Jumat, 16 March 2018

Shidarta: Putusan Pengadilan yang Bagus Perlu Sering Diapresiasi

​​​​​​​Yurisprudensi adalah mahkota hakim yang telah diakui dan dipilih secara cermat dan hati-hati dari banyak putusan. Setiap tahun Mahkamah Agung menerbitkan putusan-putusan terpilih.
M Dani Pratama Huzaini
Shidarta. Foto: Humas MK

Putusan-putusan yang dipilih menjadi landmark decisions tak hanya berasal dari satu lingkungan peradilan. Setelah dipilih lalu diangkat kaidah hukum yang tercantum dalam putusan. Kaidah hukum itu ditarik dari pertimbangan majelis hakim. Sebagian putusan terpilih menerobos formalism perundang-undangan, sebagian lagi mengisi kekosongan hukum. Yang jelas, kaidah hukum yang diangkat sangat berguna bagi masyarakat luas.

 

Beberapa tahun terakhir, putusan terpilih dimasukkan ke dalam buku Laporan Tahunan (laptah) Mahkamah Agung, dan diluncurkan bersamaan dengan sidang terbuka laptah. Tahun ini, peluncuran laptah Tahun 2017 dilakukan bersamaan denan pameran kampung hukum. Tetamu yang hadir bisa membaca putusan-putusan apa yang dipublikasikan Mahkamah Agung. Mereka yang tertarik menggeluti anotasi, penelitian, atau melakukan kajian terhadap putusan hakim, daftar landmark decisions itu sangat penting. Terutama jika dikaitkan dengan yurisprudensi.

 

Dalam konteks itulah Hukumonline mewawancarai Shidarta. Akademisi Universitas Bina Nusantara Jakarta ini adalah salah seorang akademisi yang intens melakukan kajian terhadap putusan-putusan hakim. Termasuk penafsiran hukum. Salah satu karya tulisnya adalah  ‘Perumusan Kaidah Yurisprudensi dan Kelayakannya Sebagai Sumber Formal Hukum Bagi Pengembangan Sistem Hukum Indonesia’.

 

Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Hukumonline melalui telepon, Shidarta menyampaikan pandang-pandangannya. Berikut petikannya:

 

Secara umum, bagaimana akademisi melihat yuriprudensi di Indonesia?

Sebetulnya secara konsep, tidak ada otoritas yang bisa menentukan itu yurisprudensi atau bukan. Karena, sekalipun itu dimuat di dalam buku, dikasih judul yurisprudensi, diterbitkan secara official oleh Mahkamah Agung (MA), kalau ternyata tidak pernah ada hakim yang mengutip putusan itu di dalam putusan-putusan setelahnya maka tetap saja tidak bisa disebut yurisprudensi. Jadi kalau mau disebut bisa putusan-putusan yang bagus, bisa jadi reference, itu iya. Tapi untuk disebut sebagai yurisprudensi maka harus ditindaklanjuti ke dalam bentuk kutipan oleh hakim-hakim setelah itu.

 

Untuk hal yang demikian (putusan-putusan yang bagus dan bisa dijadikan reference), apakah relevan atau tidak disebut landmark decisions?

Ini dua hal yang berbeda. Memang biasanya landmark decisions itu diambil dari yurisprudensi. Jadi dari sekian banyak yurisprudensi, kemungkinan ada yang menonjol. Yang terus menerus dikutip, yang selalu menjadi perhatian bahkan tidak hanya di dalam, tetapi juga barangkali di luar negeri. Misalnya putusan terkait listrik adalah barang. Itu adalah landmark decisions. Kita tidak peduli lagi itu ptusan dibuat di pengadilan mana. Tapi putusan itu sedemikian menjulangnya, sehingga menjadi referensi yang dianggap menerobos kekakuan atau kelemahan dari hukum positif yang ada. (Baca juga: Tentang Aktualisasi Yurisprudensi)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua