Selasa, 13 Maret 2018

​​​​​​​Jangan Asal Minta Ganti Rugi Pakai Dolar

Pembayaran dan penyelesaian kewajiban di wilayah Indonesia harus dilakukan dengan mata uang rupiah. Jika tidak, ada risiko hukumnya.
Fitri N Heriani
Ilustrasi: MYS

Putusan Mahkamah Agung ini bisa menjadi pelajaran penting bagi pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Kalau Anda menggugat pihak lain dan meminta pengadilan menjatuhkan ganti rugi, jangan sekali-kali meminta dibayar pakai mata uang dolar Amerika Serikat (AS$) atau mata uang negara lain. Sepanjang transaksi dilakukan di wilayah Indonesia, Anda wajib menuntutnya dalam mata uang rupiah.

 

Pelajaran itulah yang bisa dipetik dari putusan Mahkamah Agung No. 158 PK/Pdt/2016 yang diputus majelis hakim Takdir Rahmadi, Nurul Elmiyah, dan I Gusti Agung Sumanatha. Majelis memperkuat amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan Undang-Undang ini, seluruh transaksi yang dilakukan di dalam negeri wajib menggunakan mata uang rupiah (Rp). Kewajiban ini merupakan salah satu cara mempertahankan kedaulatan negara. Dari sisi ekonomi, kewajiban ini bertujuan menjaga fluktuasi nilai tukar rupiah. Semakin banyak rupiah yang digunakan di dalam negeri, semakin kokoh pula nilai tukar rupiah.

 

Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang mengatur rupiah menjadi alat pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam transaksi keuangan di dalam negeri. Sebagai peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam PBI inilah diatur secara jelas batasan-batasan kewajiban penggunaan rupiah dan pengecualiannya.

 

Pasal 2 PBI mengatur transaksi yang harus menggunakan rupiah adalah transaksi yang tujuannya untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, maupun transaksi keuangan lainnya. Namun, PBI masih memberikan kelonggaran atas beberapa sektor yang tak wajib menggunakan rupiah. Pasal 4 PBI menyatakan, pengecualian penggunaan rupiah bisa dilakukan terhadap transaksi tertentu yang menjadi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, penerimaan atau pemberian hibah dari dan ke luar negeri atau transaksi pembiayaan internasional juga boleh menggunakan mata uang asing. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing juga masih diperbolehkan.

 

Baca:

 

Ahli hukum perbankan, Yunus Husein berpendapat penggunaan rupiah di Indonesia bersifat wajib, termasuk penggunaannya di dalam berkas gugatan atau putusan pengadilan. Apalagi, pengadilan sebagai lembaga hukum negara, harus memperjuangkan kedaulatan negara. “Seharusnya memang menggunakan rupiah karena di Indonesia, apalagi diputus dengan pengadilan. Pengadilan harus mempertahankan rupiah,” katanya kepada Hukumonline.

 

Yunus mengingatkan  Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang telah menegaskan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya. Salah satu fungsi rupiah adalah sebagai alat pembayaran.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua