Selasa, 20 Maret 2018
Tajuk
Anarkis
Hukum akan ditaati kalau itu membawa manfaat bagi anggota masyarakat.
RED
Anarkis
Ilustrasi

Sifat anarkis manusia Indonesia semakin mencemaskan. Saya tidak tahu, mungkin saja pernah ada suatu penelitian sosiologis atau antroprologis tentang sifat anarkis manusia Indonesia yang dilakukan oleh dunia akademik atau lembaga penelitian kita.

 

Anarkis di sini lebih saya artikan sebagai sifat ingkar atau acuh tentang keberadaan hukum, seolah negara kita adalah lawless state, sehingga sulit untuk menciptakan ketertiban umum, perasaan aman dan kehidupan yang teratur, sebagai beberapa ciri negara hukum.

 

Tingkat ketaatan pada hukum dari banyak orang Indonesia termasuk juga para birokrat, pengusaha, politisi serta anggota  masyarakat biasa kita pada umumnya memang masih bisa dibilang rendah. Korupsi yang tingkat kejadian dan frekuensinya tinggi di Indonesia, merupakan bentuk nyata dari sifat anarkis.

 

Hukum dianggap tidak ada. Penegak hukum dianggap tidak hadir. Sistem pengawasan, walaupun terbentuk baik secara kelembagaan, mudah diterobos karena programnya lemah, biayanya kurang tersedia, dan integritas pengawas mudah dikompromikan. Lebih lagi, masyarakat secara sosial tidak menghukum pelaku tindak koruptif sebagai tindakan pelanggaran luar biasa atas hukum, aturan agama, tatanan sosial atau bahkan etika.

 

KPK diberi kekuasaan penuh dan cukup efektif dalam penindakan korupsi, tetapi ini disikapi dengan sifat ingkar para pelanggar, bahkan tidak hentinya ada usaha untuk melemahkan KPK dan bahkan mengkriminalisasi para pejabatnya. Mereka, para pelanggar, kerap berseloroh: “yang tertangkap oleh KPK kan hanya mereka yang sial saja”.

 

Korupsi karenanya berlangsung terus, dan KPK dengan biaya dan sumber penyelidik, penyidik dan penuntut yang terbatas, berkejaran dengan waktu dan banyak tindak koruptif yang mewabah secara luas di seluruh pelosok tanah air. Kalaupun tertangkap dan dihukum, tidak nampak wajah menyesal dari para tersangka, terdakwa dan terpidana. Bahkan pada waktu keluar penjara setelah menjalani hukuman, merekapun disambut bak pahlawan oleh para pendukungnya.

 

Ini kita baru bicara di dunia birokrasi dan penyelenggara negara. Ini belum termasuk korupsi di sektor swasta dan dunia profesi. Di banyak bagian dunia, dan juga di Indonesia, insiatif dan iming-iming imbalan dari sektor swasta dan profesi banyak mengundang, mendorong dan menimbulkan korupsi di kalangan birokrat dan penyelenggara negara.

 

Sikap tirani manusia Indonesia lainnya yang menonjol terasa kuat bilamana Anda setiap hari berada dalam jebakan lalu-lintas di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Dahulu kendaraan roda empat merupakan ancaman bagi pengendara sepeda motor, sepeda dan pejalan kaki.

 

Disiplin lalu lintas yang buruk, proses pemberian surat izin mengemudi yang penuh dengan suap, menjadi beberapa alasan munculnya ancaman di jalan tersebut. Belum lagi kondisi kendaraan yang buruk karena tidak ada pembatasan usia kendaraan dan sistem pemeriksaaan rutin kendaran umum yang juga amburadul dan penuh aroma bayar-membayar.

 

Sekarang, dengan jutaan sepeda motor memadati jalan-jalan kita, merekapun ancaman buat siapa saja. Kecelakaan antara sesama pengendara motor, dan sepeda motor dengan pesepeda dan pejalan kaki sangat tinggi frekuensinya. Di Jakarta saja, pengendara motor yang tewas di jalanan melebihi jumlah 300 orang. Ini baru jumlah yang dilaporkan, belum termasuk mereka yang memilih jalan damai atau yang tidak melapor karena tidak mau terlibat dalam urusan hukum.

 

Pengendara motor yang ugal-ugalan juga ancaman bagi pengendara kendaraan roda empat dan kendaraan umum, semata-mata karena lepas dari siapa yang bersalah, mereka sebelumnya akan dihakimi oleh hukum jalanan. Kerumunan orang yang seketika berkumpul di tempat kejadian mudah sekali dibakar kemarahan dan melakukan kekerasan.       

 

Mochtar Lubis dalam pidato kebudayaan yang disampaikan 40 tahun yang lalu di TIM, Jakarta, mengidentifikasi 6 sifat utama manusia Indonesia. Sifat-sifat itu: hipokritis dan munafik; enggan bertanggung jawab atas perbuatannya; berjiwa feudal; percaya tachyul; artistik; dan punya watak yang lemah.

 

Keenam sifat utama tersebut kemudian ditambah dengan 6 sifat lainnya dalam bukunya “Manusia Indonesia, Sebuah Pertanggung Jawab, 1978 : yaitu tidak hemat dan cenderung boros; tidak suka bekerja keras, kecuali kalau terpaksa; ingin bertambah kaya dengan kurang bekerja keras; kurang sabar, cemburu dan dengki terhadap orang lain yang dilihatnya lebih maju sehingga mudah memfitnah, berintrik dan menjatuhkan orang lain; manusia sok, mabuk berkuasa. Masih belum cukup, Mochtar Lubis masih menambahkan sifat-sifat lain: kejam, bisa meledak, ngamuk, membunuh, membakar, khianat, menindas, memeras, menipu, mencuri, korupsi, tidak peduli dengan nasib orang lain, dan lain-lain. 

 

Saya tidak tahu apakah Mochtar melakukan penelitian yang intens dan dalam. Bisa jadi “penemuannya” itu sekadar suatu pengamatan kesehariannya sebagai seorang budayawan yang dikenal punya ketajaman pisau analisa sosial. Banyak, kalau tidak semuanya, sifat-sifat itu kita temui dalam keseharian kehidupan kita. Pengalaman itu tidak hanya pribadi sifatnya, tetapi juga karena pengetahuan umum dengan akses luas kita ke media cetak, elektronik dan media sosial yang sekarang ini membanjiri sistem informasi kita.

 

Apa yang diidentifikasi Mochtar 40 tahun yang lalu kiranya masih relevan sampai hari ini. Misalnya gerakan penyebaran berita hoax dan informasi yang palsu, menyesatkan dan kebencian, sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat kita. Mungkin tidak sedahsyat sekarang, karena dulu kita tidak punya akses ke sistem informasi yang massal seperti sekarang.

 

Banyak konflik politik, sosial, agama, etnis dan lain-lain terjadi karena berita hoax dan ujaran kebencian. Mochtar sudah memetakannya empat dasawarsa yang lalu, tetapi saya yakin bahwa kalau ditarik lebih ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa sifat-sifat itu sudah hadir dalam kehidupan manusia Indonesia sejak dulu sekali. Hampir semua sifat yang diidentifikasi oleh Mochtar menggambarkan sifat-sifat negatif. Sifat positif nyaris tidak terpetakan.

 

Apakah ini didorong oleh pengalaman pribadinya yang diperlakukan buruk oleh Orde Lama dan Orde Baru? Saya juga tidak tahu. Apapun latar belakangnya, kita masih dibuat sadar oleh hasil identifikasi itu dalam mencoba mengerti dan menghadapi semua persoalan kita dimasa kini.

 

Kalau mau jujur, sifat-sifat manusia Indonesia yang dipetakan oleh Mochtar tersebut juga hadir sebagai sifat-sifat manusia pada umumnya di manapun dia berada, terlepas dari kebangsaan, latar belakang etnis, agama, sosial dan budayanya. Di mana-mana ada sifat-sifat yang menimbulkan kondisi anarkis, chaotic, dan pembangkangan terhadap hukum. Yang menjadi perhatian saya sebagai seorang jurist, tentunya adalah sifat anarkis yang sangat menonjol dalam kehidupan manusia Indonesia.

 

Para ahli, pembuat undang-undang, dan penegak hukum serta masyarakat sipil sudah mencoba menggali semua kemungkinan untuk meningkatkan ketaatan pada hukum dari warga negara. Sepertinya semua upaya sudah dicoba dilakukan. Dari hukuman yang berat, mencari solusi dengan melihat akar sosial dan budaya manusia Indonesia, sampai dengan mencoba melakukan revolusi mental sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak dia berkampanye dan kemudian terpilih.

 

Ada kesadaran baru bahwa ini bukan melulu karena hukumnya, bukan semata karena penegak hukumnya, dan tentu kita tidak bisa menyalahkan akar sosial dan budaya kita sendiri yang kita agung-agungkan, bahwa kita adalah manusia berbudaya tinggi, ramah dan punya kadar toleransi yang tinggi.

 

Ini adalah masalah sederhana. Ini masalah insentif. Sifat dasar manusia di manapun di dunia pada dasarnya sama. Mereka tidak mau merugi. Apapun yang dilakukan selalu dicari imbalannya, manfaatnya, dan keuntungannya buat mereka. Selfish? Iya, tetapi jujur saja itu kodrat kita sebagai manusia.

 

Ada yang bilang: We are all taker, not giver. Apakah tidak ada manusia yang mau berkorban untuk kebaikan kepentingan umum? Ada, banyak. Tetapi jumlahnya dan gaung pengorbanan mereka tidak cukup untuk membuat mayoritas mutlak yang menjadi taker mau dan bisa berubah.

 

Korupsi akan berkurang bilamana: (a) ada sistem insentif yang diberikan kepada pada whistler blower yang melaporkan kejadian suap dan korupsi yang dapat dibuktikan dalam proses peradilan; (b) gaji pegawai dinaikkan dalam kerangka merit system, bukan karena senioritas atau jabatan; (c) mereka yang sudah terlanjur korupsi wajib membuat pernyataan bersalah kepada negara, dan mengembalikan semua uang hasil korupsi dan pertambahannya kepada negara, dan sebagai insentifnya mereka tidak akan dituntut dimuka hukum, sedangkan mereka yang setelah diberi batas waktu dalam suatu maklumat pemerintah tidak melaksanakan hal tersebut dan kemudian terjaring oleh KPK, akan dimiskinkan berikut semua keluarganya yang menikmati uang korupsi, dan tidak dapat menikmati fasilitas umum atau publik milik atau yang dibiayai negara.

 

Mungkin ada yang protes, enak betul untuk para koruptor? Saya kira tidak, karena ada batas waktu, dan juga karena ini bisa dianggap sebagai bagian dari proses “rekonsiliasi atau move on” kita dengan masa lalu. Sebagai bandingan, kita bisa belajar dari pemerintah Nigeria yang menyelesaikan masalah uang yang dikorupsi oleh Abacha selama dia berkuasa.

 

Demikian juga dengan masalah keruwetan lalu lintas kita. Kalau sepeda motor dilarang masuk jalan utama kota besar, jumlah pemilikan mobil dibatasi secara wajar, dan ada batas usia kendaraan yang boleh dikendarai di jalan umum, tetapi di sisi lain bagi mereka akan diberikan insentif berupa fasilitas transportasi umum yang memadai dan manusiawi serta mudah dicapai, bagi mereka yang menerima upah rendah mendapatkan potongan biaya transportasi, disediakan tempat parkir biaya murah di lokasi dekat dengan fasilitas transportasi umum dan bagi mereka yang menerima upah rendah diberikan potongan biaya parkir lebih besar, dan insentif-insentif lainnya yang harus kita pikirkan bersama, maka kiranya akan banyak pengaruhnya terhadap penyelesaian masalah lalu lintas kita.

 

Apakah ini diskriminatif? Apakah ini menimbulkan kerawanan sosial? Saya kira, dan mudah-mudahan tidak, karena ini justru tujuannya adalah untuk memanusiakan kita manusia Indonesia. Dari sini pada akhirnya banyak penghematan dapat dilakukan oleh penyedia fasilitas umum dan negara, sehingga kebijakan ini tidak membunuh minat investasi.

 

Kebijakan insentif ini bisa diterapkan ke bidang-bidang lain. Misalnya perusahaan yang terbukti bebas suap menyuap dan menerapkan kebijakan tata kelola yang baik dengan ketat, berhak mendapatkan insentif pajak, kemudahan akses pendanaan, kemudahan perizinan dan insentif lainnya.

 

Hukum akan ditaati bilamana hukum tidak dibuat semata dengan intensi untuk menciptakan rasa takut, memuat ancaman hukuman berat, atau membatasi gerak kegiatan anggota masyarakat. Hukum akan ditaati kalau itu membawa manfaat bagi anggota masyarakat. Pada akhirnya, bila anggota masyarakat bisa melihat bahwa hukum terbukti merupakan alat untuk mensejahterakan mereka, menciptakan rasa aman, dan menjamin rasa tenteram, maka taat hukum menjadi budaya dan kebutuhan mereka.

 

ats, jakarta, maret 2018

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.