Jumat, 09 Maret 2018
Mengintip Insentif Startup dalam RUU Kewirausahaan
CR-26
Mengintip Insentif Startup dalam RUU Kewirausahaan
Ilustrasi: BAS

Mulai dari fasilitas pembiayaan proses pendaftaran dan pemeliharaan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual, keringanan persyaratan hingga keringanan suku bunga pinjaman.

 

Presiden Joko Widodo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan pembahasan soal Rancangan Undang-Undang (UU) Kewirausahaan. Dengan disahkannya rancangan tersebut menjadi undang-undang, diharapkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat semakin berkembang.

 

Menurut Jokowi, salah satu klausul dalam RUU adanya ketentuan mengenai percepatan ekonomi bagi pengusaha-pengusaha pemula (startup). Percepatan ini dipercaya dapat mengembangkan perekonomian di Indonesia. Jokowi juga mendukung para pengusaha kecil untuk naik kelas. Namun, ia berharap agar para konglomerat baru yang nantinya terlahir tidak hanya berasal dari Jakarta saja, tapi juga merata di seluruh daerah.

 

"Saya setuju sekali undang-undang kewirausahaan ini segera diselesaikan di DPR. Di dalamnya menyangkut percepatan ekonomi untuk pengusaha-pengusaha pemula (startup)," kata Jokowi dalam pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2018, di Tangerang, Banten, sebagaimana dikutip dari laman resmi setneg.go.id.

 

Selain itu, pemerintah juga akan memperjuangkan penyaluran kredit dari bank kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah. Saat ini, penyaluran kredit tersebut memang hanya berada pada kisaran 20 persen. Menurut Jokowi, angka tersebut masih dirasa kurang.

 

"Saya juga setuju bahwa kredit yang disalurkan sekarang ini kurang lebih hanya 20 persen dari kredit yang ada, ini sangat kecil. Oleh sebab itu, kalau tadi ketua umum menyampaikan 30 persen, saya berpikir harusnya lebih dari itu," ucapnya.

 

Baca:

 

Harapan Jokowi tersebut senada dengan yang diutarakan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia. Menurutnya, UU Kewirausahaan dipandang perlu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengingat rasio wirausaha di Indonesia meningkat dari 1,6 persen menjadi 3,1 persen.

 

Berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kewirausahaan Nasional per 17 April 2016 disebutkan bahwa wirausaha pemula adalah wirausaha atau wirausaha sosial yang memulai kegiatan berwirausaha dalam jangka waktu kurang dari 42 bulan sejak terdaftar dan atau terdata di lembaga perizinan usaha.

 

Pada Pasal 31 disebutkan bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada wirausaha pemula dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain berupa fasilitas pembiayaan proses pendaftaran dan pemeliharaan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan Hak Kekayaan Intelektual tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

 

Dalam RUU ini juga terdapat insentif yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Insentif tersebut dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan, pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan, penyebaran informasi mengenai kemudahan penyelenggaraan pelatihan dan keringanan suku bunga.

 

 

Soal besaran kredit yang diberikan, Presiden Jokowi mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengumpulkan perbankan. Ia berharap, plafon besaran kredit ini bisa naik lagi. “Saya tadi sudah bisik-bisik kepada Menko Perekonomian agar minggu depan dikumpulkan perbankan agar bisa kita ajak naikkan plafon kredit yang kiranya berada pada posisi masih di bawah 20% menjadi mestinya bisa di atas 30%,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.