Selasa, 13 Maret 2018
Pemerintah Jamin Pengusaha Tak Rugi Akibat Harga Batubara Pembangkit Listrik
Karena penetapan harga batubara khusus kelistrikan sudah mempertimbangkan kepentingan pengusaha dan PLN agar pemerintah tidak menaikkan tarif listrik hingga akhir 2019.
CR-26
Pemerintah Jamin Pengusaha Tak Rugi Akibat Harga Batubara Pembangkit Listrik
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono bersama jajaran Ditjen Minerba KESDM saat mensosialisasikan regulasi harga batubara khusus kelistrikan kepada pelaku usaha di kantornya, Selasa (13/3/2018). Foto: CR-26

Belum lama ini, pemerintah menetapkan harga batubara, khususnya untuk pembangkit listrik sebesar US$ 70 per metrik ton free on board (FOB) Vessel selama 2018. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

 

Keputusan Menteri ESDM itu turunan dari PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP No. 1 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.       

 

Hal ini ditujukan agar menjaga tarif listrik yang sekitar 57 persen bersumber dari batubara. Sebab, selama ini harga batubara global melonjak hingga sekitar US$ 100 per metrik ton hingga saat ini. Melihat kondisi tersebut, pemerintah khawatir tanpa pengaturan harga batubara khusus listrik berdampak terhadap kenaikan tarif lisrik yang ditanggung masyarakat.

 

Di satu sisi kebijakan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah. Namun sisi lain pembatasan harga tersebut tidak menguntungkan dunia usaha. Sebab, perusahaan penambang batubara tentunya ingin merasakan keuntungan dari kenaikan harga batubara global.

 

Pasalnya, tidak hanya penetapan harga, regulasi tersebut juga mengatur tentang batas kuota pembelian sebesar 100 juta ton per tahun oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Volume tersebut diharapkan mampu memenuhi pasokan untuk pembangkit listrik yang rata-rata konsumsinya mencapai 80-90 ton per tahun.

 

Pemerintah menyadari kebijakan harga batubara khusus listrik tersebut tidak pro terhadap pelaku usaha. Meski demikian, pemerintah menilai produsen batubara tetap mendapatkan keuntungan meski harga batubara ditahan (dikendalikan). Pasalnya, harga patokan yang ditetapkan pemerintah telah mempertimbangkan margin yang dapat diperoleh produsen.

 

“Kami menyeimbangkan kewajarannya seberapa. PLN itu usulannya lebih rendah. Wise decision-nya seperti itu,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, Bambang Gatot Ariyono saat dijumpai Hukumonline di kantornya, Selasa (13/3/2018). Baca juga: Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi Harga Batubara Pembangkit Listrik

 

Sebagai kompensasi, pemerintah mengizinkan produsen batubara meningkatkan jumlah produksinya sebesar 10 persen dari kapasitas produksi yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan. Namun, penambahan produksi tersebut dapat dilakukan dengan syarat produsen mampu memenuhi presentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri dan telah memenuhi ketentuan harga jual batubara.

 

Gatot juga menjelaskan produsen batubara untuk penambahan produksi tersebut produsen batubara harus melaporkan kontrak-kontrak penjualan batubara kepada pemerintah. “Bawa bukti dulu kalau sudah memenuhi kebutuhan domestik,” tambah Gatot.

 

Meski regulasi ini sudah diterbitkan dan disosialisasikan kepada pelaku usaha, pemerintah memberlakukan aturannya mulai 15 Maret 2015. Peraturan ini dibuat tidak berlaku surut, sehingga kontrak-kontrak penjualan batubara yang telah dilakukan sebelumnya masih mengikuti harga pasar. Penetapan harga batubara khusus kelistrikan berlaku hingga 31 Desember 2019.

 

Pengusaha pertambangan batubara, Jonathan Handoyo mengatakan meski tidak berpihak pada dunia usaha, pihaknya tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Menurutnya, pelaku usaha pertambangan juga akan merasakan manfaat dari penetapan harga batubara yang berdampak terhadap tarif listrik ini.

 

“Pelaku usaha batubara itu juga semua konsumen listrik. Jadi semua masyarakat merasakan manfaatnya dari tidak naiknya tarif listrik,” kata Jonathan saat dihubungi Hukumonline.

 

Dia menilai pelaku usaha juga seharusnya menyiasati penjualan batubara ke luar negeri yang mampu menyerap dengan harga lebih tinggi. Menurutnya, saat ini negara yang siap mengimpor batubara dengan harga tinggi adalah China. Hal tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah China yang melarang penggunaan batubara dalam negeri.

 

Jonathan juga menilai kebijakan penambahan produksi 10 persen sebagai kompensasi tidak berpengaruh besar terhadap pelaku usaha. Pasalnya, menurut Jonathan, produsen batubara kerap memproduksi melebih ketentuan yang telah disepakati dengan pemerintah.

 

“Memangnya setiap hari ada orang dinas pertambangan di sana (lokasi pertambangan). Orang letaknya ada di tengah hutan. Jadi siapa yang bisa tahu,” kata dia.

 

Dari sisi PLN, kebijakan ini menjadi angin segar bagi perusahaan tersebut. PLN mengklaim mampu menghemat sebesar Rp 20 triliun. Dengan penetapan harga tersebut dapat menekan kerugian PLN akibat pembelian batubara.

 

Berdasarkan data yang dihimpun Hukumonline, PLN mengalami kerugian hingga Rp 14 triliun akibat kenaikan harga batubara. Pasalnya, rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) mematok harga batubara senilai US$ 60 per ton. Namun realisasi harganya ternyata mencapai US$ 80 per ton. Berdasarkan data KESDM, harga batubara terus meningkat hingga US$ 100,69 per ton pada Februari 2018.

 

Meski harga melonjak, pemerintah tidak menambah subsidi listrik kepada PLN. Rencananya, pemerintah hanya menambah subsidi pada anggaran penyediaan listrik pedesaan. Sebab, ada peningkatan pemakaian listrik rumah tangga pedesaan dan masyarakat tidak mampu dengan kapasitas 450 VA dan 900 VA bertambah mencapai 1 juta pelanggan setiap tahunnya.

 

Karena itu, pemerintah merencanakan penetapan harga batubara khusus kelistrikan sejak Februari. Langkah tersebut untuk menyikapi dari melonjaknya harga komoditas tersebut di tingkat global. Dengan kebijakan ini, pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan tarif listrik hingga akhir 2019.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.