi seorang advokat dalam membela perkara. Sebab, sudah ditegaskan, baik dalam UU Advokat maupun putusan Mahkamah Konstitusi (imunitas advokat). Jadi, (Firman hanya) mengatakan apa yang merupakan substansi dari pemeriksaan perkara. Di dalam pemeriksaan perkara pidana yang dicari itu kebenaran materil. Jadi, selalu bisa berkembang ke mana-mana. Dan, itu merupakan tugas dari peradilan pidana, dalam hal ini peradilan Setya Novanto.

 

Pasal 16 UU Advokat mensyaratkan adanya itikad baik agar advokat mendapatkan imunitasnya. Apa anda melihat apa yang dilakukan Firman sudah dengan iktikad baik?

Dalam UU (Advokat) kan disebutkan kalau dijalankan dengan iktikad baik dan kemudian tidak melanggar peraturan perundang-perundangan. Saya melihat bahwa dia masih dengan itikad baik dan tidak melanggar perundang-undangan.

 

Langkah tim ke depan seperti apa?

Kita masih belum tahu bagaimana nanti polisi memulai menyidiknya. Tapi, kan polisi harus mulai dengan memeriksa keterangan-keterangan selain pelapor, juga alat bukti lain, karena yang ada baru laporan kan? Pemeriksaan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) setahu saya sih pelapor belum dilakukan. Jadi, akan mulai dari situ sesuai prosedurnya. Setelah itu, baru nanti akan dilihat si terlapor atau tersangka atau apa, kita lihat. Itu wewenang dari kepolisian. Tapi, kita berharap bahwa tidak sampai sejauh itu kan.

 

Meski proses di kepolisian baru awal, dalam waktu dekat apa yang dipersiapkan oleh tim?

Pertama standby kalau ada panggilan, konsolidasi dan sosialisasi tentang kehormatan profesi secara internal dan eksternal, antara lain dengan Komisi III DPR.

 

Untuk apa konsolidasi dan sosialisasi soal kehormatan profesi dengan DPR?

Karena ini berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, di mana advokat itu subsistem di dalam sistem kekuasaan kehakiman. Maka perlu saya kira DPR sebagai pengawas terhadap pemerintahan, terhadap eksekutif, untuk mengetahui dan melakukan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

 

Apakah nanti tim akan meminta kepada kepolisian supaya proses kode etik berjalan terlebih dahulu sebelum pidana?

Nah itu salah satu, karena menurut berita kan dilaporkan juga ke Dewan Kehormatan. Jadi, kalau misalnya polisi yang menerima laporan ini, memberikan kesempatan, sebenarnya jauh lebih benar dan tepat.

 

Bukankah PERADI telah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan kepolisian soal pemanggilan advokat?

MoU itu kan prosedur pemanggilan saja melalui organisasi, tapi apakah (proses) Dewan Kerhormatan menghentikan penyidikan, itu kan tidak diatur. Sering kan polisi mengatakan, "tidak ada yang bisa menghalang-halangi apa yang saya lakukan", karena memang tidak eksplisit (diatur) dalam UU. Nah, tapi kita berharap dengan diskresi yang dimiliki mungkin dia akan lakukan seperti itu, karena toh advokat kan juga penegak hukum.

 

Menurut anda seberapa penting menjaga marwah atau kehormatan profesi advokat dengan adanya kasus Firman ini?

Istilahnya Juniver marwah ya. Saya sih kehormatan ya, tapi dua-duanya sama. Itu sih penting sekali. Kalau advokat itu dibuat menjadi tidak berfungsi, sehingga dia menjadi ragu-ragu, takut, khawatir, padahal di dalam koridor kekuasaan kehakiman, maka negara hukum itu runtuh kan. Kekuasaan kehakiman itu harus independen, tidak boleh diintervensi. Kalau diintervensi itu namanya pidana kan? Dalam UU Kekuasaan Kehakiman disebut begitu.

 

Menurut anda apakah aturan perlindungan advokat yang ada sudah memadai?

Memang perundang-undangan apapun selalu tidak akan memadai, selalu ingin, siapapun menginginkan lebih. Tapi, pada akhirnya tergantung pada penegak hukum itu sendiri dan yang terakhir adalah pengadilan. Nah, penyidik kan juga dia bisa menyaring dengan diskresi yang dimiliki. Misalnya, penyidik yang bisa menyatakan penyelidikan naik ke penyidikan. Kalau dia menyatakan berdasarkan penilaiannya tidak ada bukti permulaan yang cukup, itu kan tidak bisa diteruskan.

 

(Baca juga: Histori Kehormatan Profesi Advokat yang Mulai Padam)

 

Kejaksaan, sama juga kan. Nanti me-review BAP dari kepolisian, bisa juga dikembalikan. Sampai kemudian yang ter ini, dilihat kepentingan umum, kalau ada kepentingan umum di dalamnya, bisa melakukan deponering (pengenyampingan perkara demi kepentingan umum). Jadi, kita berharap dalam tahap di situ lah, tidak usah sampai ke pengadilan. Walaupun memang sebagai benteng terakhir itu, hakim di pengadilan.

 

Kalaupun nanti sampai di pengadilan, langkah apa yang dilakukan oleh tim?

Kalau begitu, kita berharap tidak sampai lah ke pengadilan. Oleh karena itu, sebaiknya tidak kita diskusikan dulu sekarang ini.

 

Melihat kekompakan ketiga kubu PERADI, apakah ada tanda-tanda konsolidasi ke depan?

Kalau saya sih selalu percaya, yakin, bahwa bisa terkonsolidasi asal kepentingan pribadinya atau vested interest-nya itu dihilangkan ya. Dari sisi saya, dari sisi kami utamanya dengan Juniver, itu rekonsiliasi kan sebenrnya. Cuma, kalau misalnya (ada yang) tetap melihat ke belakang dan merasa dirinya benar, memang akan bisa jadi hambatan.

 

Tapi, dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini, sebelumnya kan ada acara natal, kita juga sama-sama ada fotonya banyak itu dimana-mana, ya mudah-mudahan saja. Saya yakin akan tercapai juga (rekonsiliasi) kalau memang dia melihat kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan yang sempit, vested interest-nya.

 

Berarti "kemesraan" antar ketiga kubu PERADI ini diharapkan akan berlanjut ke depan?

Ya, mesra dalam arti bukan kita mesra-mesraan kepentingan kita. Tapi, lebih ke kepentingan masyarakat. Sebab, di balik pelayanan profesi advokat ini kan ada kepentingan publik. Kalau advokatnya tidak berkualitas, tidak baik, nanti masyarakat juga akan dirugikan. Misalnya ada advokat yang dilaporkan, seperti Razman Nasution ada saya lihat beredar laporannya dengan laporan-laporan yang sebenarnya sudah sama dengan pelaku-pelaku kejahatan yang di luar sana kalau liat laporan itu, tapi presumption of innocent. Nah, jangan terjadi hal yang seperti itu lagi kan.

 

Jadi, menurut anda jika advokat bersatu justru mengembalikan kehormatan dari advokat itu sendiri?

Kehormatan dan juga artinya kualitas penegakan hukum akan lebih baik kan.

 

Respons PERADI lain terhadap upaya rekonsiliasi?

Kan kita akhir tahun kemarin itu ada Deklarasi Cikini di Restauran Warung Daun kan. Kita lagi berusaha melembagakan atau mewujudkan Dewan Kehormatan-nya yang satu. Kalau kode etiknya kan sudha satu, berdasarkan UU Advokat yang dulu kan. Nah, sekarang Dewan Kehormatan-nya satu. Bagaimana kita menerjemahkannya yang satu ini, itu lagi berjalan, lagi berproses. Jadi, (ketika deklarasi) semua kan ikut kecuali (PERADI) Soho.

 

Advokat Bersatu
 - Jomblo
27.04.18 20:08
Bersatunya advokat dalam satu organisasi memang akan memperkuat posisi advokat serta memudahkan dalam penegakan disiplin. Namun pertanyaannya apakah advokat dari peradi lain selain peradi slipi yang baru direktrut pasca pecahnya peradi cukup berkualitas? Karena banyak dari mereka yang dulunya berkali2 tidak lulus ujian advokat yang digelar peradi slipi namun bisa lulus ujian peradi lainnya.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.