Rabu, 14 March 2018

Catatan Kritis terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Mulai menghilangkan kekhasan tindak pidana lingkungan hidup, tidak jelasnya penerapan asas ultimum remedium dan premium remedium, pidana tambahan, jenis sanksi pemidanaan, dimuatnya unsur melawan hukum, hingga tidak membedakan pertanggungjawaban korporasi dengan pengurusnya.
Rofiq Hidayat
Kiri ke kanan: Raynaldo G Sembiring, Even Sembiring, Andri G Wibisana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3). Foto: RFQ

Beberapa substansi Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus mendapat penolakan dalam elemen masyarakat. Kini, giliran pegiat lingkungan hidup menyatakan penolakannya terhadap rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam RKUHP karena menimbulkan ketidakjelasan. Hal tersebut berdampak akan sulitnya aparat penegak hukum membuktikan tindak pidana (delik) lingkungan hidup dalam RKUHP

 

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G Sembiring menilai materi RKUHP menghilangkan ketentuan yang bersifat khas dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan seperti tertuang dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Seperti penerapan asas ultimum remedium (pemidanaan upaya terakhir) dan premium remedium (penegakan hukum lingkungan prioritas utama).

 

“Dalam RKUHP asas ultimum remedium atau premium remedium tidak ditegaskan dapat atau tidaknya diterapkan dalam tindak pidana lingkungan,” ujar Raynaldo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018). Baca Juga: Alasan Agara RKUHP Tidak Disahkan di Tahun Politik

 

Dia menerangkan asas premium remedium menempatkan penegakan hukum pidana lingkungan sebagai hal utama. Faktanya, asas premium remedium sulit diterapkan lantaran rumitnya membuktikan rumusan tindak pidana lingkungan hidup dan besarnya kerugian negara. “Tindak pidana lingkungan termasuk jenis tindak pidana yang rumit pembuktiannya. Kita khawatir pencemaran atau perusakan lingkungan bakal lolos dari ancaman pidana,” kata dia.

 

Hal lain yang menjadi sorotan dimuatnya unsur melawan hukum dalam Pasal 373 RKUHP. Hal ini berbeda seperti diatur Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Prinsipnya, kata Raynaldo, semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum. Namun bila dituangkan dalam rumusan pasal, maka harus ada beban pembuktian di persidangan.  

 

“Unsur melawan hukum (dalam tindak pidana lingkungan hidup) ini tidak diperlukan, karena unsur kesalahan sudah diatur dan sebagai pembeda perumusan ukuran pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan,” ujarnya.

 

Dijelaskan Raynaldo, unsur melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup sebelumnya dimuat UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun perumusan unsur melawan hukum ini dihapuskan UU No. 32 Tahun 2009. Alasannya, unsur melawan hukum ini seringkali diartikan sebagai melawan hukum formil.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua