Selasa, 20 March 2018

Pengacara Laporkan Dugaan Maladministrasi dan Pungli Panitera Pengganti

Pengadilan akan melakukan pengecekan berdasarkan register perkara.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Abdul Hamim Jauizie (kanan) dan rekannya Jefrey Kashogy (kiri). Foto: DAN

Lebih dari satu kali dimintai uang, advokat Abdul Hamim Jauzie melaporkan oknum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Ombudsman Republik Indonesia. Abdul dan rekannya adalah kuasa hukum dalam sebuah perkara perceraian yang berlangsung di pengadilan itu. Sang klien mereka adalah warga negara Perancis. Abdul menilai permintaan uang itu sebagai bentuk pungutan liar.

Pada awalnya, oknum panitera pengganti meminta uang untuk biaya transport mengantarkan relaas panggilan sidang. Tim pengacara memberikan satu juta rupiah karena menganggap menyampaikan relaas pengadilan membutuhkan biaya transport. Tetapi kemudian, oknum panitera pengganti kembali meminta uang untuk alasan lain.

Selain permintaan uang, Abdul menduga prosedur penanganan perkara ini tak semestinya. Penanganan perkara berlarut-larut. Jika tergugat sudah dipanggil dua kali secara sah maka seharusnya sidang dilanjutkan. Dalam perkara kliennya, kata Abdul, sudah empat kali dilakukan pemanggilan dan sudah lima kali digelar persidangan. “Ini perkara perdata yang semestinya setelah dua kali panggilan dan tidak datang harusnya perkara berlanjut. Dalam perkara ini pemanggilan sudah 4 kali dan menjalani 5 kali persidangan,” papar Abdul.

Ia menilai proses penanganan perkara ini diundur berkali-kali sebagai bentuk maladministrasi, dan menduga terkait permintaan uang dari panitera pengganti. Karena itu, ia melapor ke Ombudsman Republik Indonesia.

(Baca juga: Divonis 4 Tahun Bui, Begini Modus Suap Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan).

Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu mengatakan laporan Abdul Hamim Jauzie diterima secara formal. Ombudsman akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi seperti kronologis peristiwa, identitas pelapor, dan buki-bukti pendukung. Setelah itu dilakukan verifikasi materil, lalu dibawa ke rapat pimpinan. “Biasanya (pleno pimpinan) setiap hari senin,” ujar Ninik Rahayu kepada wartawan.

Laporan Abdul bukan laporan pertama mengenai layanan peradilan yang disampaikan pencari keadilan ke Ombudsman. Tahun 2018, pengadilan berada di urutan kelima lembaga yang dilaporkan. Biasanya menyangkut proses eksekusi, penundaan sidang, serta prosedur hukum yang tak dilakukan sebagaimana mestinya. Panitera pengadilan sudah berkali-kali tersandung masalah hukum karena uang. Terakhir, pertengahan Maret ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan yang juga menyeret hakim dan panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Uang dijadikan tameng untuk mengulur-ulur persidangan.

Itu pula yang dikhawatirkan Abdul. Penundaan sidang kliennya berkali-kali tak lepas dari permintaan uang yang disampaikan oknum panitera pengganti. Untuk mengelabui panitera dimaksud, Abdul sempat menyusun strategi berpura-pura hendak memberikan uang 10 juta rupiah. Kalau persidangan sudah selesai, Abdul tak akan memberikan uang tersebut.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua