Senin, 19 Maret 2018
Plt Dirjen AHU Cahyo R Muzhar: Mendongkrak Investasi Asing dengan Reformasi Tugas dan Fungsi AHU
Menggairahkan perekonomian dan menarik minat asing untuk berinvestasi di Indonesia menjadi target Ditjen AHU ke depan. Salah satu caranya dengan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Bagaimana Plt Dirjen AHU mewujudkan visi tersebut dengan program-program prioritasnya? Simak wawancara khusus hukumonline dengan Plt Dirjen AHU, Cahyo R Muzhar.
Novrieza Rahmi
Plt Dirjen AHU Cahyo R Muzhar: Mendongkrak Investasi Asing dengan Reformasi Tugas dan Fungsi AHU
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar. Foto: RES

Awal Februari lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly melantik Cahyo Rahadian Muzhar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Cahyo menggantikan Freddy Harris yang berpindah posisi sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual (KI).

 

Cahyo yang kini masih merangkap jabatan sebagai Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) pada Ditjen AHU ini memikul tugas cukup berat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar setiap kementerian/lembaga, termasuk Kemenkumham meningkatkan kepercayaan asing agar berinvestasi di Indonesia.

 

Arahan itu merupakan pengejawantahan dari Nawacita Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Mengingat Ditjen AHU memegang salah satu peranan penting, maka Cahyo menginisiasi beberapa program prioritas dalam mendukung Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha di Indonesia.

 

Dari beberapa program prioritas, ada yang memang meneruskan program Ditjen AHU sebelumnya, ada pula yang baru dirintis di masa kepemimpinan Cahyo. Salah satu program yang sudah berjalan tak lain pelaksanaan Peraturan Menkumham (Permenkumham) terkait ujian pengangkat notaris yang perdana mulai diselenggarakan April 2018.

 

Permenkumham dimaksud adalah Permenkumham No.62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No.25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Permenkumham No.25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

 

Permenkumham ini menuai kritik karena membuat calon notaris harus menempuh ujiian cukup panjang untuk diangkat menjadi notaris. Sebagai syarat mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), calon notaris harus mengikuti ujian pra Anggota Luar Biasa (ALB). Calon notaris juga harus mengikuti ujian tesis kelulusan Magister Kenotariatan (MKn).

 

Selain ujian-ujian itu, calon notaris harus magang selama dua tahun di kantor notaris.  Mengingat proses yang cukup panjang tersebut, Calon Notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris indonesia (ALB INI) membuat petisi melalui situs change.org dan hingga Jumat, 16 Maret 2018 sudah ditandatangani lebih dari 2248 orang.

 

Program prioritas Ditjen AHU lainnya melakukan rerformasi perizinan berbasis online, melakukan finalisasi terhadap tiga Permenkumham untuk kemudahan berusaha, serta menginisiasi penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Fidusia, dan RUU Kepailitan.

 

Satu lagi program prioritas yang tengah digodok Ditjen AHU di bawah kepemimpinan Cahyo adalah membuat usulan atau rekomendasi kepada Presiden agar Indonesia menjadi anggota dari organisasi internasional, Hague Conference on Private International Law Conference de La Haye De Droit International (HCCH).

 

Mengutip situs Ditjen AHU, HCCH merupakan organisasi intenasional bergerak di bidang hukum perdata internasional. Dimana, bidang hukum perdata internasional itu terbagi dalam tiga kategori. Pertama, Civil Procedure & Legal Co-operation. Kedua, Family Law & Child Protection. Ketiga, Ketiga, Commercial Law & Finance Law.

 

Untuk lebih mendalami program-program prioritas, serta visi misi Ditjen AHU di bawah nahkoda Cahyo, hukumonline berkesempatan mewawancari lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut di kantornya beberapa waktu lalu. Berikut kutipannya: 

 

Apa visi dan misi Anda sebagai Plt Dirjen AHU? Program mana yang layak untuk diteruskan, dihentikan, dan dibenahi?

Saya kan per tanggal 1 Februari jadi Plt Dirjen AHU. Kalau saya prinsipnya, pendekatan saya, pergantian itu tidak harus, tidak boleh men-delay pekerjaan atau program. Artinya, begitu saya masuk harus saya lanjutkan. Apapun yang sudah ada harus saya lanjutkan. Kalau ada masalah kita tahu mana yang perlu dimaksimalkan dan mana yang perlu dibuat baru, itu sambil jalan baru tahu.

 

Jadi, memang kita harus ada pendekatan yang berbeda. Saya tidak mau sebagai pejabat baru, kemudian langsung serta merta apa yang dilakukan pejabat lama atau saya harus berbeda dengan pejabat yang lama. Sebab, para pejabat yang lama, programnya sudah bagus, implementasinya bagus, dan berjalan, kenapa harus kita ganti? Mengubah apalagi mengganti? Jadi, saya melanjutkan saja.

 

Memang ada issue-issue, bidang-bidang yang boleh dikatakan seksi atau menjadi perhatian publik dan media. Saya ingin menggarisbawahi, sebenarnya AHU itu apa saja. Selama ini mungkin tergantung fokus atau interest publik, media. Tapi, di AHU itu kan ada Direktorat Perdata, ini banyak issue, interest-nya. Ada juga Direktorat Pidana yang menangani masalah, seperti grasi. Ini saya ambil issue-issue pentingnya saja ya.

 

Terus ada juga Direktorat Teknologi Informasi (TI). Banyak orang mengatakan bahwa ini direktorat yang supporting. Padahal, tidak. Justru Direktorat ini penting karena Direktorat inilah yang membuat kebijakan, melaksanakan, dan men-support pelayanan-pelayanan publik yang diberikan oleh AHU.

 

Kan sekarang kita sudah terus, tentunya atas perintah Presiden melalui Pak Menteri, kita harus speeding up the process of public services. Pelayanan publik harus kita percepat, antara lain tentunya dengan meng-online-kan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit di dalam Ditjen AHU. Jadi, Direktorat TI ini memegang peranan penting.

 

Selain ketiga direktorat tersebut?

Ada di situ Direktorat Tata Negara, menata masalah kewarganegaraan, partai politik, dan sebagainya. Ada juga direktorat OPHI, Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Ini yang saya sampai saat ini masih menjabat. OPHI itu jadi penjuru kerja sama penegakan hukum. Jadi, kalau penegak hukum, jaksa, penyidik atau penuntut umum dari KPK atau kepolisian perlu untuk kepentingan penyidikannya, misalnya periksa saksi atau mencari tersangka, melalui Mutual Legal Assistant (MLA), itulah salah satu kewenangan Menkumham sebagai central of authority yang diatur oleh UU.

 

Tentunya, di bawahnya ada Dirjen AHU, terus Direktur OPHI. Jadi, kalau pernah dengar kasus-kasus seperti misalnya kepolisian ingin periksa saksi di luar negeri atau mendatangkan saksi untuk memberikan kesaksian di pengadilan, ya lewat mekanisme itu.

 

Sekarang penegakan hukum kan tidak hanya melulu masalah hukuman badan yang kita kejar, tapi juga tentunya kita ingin agar, misalnya dalam konteks kasus korupsi, kerugian negara itu bisa dikembalikan ke Indonesia. Dua approach. Approach-nya adalah memastikan bahwa seorang pelaku kejahatan bisa dihukum di Indonesia melalui proses ini tentunya. Kemudian, asetnya dikembalikan melalui proses itu. Jadi, ini sekadar sedikit tentang apa AHU ini. AHU sangat divers tugas dan fungsinya, tidak satu arah. Ini perdata tidak ada kaitannya dengan pidana, pidana tidak ada kaitannya dengan tata negara. Divers sekali.

 

Di antara direktorat-direktorat tadi, mana yang memang "digenjot" atau menjadi fokus arahan Presiden?

Jadi, Nawacita Pak Jokowi, meningkatkan daya saing Indonesia. Menggairahkan perekonomian dengan menarik Penanaman Modal Asing (PMA), investor untuk masuk ke Indonesia. Ini salah satu ukuran investor mau masuk ke Indonesia, mereka mengacu atau merujuk kepada World Banks Ease of Doing Business ranking. Kita sekarang di ranking 72 dari 190 negara. Tentunya harapan Pak Presiden kita Indonesia bisa masuk di kisaran 40 besar. Ya, dimana itu boleh dikatakan ambisius, tapi memang itu harus kita lakukan.

 

Maka, itu instruksi Pak Presiden kepada seluruh kementerian, khususnya melalui koordinasi Menko Perekonomian untuk melakukan reform di masing-masing kementerian, khususnya kementerian-kementerian terkait yang bisa mendongkrak atau mendukung peningkatan ranking ease of doing business. Tapi, jangan mengatakan bahwa is all about ease of doing business. Kita juga harus reform other sectors yang juga pada akhirnya dapat mendukung, meng-attract, menarik minat investor untuk datang ke Indonesia. Sebenarnya kan ini terkait kemudahan berusaha ya.

 

Bagaimana upaya Ditjen AHU untuk menyukseskan EoDB?

Di Kemenkumham sendiri kita memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menyukseskan ease of doing business ini. Khususnya, kalau yang terkait di kita itu, kita kan sekarang lagi reform, trying to reform our all laws and regulations. Di bidang apa saja? Kita sedang dalam proses tiga prioritas kita: Reform yaitu di penyusunan RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Fidusia, dan RUU Kepailitan. Itu tiga hal. Tapi, sambil ini kan in the long run ya, kita harapkan ini semua akan dalam bentuk draft di akhir tahun. Kita juga bekerja sama karena untuk mencapai ini, approach di AHU adalah kita bicara sama stakeholder.

 

Mungkin salah satu hal perlu dimaksimalkan pemerintah dalam mencapai target-target seperti ini adalah approach-nya. Approach-nya apa? Ya policy maker dan regulator itu tidak tahu dan tidak harus tahu sebetulnya apa sih yang menjadi concern. Apa sih yang menjadi kendala-kendala atau apa sih yang sebetulnya dapat men-speed up atau menarik lebih banyak calon-calon investor ke Indonesia? Artinya, kita harus bicara sama stakeholder, baru kita tahu. Siapa sih stakeholder-nya? Tentu practitioner, akademisi, business people. Kita bicara sama mereka.

 

(Baca Juga: Kemenkumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan M.Kn. Harus Dihentikan)

 

Oleh karena itu, kita kerja sama dengan universitas. Ada yang dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), ada yang memang kita juga melakukan secara internal. Tapi, dalam prosesnya itu kita libatkan stakeholder as possible. Jadi, related, stakeholder-nya kita undang. Kita akan juga libatkan dunia usaha, asosiasi-asosiasi. Kayak misalnya asosiasi di industri-industri tertentu. Kita juga bicara dengan perkumpulan-perkumpulan yang memang mereka punya interest atau kepentingan di situ. That's our approach.

 

Adakah pembenahan kebijakan yang akan dilakukan Ditjen AHU dalam waktu dekat?

Perubahan yang kita lakukan dalam waktu dekat atau sudah kita lakukan dalam waktu dekat adalah melakukan penyempurnaan dari Permenkumham yang sudah ada. Permenkumham-Permenkumham yang mendukung ease of doing business. Salah satunya adalah yang telah dirintis oleh Pak Freddy, misalnya terkait dengan yang bisa menyumbangkan ke arah perbaikan ranking kita di dalam konteks ease of doing business, tapi issue starting business-nya. Kita sudah mulai dengan aturan, seperti modal dasar suatu Perseroan Terbatas (PT) yang tadinya minimal Rp50 juta, kemudian sudah diserahkan kepada kesepakatan para shareholder-nya. Hal-hal seperti ini tentunya kami mudahkan juga untuk bisnis startup.

 

Terus, tarif jasa notaris kita turunkan karena kita juga koordinasi dengan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kita dengar bahwa masih ada suara-suara dari investor yang mengeluhkan terkait dengan tarif jasa notaris. Sebetulnya sih kalau saya bilang depends juga. Kalau investor asing ini modalnya besar, seharusnya tidak menjadi issue.

 

Pembenahan terhadap aturan kurator?

Untuk soal insolvency, kita akan lakukan perbaikan juga terkait dengan kurator dan pengurus. Kita ingin agar kurator itu juga dapat dimonitor kinerjanya. Karena begini, sejak diberlakukannya UU Kekuasaan Kehakiman yang baru, maka kurator itu sebenarnya mempunyai kewajiban untuk melapor kepada hakim pengawas. Tapi, kan issue-nya adalah hakim pengawas itu load pekerjaannya banyak dan pergantiannya cukup cepat, sehingga kami berpikiran bahwa di samping mereka menyampaikan laporan kepada hakim pengawas, karena mereka itu mendaftar dan pengangkatannya di Kemenkumham, makanya otomatis kami juga berpandangan bahwa para kurator dan pengurus itu juga perlu menyampaikan laporan kinerja mereka kepada Menkumham.

 

Jadi, itu yang memang sekarang Permenkumham-nya masih dalam proses. Meskipun di situ ada diskusi karena memang UU menyatakan bahwa (hanya) lapor kepada hakim pengawas. Tapi, kenyataannya juga bahwa karena pergantian dari hakim pengawas itu, maka ini juga belum secara maksimal ter-compile dengan baik.

 

Ada pemikiran, tapi kami juga baru akan melakukan pendekatan kepada pihak Mahkamah Agung (MA). Mungkin kami akan melakukan kerja sama. Diharapkan nanti dalam bentuk MoU dengan MA. Ini kan masih ada sedikit perbedaan pendapat dari asosiasi-asosiasi kurator yang merasa bahwa kewajiban mereka (hanya kepada hakim pengawas). Berpandangan (seperti itu) ya tidak salah juga interpretasinya karena dalam UU Kepailitan, mereka hanya mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pengadilan, dalam hal ini hakim pengawas.

 

Nah, kalau kita bikin MoU dengan MA, apapun yang disampaikan ke MA kan bisa juga kita dapatkan berdasarkan MoU tersebut. Ya mungkin agak mutar, tapi tidak apa-apa. Ini kan menjaga bahwa laporan itu, setiap kurator itu laporannya kita punya. Sebab begini, reform itu kan sebetulnya, legal reform sama institutional reform. Legal reform bisa dilaksanakan, institutional reform itu juga harus dilaksanakan kan? Dua-duanya harus sejalan. Legalnyaseperti apa? Ya kita memastikan bahwa implementasinya juga efektif, juga jalan.

 

Mudah-mudahan kita mengharapkan kurator itu bisa punya kewajiban juga untuk melapor kepada Menkumham. Tapi, tentu kita lihat lah bagaimana. Kalau memang ada parallel policy-nya, kita juga akan approach MA supaya bisa dapat (laporan kurator). Nanti kita kerja sama juga dengan MA. Cuma, logical thinking di balik ini adalah karena pengangkatan, pendaftaran (kurator) oleh Menkumham ke Kemenkumham, artinya masak setelah daftar kita lose touch sama sekali udah blas begitu saja, kan tidak bisa seperti itu.

 

Lantas, bagaimana dengan notaris?

Nah, kembali kalau kita bicara ease of doing business, ini kan dalam scope sempit. Tapi, kita bicara soal how doing make Indonesia attractive for foreign investor, kan besarannya seperti itu. Artinya ada juga kewajiban-kewajiban, seperti yang kita sedang lakukan sekarang adalah memperbaiki terus sistem registrasi. Contoh, terkait dengan badan hukum, PT, yayasan, itu kita sekarang di dalam sistem kita, kita mewajibkan adanya pencantuman Beneficial Owner (BO). Kaitannya, Indonesia sejak saat ini sedang dalam proses untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).

 

FATF itu, kita harus bisa menunjukan, mengetahui, melakukan at most maximum due diligence terhadap badan-badan hukum yang terdaftar di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, berarti memberikan tanggung jwb kepada notaris, karena notaris yang membuat akta, kemudian mendaftarkan atau meregisternya di kementerian. Mereka itu juga harus lakukan maximum due dilligence terhadap klien mereka. Sebab, memang issue-issue sekarang yang menjadi perhatian FATF adalah BO. Itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), terorisme, dan sebagainya. Jadi, harus tahu betul-betul siapa sih the ultimate beneficial owner dari suatu entitas ini? Itu salah satu rekomendasi yang FATF minta dan kita juga sudah lakukan di kementerian ini.

 

(Baca Juga: Dirjen AHU Sarankan Calon Notaris Tidak Uji Materi Permenkumham 62/2016)

 

Kembali tadi masalah bukan putting ya, tapi making our public notary more responsible. Nah, ini juga dikaitkan dengan pendidikan dan ujian pengangkatan notaris. Jadi, awalnya lembaga pendidikan atau universitas yang memberikan pendidikan (program) kenotariatan (MKn) berjumlah enam universitas, tapi sekarang existing itu jadi 42 atau 43, i'll give you the exactly number.

 

Nah, bagi kami sih, artinya kan ini Pak Freddy (sudah) coba untuk berdialog dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk supaya melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan kenotariatan. Sebab, (kenotariatan) kan sebetulnya spesifik ya. Itu adalah pendidikan yang sangat spesifik. Seharusnya (kenotariatan) bukan S2 (magister) atau apa, karena S2 itu kan bukan pendidikan profesi. Seharusnya kenotariatan ini pendidikan profesi.

 

Hasil dialog dengan Kemenristekdikti?

Dialog dengan kemenristekdikti sudah dilakukan. Tapi, faktanya bahwa universitas-universitas itu sudah eksis dan program itu sudah mereka jalankan. Sambil kita terus berusaha untuk berdialog terkait dengan semakin berkembangnya, meluasnya, atau semakin banyaknya universitas yang menyelenggarakan pendidikan kenotariatan, pada saat yang bersamaan kita juga coba untuk menyaring (notaris).

 

Karena begini, daya tarik investasi di Indonesia banyak faktor (yang mempengaruhi) ya. Issue-nya regulatory, kebijakan, kualitas dari stakeholder-nya masing-masing, government, private sector, the lawyer, the notary, kurator, ini kan quality. Jadi, (kami ingin) bagaimana caranya supaya ini bisa juga secara paralel disempurnakan, ya pendidikan profesi-profesi ini juga harus ditingkatkan.

 

Nah, upaya kita adalah dengan menyusun secara maksimal, sungguh-sungguh, mengetatkan lah pengangkatan notaris. Jadi, ya ujiannya, prosesnya kita buat strict. Boleh saja orang semua sekolah, tapi tidak semuanya bisa diangkat menjadi notaris. Itu kan sambil jalan, paralel dengan tetap melanjutkan dialog dengan Kemenristekdikti.

 

Dialog ini sudah dilakukan oleh Dirjen AHU sebelumnya. Apa upaya anda ke depan soal pendidikan notaris?

Itu (dialog) kan sudah dirintis waktu Pak Freddy. Saya sekarang memang memfokuskan pada ujian-ujian ini. Sebab, ini harus di-adress-nya dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan masukan. Lembaga-lembaga pendidikan seperti itu kan juga tentunya hak mereka ingin mengembangkan pendidikan maupun pelatihan-pelatihan di masing-masing universitas. Itu memang menjadi domain dari Kemenristekdikti. Tapi, "produk-produk" (notaris) dari universitas ini pada saat mereka ke luar ya tentunya akan berdampak pada Kemenkumham. Nah, justru itu, sambil ini jalan, keinginan untuk moratorium itu, ya kita di Kemenkumham melakukan pengetatan. Perbaikan terus terhadap proses ujian pengangkatan notaris.

 

Terkait ujian pengangkatan notaris, muncul "suara-suara" dari ALB INI dan calon notaris yang mengeluhkan harus mengikuti banyak ujian untuk menjadi notaris. Bahkan kalau dengan ujian kelulusan Mkn, mereka harus melewati empat ujian. Bagaimana tanggapan anda?

Sekarang begini, saya mohon maaf, saya nih baru dan saya belum lihat. Tapi, logikanya begini saja. Sekarang saja masih ada notaris-notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai UU yang menyebabkan kemudian banyaknya sengketa-sengketa, permasalahan-permasalahan. Nah, pendidikan-pendidikan ini adalah salah satu (untuk) menyaring. Sudah disharing ketat saja masih ada masalah, apalagi tidak disaring dengan ketat.

 

Tapi kami sih siap saja untuk diskusi, karena kami juga dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara berkala bertemu. Jadi, if they have to something to say, if they have any complain, if they have any suggestion, just talk to us. Kasih apa yang menjadi keberatan. Bicara, dialog sama kami. Saya terbuka untuk berdialog. Dialog dengan INI dan saya dengan Bu Yualita (Widyadhari -Ketua Umum Pengurus Pusat INI) juga dialognya konstruktif kok.

 

Kita harus melihat, dari INI sendiri harus begini, mereka kita harapkan juga dapat meng-identify what are they issues? why are those issue consider by them as issues? Kita tanya kenapa itu (menjadi) issue? Oke. Terus, suggestion mereka apa? Tentu, INI juga punya kepentingan. Mereka kan juga tentu punya pride agar organisasi INI bisa memang adalah organisasi profesional yang dapat dipercaya masyarakat. Artinya, di situlah kita perlu berdialog. What are they issues? Saya juga belum lihat apa issue-nya. Masalnya di apa? Kenapa empat (ujian) ini jadi masalah?

 

(Baca: Jalan Panjang Berliku, Kini Menjadi Notaris Harus Lulus 4 Ujian Khusus)

 

Sebetulnya kan ujian-ujian ini, bagi mereka yang menginginkan notaris yang profesional, ini bagus juga bagi mereka. Jadi, mereka yang ada itu adalah notaris-notaris yang profesional, yang telah melampaui semua stages atau seleksi ini. Saya pikir tidak hanya INI saja ya, kita saja di birokrasi, pegawai negeri, seleksi itu kan terus, ketat. Tidak bisa di-lose-in saja. Bahkan, evaluasi tetap harus dilakukan secara berkala. Dengan ini, any profession, saya rasa yang namanya seleksi harusnya dilihat sebagai suatu hal yang positif untuk memastikan bahwa mereka-mereka itu yang memang jasanya diperlukan oleh publik, adalah orang-orang yang bisa me-represent kepentingan publik secara benar dan maksimal.

 

Bagaimana dengan tindak lanjut permintaan moratorium Mkn kepada Menristekdikti?

Memang kan belum ada moratorium, masih pembicaraan, masih diskusi. Sebab, yang memberikan izin (pendidikan Mkn) itu kan Menristekdikti.

 

Selain program-program prioritas di atas, apa anda juga sedang mengupayakan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional?

Ada hal-hal lain sebetulnya yang juga sedang kami rintis. Saya tidak akan bicara strictly ease of doing business, tapi lebih kepada meningkatkan kepercayaan kepada Indonesia untuk pihak asing berinvestasi di Indonesia atau pihak-pihak asing bertransaksi dengan economic players atau traders di Indonesia. Jadi, kita nih, Indonesia, tidak menyadari bahwa kita is the only country in ASEAN, satu-satunya negara di ASEAN yang belum, baik menjadi anggota HCCH dan belum mengaksesi satu pun konvensi di bawah umbrella, review atau naungan dari HCCH.

 

Jadi, negara ASEAN itu minimal sudah menjadi party atau anggota dari HCCH atau minimal menjadi pihak pada salah satu konvensi yang berada di bawah koordinasi atau naungan HCCH. Yang kita lagi lihat dalam kontes peningkatan daya saing Indonesia dan memfasilitasi pelaku bisnis, kemudahan berusaha, dan sebagainya, itu adalah yang disebut dengan Apostille Convention, konvensi tentang legalisasi dokumen-dokumen publik asing. Misalnya begini, seseorang ingin menggunakan suatu dokumen di luar negeri, dokumen ekspor, ingin digunakan di dalam negeri. Dia akan (cukup) melihat (di Kemenkumham), tidak perlu legaliasi (yang) prosesnya (panjang).

 

Kalau dulu kan dari kementerian terkaitnya, lalu ke Kemenkumham. Kemenkumham dilihat lagi, tanda tangan benar nggak? Oh benar, (baru) dilegalisasi di Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kemudian, ke kedutaan negara mana itu dituju, di mana dokumen itu akan dipakai atau ke kedutaan Indonesia dulu di tempat negara yang dituju. Proses legalisasi itu kan panjang.

 

Nah, dengan Apostille Convention ini tidak perlu. Jadi, legalisasinya cuma satu pintu, langsung ke Kemenkumham saja. Tapi, kan ini sudah ada network-nya. Sebagai negara pihak pada Apostille Convention, kita sudah ada network, sehingga dokumen yang dilegalisasi melalui konvensi ini otomatis sudah langsung berlaku, dipakai di negara tujuannya. Tidak perlu proses-proses panjang itu lagi. Dan, ini kita sedang men-develop sistem yang akhirnya nanti kita menuju ke aksesi itu. Makanya, kita harapkan nanti, ini rekomendasinya sedang dibuat oleh Kemenkumham untuk kita aksesi konvensi tersebut.

 

Memang, apa keuntungan atau manfaat menjadi anggota HCCH?

Memang, kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang me-review keanggotaan kita pada berbagai organisasi internasional. Jangan sampai kita jadi anggota organisasi internasional, kita bayar annual fee, annual contribution, kontribusi tahunan, tapi kita tidak mendapatkan manfaat. Nah sekarang, konferensi atau organisasi ini, HCCH, justru bermanfaat. Sebab, di situ tidak hanya Apostille Convention saja, ada konvensi mengenai Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, ada Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, ada juga (konvensi) terkait dengan Choice of Court Agreements. Ya macam-macam, yang sebenarnya bisa menambah kepercayaan investor kepada kita. Jadi, why not? Kenapa tidak? Kenapa kita tidak menjadi anggota organisasi ini?

 

Sudah sampai tahap manakah rekomendasi untuk menjadi anggota HCCH yang dibuat Kemenkumham untuk Presiden?

Jadi, ini akan sedang disusun rekomendasi kepada Presiden untuk kita menjadi anggota HCCH dan juga minimal mengaksesi Apostille Convention, dalam konteks meningkatkan daya saing Indonesia. Dengan itu, kita ingin nanti akan mendapatkan technical assistance. Keuntungannya kita menjadi anggota HCCH itu, kita dapat technical assistance kalau kita mau aksesi konvensi. Terus, kita juga ikut dalam committee meeting. Artinya, kita ikut apapun konvensi nanti yang sedang digodok oleh HCCH, Indonesia akan punya suara.

 

Di situlah national interest kita. Kita bisa perjuangkan. Tentu, nanti banyak negaranya nih. (83 members: 82 states and 1 regional economic integration organisation). Kalau orang bertanya, Indonesia satu, negara (member) kan banyak, ini kan issue-nya, (tapi) masalahnya bagaimana kita me-lobby, bagaimana kita mendiplomasi.

 

(Baca Juga: Hambat Izin Investasi, Pemda Bisa Kena Sanksi)

 

Kita cari mana yang like minded countries, mana yang punya kepentingan sama. Ini kan teknis di lapangan nanti bagaimana kita meng-goal-kan kepentingan nasional. Kan ada (negara) yang mirip-mirip nih. Tentu di situlah kita lobby, kita cari like minded countries, (negara) yang punya kepentingan kurang lebih sama.

 

Seberapa penting lobby-lobby itu dilakukan untuk kepentingan nasional kita?

Makanya, kami di Kemenkumham, dalam scope lingkup tugas dan fungsi kami, setiap kami lakukan perundingan ataupun engagement dengan pihak internasional, kami akan melakukan lobby-lobby seperti itu. Jadi, kepentingan nasional kita ya lewat organisasi internasional. Memang, kalau kita bicara apakah kepentingan Indonesia terwakili atau bagaimana sih kita caranya memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan Indonesia?

 

Ini saya bicara dalam level yang lebih umum, ya artinya kita jangan pernah khawatir melihat organisasi internasional atau melihat inisiatif-inisiatif baru. Misalnya, ada perundingan apapun, artinya kalau kita mau ikut shaping the international architecture, di mana di situ kepentingan Indonesia terwakili, maka kita harus proaktif di organisasi internasional, pertemuan-pertemuannya ataupun inisiatif-inisiatif internasional maupun regional. Kita harus aktif di situ.

 

Kalau kita selalu di luar, terus kita kemudian khawatir, ah kita lihat-lihat dulu lah ini apa, ya tidak bisa. Kita justru harus di dalam. Sebab, begitu kita di dalam, kita bisa ikut cawe-cawe menentukan arah kebijakan organisasi internasional itu untuk kepentingan nasional kita ataupun cawe-cawe dalam konteks apapun, baik international organization, regional organization, regional arrangement, apakah itu namanya whatever cooperation, semua regional architecture kita harus ikut. Jadi, kita bisa identify. Kita harus identify, di mana nih kepentingan-kepentingan kita.

 

Yang tujuan akhirnya menaikan ranking Indonesia dalam EoDB?

Itu salah satu. (Tapi, juga) Untuk pembangunan perekonomian dan sebagainya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.