Rabu, 07 Maret 2018
Laptah MA 2017:
Jaksa Paling Banyak Ajukan Kasasi pada 2017, Ini Sebabnya…
Alasan pengajuan kasasi oleh jaksa umumnya disebabkan tak terpenuhinya tuntutan jaksa dalam putusan hakim. Namun, praktiknya alasan jaksa mengajukan kasasi dalam perkara pidana seringkali parameternya tidak jelas.
Aida Mardatillah
0
Jaksa Paling Banyak Ajukan Kasasi pada 2017, Ini Sebabnya…
Gedung MA. Foto: SGP

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali telah menyampaikan Laporan Tahun (Laptah) MA Tahun 2017 atas capaian-capaian yang telah diraih. Mulai percepatan penyelesaian perkara, pengawasan aparatur peradilan, administrasi perkara, laporan keuangan, kebijakan MA, kontribusi keuangan negara.

 

Salah satu capaiannya yakni beban penyelesaian perkara (kasasi, peninjauan kembali, uji materi) sebanyak 16.474 perkara atau 92,23 persen dari total 17.862 perkara yang masuk selama tahun 2017 di MA. Sehingga, ada tunggakan sisa perkara sebanyak 1.388 perkara, terendah sepanjang sejarah MA. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara. Pencapaian penyelesaian perkara tahun 2017 ini lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang hanya 87,31 persen.

 

Dilaporkan pula penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia termasuk jumlah perkara yang diajukan kasasi ke MA. Ada hal menarik dalam Laptah MA 2017 itu, yakni data klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana dan pidana khusus yang pengajuannya didominasi jaksa daripada para terdakwa yang perbandingannya kurang lebih 100 persen.  

 

Tercatat, untuk perkara pidana umum, sebanyak 407 kasasi diajukan oleh terdakwa, sedangkan 834 kasasi diajukan oleh jaksa. Untuk perkara pidana khusus, sebanyak 753 kasasi diajukan oleh terdakwa, sedangkan 1.683 kasasi diajukan oleh jaksa. Sementara data kasasi yang diajukan terdakwa dan jaksa sebanyak 205 kasasi pidana umum dan 468 kasasi pidana khusus.

 

Juru Bicara MA Suhadi menerangkan alasan jaksa mengajukan kasasi biasanya tidak puas dengan vonis putusan pengadilan. Disebabkan, putusan pidana yang dijatuhkan jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya. Hal ini yang mengharuskan jaksa mengajukan upaya hukum kasasi. “Dalam UU (KUHAP) upaya hukum kasasi dapat dilakukan oleh jaksa jika perkara pidana,” ujar Suhadi saat dihubungi Hukumonline, Rabu (7/3/2018). Baca Juga: Tahun 2017, Kontribusi MA terhadap Negara Capai Rp18 Triliun

 

Bagi Suhadi, berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara pidana yang dimohonkan jaksa atau terdakwa tidak bisa dibatasi oleh pengadilan. Sebab, pengadilan bersifat pasif dan hanya menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. “Pengadilan tidak pernah mencari perkara. Perkara yang masuk ke pengadilan akan diterima dan ditangani. Dalam UU kekuasaan Kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara,” kata dia.

 

Terkadang dalam praktik, kata Suhadi, jaksa mengajukan kasasi meski putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan hanya selisih satu tahun atau beberapa bulan dari tuntutan jaksa. “Ini sebenarnya sah-sah saja jika jaksa ajukan kasasi, itu hak jaksa. Perkara yang biasanya diajukan kasasi oleh jaksa di antaranya perkara narkotika, perlindungan anak, korupsi,” kata dia.

 

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muhammad Rum mengatakan pengajuan kasasi oleh jaksa disebabkan tak terpenuhinya tuntutan jaksa dalam putusan hakim. “Kan tidak bisa jaksa diam saja apabila tuntutannya tidak terpenuhi. Bila data yang dihimpun MA, jaksa banyak ajukan kasasi berarti banyak putusan yang tidak memenuhi tuntutan. Tidak sembarangan jaksa ajukan kasasi, tentu ada alasannya,” kata M. Rum.

 

Ia menjelaskan alasan jaksa ketika mengajukan kasasi diatur Pasal 253 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menyebut apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dalam putusan, ada alat bukti dari jaksa yang tidak dipertimbangkan, hakim melebihi kewenangannya. “Itulah alasan mengapa jaksa melakukan kasasi,” ujarnya.

 

Pasal 244 KUHAP

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

 

Pasal 253 ayat (1) KUHAP

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan; a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

 

Selain itu, kata Rum, saat ini upaya hukum kasasi juga dimaksudkan demi terciptanya kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Apabila putusan tingkat pertama dirasa belum memenuhi unsur itu maka jaksa akan menempuh upaya hukum banding. Jika jaksa merasa tidak puas maka mengajukan upaya hukum kasasi.

 

“Dalam proses panjang, memakan waktu dan biaya saat ini tidak ada standardisasi tinggi rendahnya dari tuntutan jaksa, bukan persoalan tinggi rendahnya tuntutan. Sekali lagi ini demi terciptanya kemanfataan dan keadilan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Perlu perketat pengajuan kasasi

Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan paling banyak jaksa mengajukan kasasi ketimbang terdakwa sudah lama terjadi. Dalam Laptah MA Tahun 2016 saja, angka perbandingannya sebesar 50 persen hingga 60 persen lebih banyak jaksa mengajukan kasasi daripada terdakwa.

 

Dia menilai praktiknya alasan jaksa mengajukan kasasi dalam perkara pidana seringkali parameternya tidak jelas dan tidak mengacu sepenuhnya ke KUHAP. Selama ini setiap putusan bebas atau lepas saja praktiknya wajib diajukan kasasi oleh jaksa. Arsil juga menyebut sebenarnya ada surat edaran jaksa tahun 1985 yang masih berlaku, mewajibkan jaksa mengajukan banding dan atau kasasi apabila putusan hakim di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa.  

 

“Mayoritas kasasi karena alasan diputus bebas dan lepas sekitar 50 sampai 60 persen  Kebanyakan juga jaksa mengajukan kasasi karena berat ringannya hukuman sekitar 30 persen jumlahnya. Jadi, yang benar-benar materi muatan alasan kasasi hanya 5 persen jumlahnya. Itu tercatat dari 2011 hingga 2014,” kata dia.

 

Arsil menilai umumnya tuntutan yang dibuat jaksa tidak taat pada yurisprudensi MA atau putusan hakim sebelumnya. Saat ini jaksa tidak lagi melihat alasan pengajuan kasasi sudah tepat atau tidak sesuai KUHAP, dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak. Padahal, MA telah menetapkan berat ringannya hukuman bukan wilayah majelis kasasi untuk menilai, tetapi wilayah majelis pengadilan tinggi.  

 

“Tetapi, terus menerus diajukan lagi kasasi oleh jaksa, terus berkutat di jaksanya. Padahal jelas pengajuan kasasi harus melihat penerapan hukumnya, apakah pengadilan melampaui kewenangannya atau tidak, apakah cara mengadilinya sudah benar atau tidak. Tapi ini, soal beratnya hukuman diajukan juga dalam pengajuan kasasi. Itu mayoritas yang dilakukan jaksa,” kata dia.

 

Karena itu, dia menyarankan agar Kejaksaan Agung memperbaiki parameter atau persyaratan yang jelas dan lebih ketat untuk mengajukan kasasi. Seperti, perkara yang tuntutannya ringan di bawah 6 bulan, apalagi hanya satu bulan tidak perlu diajukan kasasi. “Hal ini membuat proses atau waktu dalam menangani perkara menjadi lebih panjang dan memakan biaya yang dikeluarkan negara menjadi lebih besar.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.