Rabu, 07 Maret 2018

Aspek Hukum Proyek Infrastruktur Oleh: Roziqin*)

​​​​​​​Berbagai kejadian robohnya proyek infrastruktur beberapa waktu lalu membuat masyarakat resah. Pemerintah pun belum mengumumkan hasil evaluasi. Hukum harus ditegakkan.
RED

Gencarnya pembangunan infrastruktur saat ini perlu mendapat apresiasi. Proyek-proyek konstruksi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 tahun 2017. Perpres ini merupakan perubahan dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditandatangani pada 8 Januari 2016.

 

Namun sayangnya masifnya proyek konstruksi dibarengi dengan terjadinya beberapa kecelakaan kerja. Situasi ini menjadikan masyarakat menjadi was-was setiap melewati proyek konstruksi, khususnya proyek melayang (elevated). Saat ini setidaknya terdapat lima insiden kecelakaan yang terjadi sepanjang 2018 yaitu di proyek Jalan Tol Depok-Antasari; proyek light rapid transit (LRT) di Jalan Kayu Raya, Pulo Gadung, Jakarta Timur; proyek Double-Double Track (DDT) di Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat; jalur kereta api Bandar Udara Soekarno Hatta, dan terakhir di Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang berada di dekat gardu tol Kebon Nanas Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur.

 

Deretan daftar kecelakaan tersebut menambah daftar hitam rentetan kecelakaan sebelumnya yang terjadi pada 2017. Pada 2017, ada tujuh kecelakaan yang terjadi di proyek LRT Palembang, Sukabumi, Tol Bogor-Ciawi, Sukabumi, Jalan Tol Pasuruan Probolinnggo, LRT Jakarta, Crane Tol Jakarta-Cikampek, Jembatan Ciputrapinggan, dan Tol Pemalang-Batang.

 

Berbagai kecelakaan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah, terlebih ketika Pemerintah masih terus berambisi menuntaskan proyek infrastruktur saat ini. Pada APBN 2018, infrastruktur masih menjadi fokus prioritas pembangunan. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 adalah Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Besarnya kebutuhan infrastruktur juga tercermin dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJMN) tahun 2015-2019, yang mencapai Rp6.541,0 triliun atau setara dengan USD503,2 miliar. Apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus tanggung jawab?

 

Perhatikan Faktor Keselamatan

Faktor keselamatan pekerja dan pengguna hasil pekerjaan konstruksi harus menjadi perhatian utama. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa penyedia jasa dan subpenyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus sesuai dengan perjanjian dalam kontrak dan memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

 

Ketiadaan sanksi pidana dalam UU Jasa Konstruksi seharusnya tidak menjadi celah para kontraktor dan pejabat untuk bermain dalam proyek konstruksi. Kontrak kerja konstruksi harus ditegakkan.

 

Untuk diketahui, terkait keselamatan, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup antara lain (1) ketentuan mengenai kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan; (2) pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; (3) perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian; dan (4) jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua