Jumat, 16 March 2018

Shidarta: Putusan Pengadilan yang Bagus Perlu Sering Diapresiasi

 

Itu yang dimaksud landmark decisions. Jadi tidak semua yurisprudensi merupakan landmark. Harus ada penemuan hukum yang signifikan untuk bisa disebut sebagai landmark decisions. Kalau tidak signifikan itu bukan landmark, itu hanya sekadar memperluas, menambah unsur dari sebuah kaidah yang sudah ada.

 

Kembali ke pandangan akademisi terkait Yurisprudensi tadi?

Saya ambil contoh, pernah ada putusan terkait perkawinan penganut agama yang berbeda. Mereka menikah di catatan sipil. Putusan itu kemudian dimuat di dalam buku yurisprudensi MA. Tapi praktis setelah itu, putusan itu tidak ada yang mengutip. Itu menunjukkan bahwa MA tidak punya otoritas untuk memaksa hakim-hakim di bawahnya untuk menggunakan suatu putusan sebagai referensi atau tidak.

 

Akibat dari hal ini adalah, putusan-putusan hakim seringkali menjadi miskin referensi. Kekhawatiran saya, sekalipun ada putusan yang dikutip sampai disebutkan nomor putusannya, jangan-jangan hakim yang mengutip putusan itu pun belum pernah membaca putusan bersangkutan. Bisa jadi dia mengutip dari putusan yang sebelumnya juga mengutip putusan tersebut. Jadi dia mengambil dari bukan sumber yang pertama. Ini berbahaya karena bisa jadi (pengutipan) ini tidak tepat. (Baca juga: Siapa Bilang Yurisprudensi Tak Penting Bagi Hakim Indonesia)

 

Dengan demikian, harusnya putusan hakim itu dibantu dengan referensi sehingga bisa memperkaya putusan-putusan mereka. Katakanlah misalnya kasus pidana ya, minimal dia harus mengutip undang-undang, mengutip doktrin, dari ahli-ahli yang didatangkan, dari buku yang dikutip oleh jaksa atau penasihat hukum. bisa juga diambil dari yurisprudensi. Minimal itu harus muncul. Karena kalau mengambil dari undang-undang saja itu terlalu minimalis. Saya membahasakan dengan begitu karena referensinya sangat sedikit. Di luar itu, hakim juga sebenarnya harus punya sikap. Jadi dia tidak hanya menganalisis dari pihak jaksa atau pihak penasihat hukum. Kadang-kadang (hakim) juga harus mengambil jalan tengah sehingga dia bisa menunjukkan sikap yang berbeda dari keduanya. Dengan begitu menunjukkan ketika hakim memutuskan, sebenarnya ada pergulatan ilmiah yang harus mereka munculkan.

 

Bagaimana posisi dari yurisprudensi dalam khasanah keilmuan hukum di kampus-kampus sekarang?

Sebenarnya sangat bergantung dari area hukumnya. Area hukum yang dinamis, pasti sering mengutip putusan-putusan hakim. Saya contohkan misalnya merek. Dosen-dosen yang mengajar HAKI (hak kekayaan intelektual –red), pasti akan terdorong untuk mengacu pada putusan-putusan. Putusan tentang merek terkenal, misalnya kasus Singer. Persamaan pada pokoknya pada kasus-kasus tertentu sering muncul di merek.

 

Atau, yang mengajar persaingan usaha. Putusan-putusan KPPU yang kemudian dikukuhkan di MA itu pasti sering dikutip. Jadi sebenarnya terkait sama area hukumnya: cyber, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Tapi kalau kita mengacu Pengantar Ilmu Hukum, kasus-kasus yang seirng dimunculkan adalah landmark misalnya perbuatan melawan hukum, atau kasus-kasus yang agak nyeleneh. Bukan yurisprudensi tapi menarik seperti putusan hakim Bismar Siregar. Jadi selalu ada potensi untuk mengutip putusan hakim dalam kuliah-kuliah. Tetapi sebagai negara yang masih kuat tradisi civil law, kita tidak bisa menampik bahwa diskusi tentang Undang-Undang jauh lebih dimunculkan daripada mereka menganalisis kasus.

 

Selanjutnya, selain tergantung pada area hukumnya, penyebab yang lain adalah kesulitan untuk mencari informasi dari putusan-putusan itu. Kita lihat di situs MA. Di situkan tidak membuat analisis, hanya deskriptif kan. Artinya sebenarnya hanya meng-upload saja kan tidak ada anotasi. Padahal, seorang hakim ketika membuat keputusan, tidak bisa mengklaim bahwa putusan dia adalah yurisprudensi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua