Kamis, 01 March 2018

Upaya Hukum Bernama Request Civiel di Mata Seorang Hakim

Di pengujung tahun 2017 terbit sebuah buku mengenai peninjauan kembali. Menawarkan harmonisasi antara nilai keadilan dan kepastian hukum.
Muhammad Yasin
Buku karya Herri Swantoro. Foto: MYS

Peninjauan Kembali (PK) mungkin salah satu upaya hukum yang paling banyak mendapat perhatian dari kalangan praktisi dan akademisi hukum. Literatur yang membahas upaya hukum luar biasa ini terus menerus muncul sejak lama. Seolah selalu ada sisi peninjauan kembali yang layak dicermati dan dibahas lantaran peraturan perundang-undangan kurang memberikan gambaran yang utuh. Sebut misalnya pertanyaan apakah terpidana harus hadir di sidang permohonan PK di Pengadilan Negeri.

 

Masalah lain adalah alasan-alasan yuridis yang memungkinkan PK diterima oleh Mahkamah Agung. Tafsir terhadap alasan-alasan itu bisa beragam dan mungkin kasuistis. Pemutus akhirnya, tentu saja, adalah hakim. Karena itu, selalu menarik mencermati pandangan seorang hakim mengenai PK dengan seluk beluknya. Salah satu kelebihan sudut pandang hakim adalah pada alas hukum, alur berpikir, atau raison d’etre lahirnya suatu putusan mengenai PK.

 

Perspektif itulah yang melatarbelakangi mengapa membaca buku ‘Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali’ menjadi sesuatu yang menarik. Penulisnya, Herri Swantoro, adalah seorang hakim. Pada saat buku ini ditulis Herri menjabar Dirjen Badan Peradilan Umum di Mahkamah Agung. Sebelum menduduki jabatan struktural di Mahkamah Agung, Heri menjalani profesi hakim sejak 1984. Ia pernah menjadi hakim di PN Sungai Liat, PN Pontianak, PN Denpasar, hingga ke Jakarta mengetuai PN Jakarta Selatan.

 

Buku yang diterbitkan pada Desember 2017 ini semula adalah bahan disertasi yang berhasil dipertahankan penulisnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia berangkat dari kenyataan, di satu sisi, masih ada kesalahan persepsi seolah-olah PK adalah upaya hukum keempat setelah kasasi. Di sisi lain, teoritisi dan akademisi melihat hakim agung yang memutus perkara masih menggunakan perspektif judex juris saat memutus permohonan PK.

 

Padahal, sejatinya, PK adalah upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh pengadilan yang lebih tinggi. Kesalahan atau kekliruan tersebut adalah kodrat manusia, termasuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara (hal. 121).

 

Judul

Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali

Penulis

Dr. H. Herri Swantoro, SH. MH.

Cetakan-1

Desember 2017

Penerbit

Prenadamedia Group, Depok.

Halaman

262 + xi

 

Buku karya Herri Swantoro ini secara spesifik mengambil tema upaya PK dalam lingkungan perdata, atau yang lazim disebut request civil. Pijakan utamanya adalah pada Pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung yang menegaskan tiga hal. Pertama, permohonan PK dapat diajukan hanya satu kali. Kedua, permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Ketiga, permohonan PK dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan PK itu tidak dapat diajukan kembali.

 

Ketiga hal tadi dijelaskan lebih rinci dalam buku ini. Juga dipaparkan prinsip-prinsip pokok PK seperti upaya ini diperkenankan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; putusan yang dapat diminta adalah perkara kontentiosa, putusan Pk adalah putusan tingkat pertama dan terakhir (hal. 68-77). Beberapa uraian tentang tata cara mengajukan permohonan PK dalam buku ini juga dapat membantu para pencari keadilan.

 

Namun, sesuai dengan judul bukunya, poin yang paling menarik untuk dicermati adalah nilai-nilai keadilan dan kepastian yang dimaksudkan penulis buku. Seperti disinggung Ketua Mahkamah Agung HM Hatta Ali dalam pengantar buku ini, si penulis menawarkan ‘suatu pendekatan baru dalam proses peninjauan kembali perkara perdata yaitu mengharmonisasi keadilan dan kepastian hukum’. Nilai keadilan dan kepastian itu terinternalisasi dalam pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara PK.

 

Pendekatan baru itu harus digali dengan membaca buku ini secara utuh. Dengan membacanya kita akan mendapatkan jawaban apakah PK kedua, misalnya, dimungkinkan guna memenuhi rasa keadilan dan kepastian sekaligus. Doktrin Gustav Radbruch mengenai keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan hukum (zweckmabigkeit) mungkin dipakai sebagai dasar analisisnya. Penulis juga menyinggung doktrin tentang tiga nilai dasar hukum ini. Keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologis dalam hukum. Dan penulis mencoba memperlihatkannya kepada pembaca melalui beberapa putusan PK dalam perkara perdata.

 

Hasil karya hakim ini turut memperkaya khasanah literatur kita mengenai PK. Sekadar menyebut beberapa contoh, sudah ada dua karya Hadari Djenawi Tahir ‘Pembahasan tentang Upaya Hukum Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’ (1983) dan ‘Bab tentang Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’ (1982). Ada juga dua karya Soedirjo yaitu ‘Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, Arti dan Makna’ (1986) dan ‘Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata, Arti dan Makna’ (1986). Masalah PK juga dibahas dalam buku para penulis seperti Andi Hamzah, Djoko Prakoso, Martiman Prodjohamidjojo, Adami Chazawi, dan M. Yahya Harahap.

 

Selamat membaca…!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua