Senin, 19 March 2018
Editorial
Logika Terbalik
Pernyataan meminta penundaan penetapan calon kepala daerah yang tersangkut korupsi itu juga melanggar komitmen negara dalam hal pemberantasan korupsi.
RED
Logika Terbalik
Ilustrasi

Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi seolah menepis istilah “Hukum Harus Menjadi Panglima”. Padahal istilah ini bermaksud agar proses penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan tanpa ada intervensi.

 

Pernyataan tersebut semata-mata hanya menguntungkan sisi calon kepala daerah saja, karena penetapan tersangka bisa menghancurkan kontestasi perpolitikan para calon kepala daerah yang menjadi tersangka KPK.

 

Bahkan tudingan KPK tengah berpolitik malah semakin menyakitkan rakyat. Jelas pernyataan ini terlalu mengada-ada, bahkan cenderung aneh. Atau masuk dalam kategori intervensi terhadap hukum.

 

Proses penegakan hukum tidak bisa disamakan dengan proses politik. Meski kedua proses itu bagaikan dua mata pisau yang berlainan, namun keduanya seharusnya malah bisa saling melengkapi.

 

Penetapan tersangka oleh KPK bisa mencerahkan masyarakat untuk mengetahui calon pemimpin daerahnya. Apakah calon tersebut pantas untuk memimpin dan mengelola sebuah daerah? Jika iya, potensi kerugian negara yang lebih besar lagi ke depannya dapat dicegah dari awal.

 

Sejalan dengan itu, pendidikan politik yang diterapkan semakin mencerdaskan masyarakat. Marwah pemilihan kepala daerah malah semakin terjaga. Hasilnya, kepala daerah yang terpilih merupakan orang-orang yang jauh dari perbuatan tercela.

 

Meski begitu, asas praduga tak bersalah harus tetap ada. Seharusnya Pemerintah mendukung lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Bukan seolah-olah “menghalang-halangi” proses penegakan hukum.

 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini jelas menegaskan bahwa “Hukum adalah Panglima”, sehingga proses di luar hukum tak bisa mempengaruhinya. Bahkan hingga mempercepat atau menunda penetapan tersangka korupsi.

 

Selain itu, pernyataan meminta penundaan penetapan calon kepala daerah yang tersangkut korupsi itu juga melanggar komitmen negara dalam hal pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut tertuang dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

 

Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

Artinya, setiap penyelenggara negara dilarang memiliki sifat atau perbuatan tercela sehingga merusak asas umum pemerintahan negara yang baik. Jika sudah merusak asas umum pemerintahan negara yang baik, rusak pula tatanan hukum di Indonesia.

 

Di sisi lain, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mengantisipasi celah kekosongan hukum dalam hal pergantian calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Antisipasi ini bisa dilakukan melalui terbitnya regulasi. Antisipasi ini juga penting sebagai penyeimbang agar proses politik dan proses hukum tetap berjalan beriringan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.