Jumat, 02 Maret 2018

KY: Integritas Hakim Modal Dasar Kembalikan Kepercayaan Publik

MA juga menganggap masalah integritas hakim menjadi hal mendasar bagi terciptanya peningkatan pelayanan publik peradilan bagi pencari keadilan.
Aida Mardatillah
Ilustrasi Hakim. Foto: Sgp

Mahkamah Agung (MA) telah menyampaikan Laporan Tahunan (Laptah) MA Tahun 2017. lembaga peradilan tertinggi ini melaporkan kinerjanya sepanjang tahun 2017. Mulai percepatan penyelesaian perkara, pengawasan aparatur peradilan, administrasi perkara, laporan keuangan, kebijakan MA, hingga kontribusi keuangan negara dalam proses peradilan termasuk upaya meningkatkan integritas hakim, kepercayaan publik, kemandirian badan peradilan.

 

Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi capaian kinerja MA sepanjang tahun 2017 terutama catatan rekor tunggakan perkara paling rendah sepanjang sejarah MA. Namun, prestasi MA harus dapat mengembalikan kepercayaan publik, khususnya pencari keadilan dengan menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini yang menjadi pekerja rumah bagi MA,” kata Juru Bicara KY, Farid Wajdi kepada Hukumonline, Jumat (2/03/18). Baca Juga: Tahun 2017, Kontribusi MA terhadap Negara Capai Rp18 Triliun

 

Namun menurut Farid, integritas hakim merupakan modal dasar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keadilan. Ia menjelaskan seorang hakim sebagai wakil tuhan selayaknya menjaga interigtas, etika dan perilakunya, serta memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). “KY yakin bahwa MA memiliki komitmen sama untuk mencapai tujuan itu,” ujarnya optimis.

 

Farid mengatakan langkah pembinaan perlu terus dilakukan MA agar para hakim senantiasa terjaga integritasnya. Selain itu, sikap tegas MA dalam melakukan pembersihan aparatur terus dilakukan dengan langkah konkrit. “Untuk itu, KY sebagai pengawas eksternal berharap langkah pembersihan itu dibarengi dengan menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang telah diberikan KY,” kata dia.

 

Menurut catatan KY sepanjang tahun 2017, KY telah merekomendasi penjatuhan sanksi terhadap 58 hakim yang dinilai terbukti melanggar KEPPH. Tetapi, tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan alasan terkait teknis yudisial dengan catatan perlu dibicarakan oleh tim penghubung KY. Bahkan, meminta KY untuk pemeriksaan bersama.

 

Baginya, hal ini perlu ada usaha kesepakatan MA dan KY untuk serius menyelesaikan persoalan irisan tafsir teknis yudisial dengan KEPPH. “Jangan sampai persoalan tafsir ini jadi penghalang komitmen bersama mewujudkan lembaga peradilan yang berintegritas. Sebab, lembaga dan hakim berintegritas dan beretika dipastikan menghasilkan putusan yang berkualitas,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Farid juga mengapresiasi langkah MA dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik peradilan. Saat ini, MA telah menerapkan sistem akreditasi empat lingkungan badan peradilan. “Namun peningkatan pelayanan ini jangan mengurangi atau menghilangkan tujuan para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum,” kata dia.

 

Menurutnya, peningkatan pelayanan publik tidak hanya sebatas perubahan sarana dan fasilitas, tetapi justru perubahan yang menyentuh masalah dasar dan memiliki dampak bagi pencari keadilan. Jadi, sertifikasi akreditasi ini jangan berdampak pada potensi penyimpangan/penyalahgunaan para pemimpin pengadilan yang tersandera melakukan akreditasi. Padahal tidak ada biaya melaksanakannya, sehingga mencari sumber yang tidak jelas.

 

“Karena itu, sudah semestinya pembenahan terus dilakukan, kesungguhan, komitmen dan keterbukaan menjadi kunci penting,” pesannya.

 

Dalam paparan Laptah MA 2017, Ketua MA M. Hatta Ali juga menyinggung masalah integritas hakim menjadi hal mendasar bagi terciptanya peningkatan pelayanan publik peradilan bagi pencari keadilan. Integritas seorang hakim dapat terlihat dari cara memutus sebuah perkara.

 

“MA terus melakukan pembaharuan untuk meningkatkan sumber daya manusia selain melakukan pengembangan pelayanan yang berkualitas,” ujar Hatta Ali saat menyampaikan Laporan Tahunan MA Tahun 2017 di Gedung Jakarta Convention Center, Kamis (1/3/2018) kemarin.

 

Di sisi lain, MA terus meningkatkan kemandirian badan peradilan sebagai salah satu prinsip utama negara hukum untuk mencapai tegaknya hukum dan keadilan. Sebab, badan peradilan tidak hanya dituntut menyelenggarakan peradilan sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi, memberikan pelayanan yang berkualitas. 

 

“Ini dapat terlaksana jika dijalankan oleh hakim dan aparatur peradilan yang berkompeten dan berintegritas,” kata Hatta.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua