Rabu, 07 Maret 2018

Aspek Hukum Proyek Infrastruktur Oleh: Roziqin*)

 

Awasi Anggaran

Maraknya kecelakan juga menimbulkan kecurigaan adanya penyelewengan anggaran. Penegak hukum harus proaktif mengawasi penggunaan anggaran infrastruktur agar tidak dikorupsi. Jangan sampai anggaran yang sudah dikumpulkan susah payah, termasuk dari berbagai pajak, pemotongan berbagai subsidi dan pengetatan anggaran, menguap begitu saja.

 

Meskipun proyek tersebut sebagian dilaksanakan oleh swasta dengan skema non-anggaran Pemerintah, namun karena inisiator dan tanggung jawab ada pada Pemerintah, maka menjadi lingkup keuangan negara. Untuk itu, penegak hukum tidak perlu ragu menindak setiap pelanggaran hukum yang ada.

 

Pengawasan dari DPR/DPRD pun harus dilakukan dengan seksama atas proyek infrastruktur yang menggunakan non-anggaran Pemerintah. Sayangnya, proyek yang berasal dari non-anggaran Pemerintah tidak masuk APBN/APBD, padahal suka atau tidak suka, DPR/DPRD lah sekarang pemilik fungsi budgeting.

 

Tanpa masuk APBN/APBD, maka proyek non anggaran Pemerintah menjadi kegiatan nonbudgeter, yang sebenarnya sudah dilarang sejak era reformasi. Kegiatan nonbudgeter mencerminkan Pemerintah tidak tertib administrasi dan menyalahi Undang-Undang Keuangan Negara.

 

Pemerintah seolah lupa bahwa APBN/APBD bukan sekadar tentang pembagian uang Pemerintah atau bukan, tapi APBN/APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara/daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN/D.

 

Kasus penyalahgunaan Dana Abadi Umat (DAU) yang tidak masuk dalam APBN, dan kasus penggunaan dana pelampauan Koefisien Luas Bangunan pada Pemda DKI Jakarta seharusnya menjadi pelajaran bersama untuk menghindari kegiatan off budget. Semoga kecelakan di tol Becakayu menjadi yang terakhir dan tidak terulang lagi.

 

*)Roziqin, S.H, M.Si., C.L.A. adalah Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan Pengurus Pusat LBH Ansor.

 








Catatan Redaksi:



Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua