Rabu, 28 February 2018

Permenhub Baru: Selain Ganjil-Genap, Mobil Barang Dibatasi di Ruas Tol Jakarta-Cikampek

Untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas Jakarta – Cikampek selama masa pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional.
M. Agus Yozami
Jalan tol. Foto: SGP (Ilustrasi)

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, telah menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

 

Permenhub yang diteken pada 19 Februari 2018, itu dibuat dengan pertimbangan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas Jakarta – Cikampek selama masa pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memandang perlu dilakukan pengaturan lalu lintas dan pembatasan pengoperasian mobil barang dan mobil penumpang.

 

Dalam Permenhub ini disebutkan, untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan selama masa pembangunan proyek Infrastruktur strategis nasional pada ruas jalan tol Jakarta – Cikampek, dilakukan pengaturan arus lalu lintas melalui: a. pembatasan operasional mobil barang di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek; dan b. pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap.

 

Proyek Infrastruktur strategis nasional pada ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek sebagaimana dimaksud, menurut Permenhub ini meliputi: a. pembangunan proyek Jalan Tol Jakarta – Cikampek Elevated; b. pembangunan kereta api cepat Jakarta – Bandung; dan c. pembangunan proyek kereta api ringan Light Rapid Transit (LRT),” bunyi Pasal 1 ayat (2) Permenhub ini.

 

“Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud, diperuntukkan bagi mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, diberlakukan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, dan dimulai dari ruas cawang sampai dengan Karawang Barat dan Karawang Barat sampai Cawang,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Permenhub ini.

 

Dalam Permenhub ini ditegaskan, bahwa pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud, dikecualikan bagi mobil barang pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG). (Baca Juga: Untung Rugi Kebijakan Ganjil-Genap Tol Jakarta-Cikampek)

 

Menurut Permenhub ini, pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud diberlakukan pada akses masuk (ramp on) prioritas, terdiri atas: a. akses masuk (ramp on) Bekasi Barat 1 dan 2; b. akses masuk (ramp on) Bekasi Timur; c. akses masuk (ramp on) Tambun; d. akses masuk (ramp on) Pondok Gede; dan e. akses masuk (ramp on) Jatiwaringin.

 

Pengaturan lalu lintas mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada, menurut Permenhub ini, berupa: a. larangan bagi setiap pengendara mobil penumpang dengan tanda nomor kendaraan bermotor ganjil melintasi ruas jalan tol pada tanggal dengan angka genap; dan b. larangan bagi setiap pengendara mobil penumpang dengan tanda nomor kendaraan bermotor genap melintasi ruas jalan toi pada tanggal dengan angka ganjil.

 

“Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud, berlaku pada hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB., dan tidak berlaku pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional,” bunyi Pasal 5 Permenhub ini. (Baca Juga: Pergub Larangan Motor di MH Thamrin Dibatalkan MA)

 

Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud, tidak berlaku bagi:

  1. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, yaitu: 1. Presiden dan Wakil Presiden;2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah; dan 3. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial.
  2. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga Internasional;
  3. kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas;
  4. kendaraan pemadam kebakaran;
  5. ambulans;
  6. kendaraan angkutan umum; atau
  7. kendaraan untuk kepentingan tertentu.

 

Kendaraan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud, merupakan kendaraan yang menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat melintasi kawasan pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap, yaitu kendaraan pengangkut uang antar bank, antara lain: a. kendaraan Bank Indonesia; b. kendaraan bank lainnya; dan c. kendaraan untuk pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

“Pengaturan arus lalu lintas pada masa pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagaimana dimaksud, dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan tol,” bunyi Pasal 10 Permenhub ini.

 

(Baca Juga: Ratusan Pelanggar Terjaring Aturan Plat Ganjil-Genap)

 

Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, menurut Permenhub ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat sementara.

 

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 14 Permenhub Nomor: PM 18 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana.

 

Perlu Dikaji

Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memberikan catatan terhadap rencana penerapan sistem ganjil-genap oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di jalan tol Cikampek, ramp Bekasi Barat dan Bekasi Timur.  

 

Dalam rilis yang dikutip hukumonline, Tulus menjelaskan bahwa kecepatan rata-rata kendaraan di tol Cikampek ruas Bekasi Barat dan Bekasi Timur memang sudah sangat rendah, akibat dampak pembangunan infrastruktur lain seperti pembangunan LRT, dal tol layang. “Dalam hal ini memang diperlukan pengendalian volume traffic yang sangat kuat, sehingga fungsi Cikampek sebagai jalan tol bisa optimal,” ujarnya.

 

Namun, kata Tulus, untuk menerapkan sistem ganjil genap mendesak untuk dilakukan kajian mendalam mengenai dampak sosial ekonomi jika kebijakan itu diterapkan. Mengingat, akses angkutan umum yang disediakan oleh BPTJ (seperti bus premium) belum mampu mendorong perpindahan pengguna kendaraan pribadi secara signifikan.

 

“Sehingga dikhawatirkan implementasi ganjil genap justru menghambat roda ekonomi di Jabodetabek,” kata Tulus.

 

Dia menambahkan, selain soal volume traffic dan penyempitan, seharusnya faktor-faktor penyebab kemacetan yang lain juga menjadi perhatian khusus. Seperti kecepatan penanganan jika terjadi kendaraan mogok dan atau kecelakaan. Laju kendaraan besar khususnya truk juga memicu kemacetan di ruas tersebut. Sopir truk sering mengambil lajur tengah atau bahkan kanan, sementara kecepatannya kurang dari 60 km/jam. Ini jelas menambah kemacetan.

 

“Diperlukan penegakan hukum yang konsisten, terhadap truk-truk yang melanggar ketentuan,” tandasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua