Selasa, 13 Maret 2018

Mendesak, DPR Bakal Ambil Alih Usul Pembahasan RUU Narkotika

Sudah masuk dalam Prolegnas 2018 seharusnya, RUU Narkotika ini sudah mulai dibahas. Pengaturan kewenangan BNN pun mesti diatur lebih jelas dalam RUU Narkotika agar tidak terjadi problem koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pengguna narkotika. Ilustrator: BAS

Lambannya pemerintah menyerahkan naskah akademik dan draf Revisi Undang-Undang (RUU) No. 35 Tahun 2009 Narkotika membuat sebagian kalangan parlemen geram. Padahal  terdapat sejumlah hal yang mesti direvisi. Sementara, besarnya jumlah peredaran narkotika belakangan semakin marak. Untuk itu, diperlukan aturan pencegahan peredaran narkotika yang lebih efektif dan penjatuhan sanksi maksimal terhadap pelaku, pengedar, dan pengguna narkotika agar menimbulkan efek jera.

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Subagyo mengakui keberadaan RUU tentang Narkotikan memang amat mendesak. Sebab, ancaman narkotika yang masuk dari negara luar semakin masif. Karena itu, diharapkan pemerintah dan DPR duduk bersama untuk segera membahas RUU tentang Narkotika. Sebabnya, ketiadaan aturan yang ketat terhadap peredaran narkotika menjadi celah (mudahnya) masuknya barang haram tersebut dari negara luar.

 

Bila pemerintah menyerahkan naskah akademik dan draf RUU, maka Baleg dapat segera menggelar rapat  dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Apalagi, RUU tentang Narkotika sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Khususnya di nomor urut 43 sebagai usul inisiatif pemerintah. Namun, hingga kini pemerintah belum kunjung menyerahkan itu naskah akademik dan draf RUU tersebut.

 

“Kalau (pemerintah, red) tidak siap. DPR siap ambil alih pengusulannya,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (13/3/2018). Baca Juga: Tok!!! RUU Prolegnas 2018 Resmi Ditetapkan, Ini Daftarnya

 

Baleg, kata Firman, sebelumnya sudah menggelar rapat pihak pemerintah. Hasilnya dalam masa sidang ini, naskah akademik mesti sudah diserahkan ke DPR bersamaan dengan Surat Presiden (Surpres) untuk kemudian dilakukan pembahasan di tingkat pertama. Lambannya pembahasan revisi UU 35 Tahun 2009 ini dipandang telah banyak tertinggal perkembangan modus peredaran narkoba yang kian meluas di tengah masyarakat. “Kami (Baleg, red) sejalan di percepatan Revisi UU ini, karena UU ini kita itu sudah jauh ketinggalan,” ujarnya.

 

Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil meminta munculnya berbagai jenis narkotika  baru mesti masuk dalam RUU Narkotika itu. Sebab, UU 35 Tahun 2009 belum mengatur jenis-jenis narkotika yang belakangan muncul. Termasuk pula penguatan kewenangan kelembagaan BNN.

 

“Koordinasi antar lembaga mesti diatur dalam rangka penguatan. BNN pun mesti bekerja sama dengan lembaga lain seperti Polri, TNI, Direkorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan,” tutur Nasir Djamil.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua